Skip to content
-
Subscribe to our newsletter & never miss our best posts. Subscribe Now!
Media Online Media Online Media Online

INDEPENDEN FAKTA POPULER MASYARAKAT

Media Online Media Online Media Online

INDEPENDEN FAKTA POPULER MASYARAKAT

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Disclaimer
  • Kebijakan Privasi
  • Pedoman Media Siber
  • Beranda
  • Berita Photo dan Video
  • Opini
  • Nasional
  • Daerah
  • INVESTIGASI & KARIKATUR
  • Kontak Kami
  • Lingkungan Hidup
  • Bisnis dan Ekonomi
  • Politik dan Hukum
  • TNI/POLRI
  • Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
  • Tajuk Badarnusantarnews.com
  • Bagian Menu
  • Bagian Menu
  • Header 1
  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Disclaimer
  • Kebijakan Privasi
  • Pedoman Media Siber
  • Beranda
  • Berita Photo dan Video
  • Opini
  • Nasional
  • Daerah
  • INVESTIGASI & KARIKATUR
  • Kontak Kami
  • Lingkungan Hidup
  • Bisnis dan Ekonomi
  • Politik dan Hukum
  • TNI/POLRI
  • Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
  • Tajuk Badarnusantarnews.com
  • Bagian Menu
  • Bagian Menu
  • Header 1
Close

Search

  • https://www.facebook.com/
  • https://twitter.com/
  • https://t.me/
  • https://www.instagram.com/
  • https://youtube.com/
Subscribe
Nasional

Seminar Nasional AMPUH Indonesia “Pencegahan Dan Penanganan TPPO Sebagai Ordinary Crime” Dengan Narasumber Dari Kementerian P2MI, Bareskrim Polri, Kejagung, dan LPSK

By Redaksi
31 Oktober 2024 4 Min Read
Komentar Dinonaktifkan pada Seminar Nasional AMPUH Indonesia “Pencegahan Dan Penanganan TPPO Sebagai Ordinary Crime” Dengan Narasumber Dari Kementerian P2MI, Bareskrim Polri, Kejagung, dan LPSK

BN News.com|Kabupaten Bekasi – Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran, awal melaksanakan tugasnya sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029, salah satunya dengan mengeluarkan gebrakan yang patut diapresiasi. Yakni, konsen dalam program Pencegahan dan Penanganan TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang).

Berlandaskan hal tersebut, Aliansi Masyarakat Penegak Supremasi Hukum (AMPUH) Indonesia, pada Selasa (29/10/2024) menggelar Seminar Nasional yang bertemakan “Pencegahan Dan Penanganan TPPO Sebagai Ordinary Crime”, bertempat di Hotel Grand Zuri, Cikarang-Bekasi.

 

Photo : Narasumber dan Peserta di kegiatan 29/10.

Seminar Nasional tersebut menghadirkan Narasumber dalam bidang TPPO. Di antaranya yaitu, Zulfikar A. Tawalla (Wamen Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Migran Indonesia), DR. Fri Hartono, S.H., M.H. (Jaksa Agung Tindak Pidana Lintas Negara Kejagung RI), Irjen Pol. Asep Edi Suheri, S.I.K., M.Si. (Wakabareskrim Polri dan Kasatgas TPPO), Brigjen Pol. (Purn) Achmadi, S.H., M.A.P. (Ketua LPSK), Brigjen Pol. Dayan Victor Imanuel Blegur, S.I.K., M.H., M.Han. (Direktur Perlindungan dan Pemberdayaan Kawasan Eropa dan Timur Tengah pada BP2MI), dan Muhammad B. Fuad (Tenaga Ahli Ketua LPSK).

 

Photo : AMPUH Indonesia Bersama Zulfikar A. Tawalla (Wamen Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Migran Indonesia), DR. Fri Hartono, S.H., M.H. (Jaksa Agung Tindak Pidana Lintas Negara Kejagung RI), Irjen Pol. Asep Edi Suheri, S.I.K., M.Si. (Wakabareskrim Polri dan Kasatgas TPPO), Brigjen Pol. (Purn) Achmadi, S.H., M.A.P. (Ketua LPSK), Brigjen Pol. Dayan Victor Imanuel Blegur, S.I.K., M.H., M.Han. (Direktur Perlindungan dan Pemberdayaan Kawasan Eropa dan Timur Tengah pada BP2MI), dan Muhammad B. Fuad (Tenaga Ahli Ketua LPSK).29/10.

Pada kesempatan, DR. Fri Hartono, menyampaikan materi tentang Aspek Penegakan Hukum TPPO.

“Pada dasarnya TPPO ini sangat mengerikan, sangat-sangat mengerikan. Saat ini ada 600 warga negara Indonesia jadi anak buah kapal bekerja di lautan lepas, belum lagi ada yang dijadikan budak seks, dan seterusnya yang terjadi. Nah, makanya dalam kegiatan ini, mari saudara-saudara sekalian khususnya tonggak-tonggak terdepan. Apakah itu kepala Desa, masyarakat, LSM, dan yang lainnya, kita jaga bangsa ini dengan sebaik-baiknya,” ucap Dr. Fri Hartono.

“Kenapa sih harus bekerja di luar negeri? kalau di Indonesia pun banyak lahan-lahan pekerjaan yang akan kita lakukan. Apalagi di era Pak Prabowo, saat ini, semoga negara kita semakin maju, semakin berkembang, TPPO tidak ada lagi. Saya kalau sudah mendengar TPPO itu mengerikan, sedih rasanya. Indonesia ini kaya raya, kenapa warga negaranya harus bekerja di luar negeri? Terima kasih kepada rekan-rekan AMPUH yang sudah menjadi fasilitator dalam rangka memajukan bangsa dan negara Indonesia,” ujarnya.

Ditambahkannya, bahwa bekerja di laur negeri harus sesuai aturan yang telah diberlakukan.

“Saya katakan pekerja migran Indonesia itu boleh-boleh saja bekerja di luar negeri. Tetapi harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Karena, para pekerja migran itu penyumbang ekonomi negara kita. Di era Pak Prabowo, menegaskan untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama di negara-negara penyandang perbatasan dengan Indonesia,” Pungkasnya.

“Kalau saudara-saudara misalnya menyaksikan kegiatan TPPO, jangan takut untuk melapor. Karena, sebagai pelapor dilindungi oleh ketentuan-ketentuan yang berlaku. Sampaikan ke masyarakat agar jangan terbujuk rayu para agensi-agensi TPPO,” imbuhnya.

Sementara, Wakabareskrim Polri, yang diwakili oleh Kombes Pol. Enggar Pareanom, S.Sos., S.I.K. (Kasubdit V Dittipidum Bareskrim Polri), menyampaikan materi terkait Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang.

“Kebetulan kami baru pulang dari Myanmar. Kami melakukan Bilateral Meeting dengan Kepolisian Myanmar untuk mengupayakan membantu 83 orang warga negara Indonesia yang berada di Miyawadi, perbatasan negara Thailand dengan Myanmar. Semua warga negara Indonesia itu dipekerjakan sebagai Skimming,” papar Kombes Enggar.

“Dasar hukum TPPO, yaitu UU No.8 tahun 1981 tentang KUHP, UU No.2 tahun 2002 tentang Polri, UU No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU No.18 tahun 2017 tentang Perlindungan PMI, Perpres No.49 tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Perpres No.69 tahun 2008, dan Perundangan lainnya yang mendukung Lidik Sidik TPPO di Indonesia. Di samping itu, ada Gugus Tugas PP TPPO,” tuturnya.

 

Photo : Panitia Ampuh Indonesia Pelaksana Seminar Nasional Petisi AMPUH Indonesia dan Borneo Sarang Paruya Satuan Tugas Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang.Cikarang 29/10/204 @BN News

Seminar Nasional tersebut diisi dengan prosesi memakaikan baju tradisional suku adat Dayak Kalimantan Tengah oleh Panglima Suku Dayak dan jajaran kepada DR. Fri Hartono, S.H., M.H., Kombes Pol. Enggar Pareanom, S.Sos., S.I.K., dan perwakilan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Selepas itu, dilakukan penandatanganan Petisi AMPUH Indonesia dan Borneo Sarang Paruya Satuan Tugas Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang.

 

Diketahui, Seminar Nasional Pencegahan Dan Penanganan TPPO Sebagai Ordinary Crime tersebut, turut dihadiri oleh beberapa institusi pemerintah, institusi swasta, aktivis, dan tamu undangan lainnya.

(Redaksi/Tim)

Author

Redaksi

Follow Me
Other Articles
Previous

KEJATI SULTRA ADAKAN KAMPANYE ANTI KORUPSI

Next

Temui Jaksa Agung untuk Pemberantasan Mafia Tanah, Menteri Nusron: Hadirkan Keadilan dan Pemerataan bagi Bangsa Indonesia

PASANG IKLAN DI SINI …!

www.badarnusantaranews.com

H.Nalib Zainudin -SIAP Di Usung MENJADI WAKIL BUPATI BEKASI .

Sabtu 10 Oktober 2026.Mencari Pemimpin Sejati untuk Kabupaten Bekasi: Refleksi dan Diskusi H. Nalib Zainudin Bersama Refli Harun.Kita sedang mencari pemimpin yang mampu membawa perubahan nyata bagi Kabupaten Bekasi. Kita butuh figur berkarakter yang memegang teguh prinsip kebekasiannya. Figur seperti H. Nalib Zainudin—putra daerah yang sempat hijrah ke Sumatra selama 15 tahun, lalu kembali untuk mengabdi selama 15 tahun di Kodam Jaya/Pomdam Jaya, serta 7 tahun mengabdi di Kabupaten Bekasi sebagai Dansubdenpom Kabupaten Bekasi—tentu memiliki rekam jejak yang matang dan mengenal tanah kelahirannya secara utuh.(Adv).

Copyright @BUKIT BADAR NUSANTARA EMAS . All rights reserved. www.badarnusantaranews.com