Polemik Pilkades 26 Desa di Bekasi, Ditjen Bina Pemdes Beri Perhatian Khusus
JAKARTA — Lembaga Bantuan Hukum (LBH) AMPUH Indonesia mengapresiasi respons cepat Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Bina Pemdes) Kementerian Dalam Negeri dalam menindaklanjuti pengaduan terkait polemik Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di 26…
Harli Siregar Tekankan Integritas dan Sinergi APIP dengan Penegak Hukum demi Pemerintahan Bersih
JAKARTA — Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Kejaksaan RI, Dr. Harli Siregar, menegaskan pentingnya penguatan kompetensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam memahami hukum pidana, mengenali indikasi tindak pidana, serta…
Polemik Pilkades 26 Desa Memanas, LBH AMPUH Desak Pelantikan Kades di Kabupaten Bekasi Ditunda!
Kabupaten Bekasi – Polemik Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak di Kabupaten Bekasi memasuki babak baru. Komisi II DPR RI menerima aspirasi permohonan penundaan pelantikan kepala desa terpilih di 26 desa yang disampaikan perwakilan masyarakat…
Rion Adi Warning Asep: Selesaikan Polemik 18 Desa atau LBH AMPUH Tempuh PTUN dan Geruduk Kantor Bupati! Kursi Bupati
Kabupaten Bekasi BEKASI – Persetujuan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap penetapan Asep Surya Atmaja sebagai Bupati Bekasi definitif untuk sisa masa jabatan 2025–2030 memunculkan sorotan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) AMPUH Indonesia.…
AKSI DAMAI MASYARAKAT 18 DESA KABUPATEN BEKASI: MENUNTUT KEPASTIAN HUKUM DAN PILKADES ULANG
SIARAN PERS:LBH AMPUH INDONESIA AKSI DAMAI MASYARAKAT 18 DESA KABUPATEN BEKASI: MENUNTUT KEPASTIAN HUKUM DAN PILKADES ULANG badarnusntaranews.com || JAKARTA, -15 Oktober 2026 — Perwakilan masyarakat dari 18 desa di Kabupaten Bekasi bersama LBH AMPUH…
Proyek Balai Jalan Rp23,7 Miliar Dilaporkan ke Mabes Polri dan Kejagung, Izhar: Kami terus Kawal
badarnusantaranews.com || Jakarta – Ketua Umum DPP LSM Baladaya Izhar Ma’sum Rosadi resmi melaporkan kasus proyek reservasi Jalan Saleman – Besi – Wahai – Pasahari tahun 2023 sebesar Rp23,7 miliar ke Bareskrim dan…
18 Desa di Kabupaten Bekasi Siapkan Aksi ke Istana Negara dan Mahkamah Agung Desak Evaluasi Pilkades
18 Desa di Kabupaten Bekasi Siapkan Aksi ke Istana Negara dan Mahkamah Agung Desak Evaluasi Pilkades Kabupaten Bekasi, 6 Oktober 2026 — Sebanyak 18 desa di Kabupaten Bekasi bersama para bakal calon kepala desa yang merasa dirugikan dalam proses seleksi…
Seleksi Pilkades 18 Desa di Bekasi Dipersoalkan, AMPUH Buka Opsi Jalur Hukum
badarnusantaranews.com|| Jakarta,— Tahapan seleksi bakal calon Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Kabupaten Bekasi 2026 menuai sorotan tajam. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Aliansi Masyarakat Peduli Ungkap Hukum (AMPUH) Indonesia…
DPD LSM BALADAYA PROV SUMSEL: NEGARA HARUS HADIR ATAS SENGKETA AGRARIA ANTARA WARGA DESA MEKARSARI DENGAN PT TUNAS JAYA NEGERIKU DAN WARGA DESA SEBOKOR DENGAN PT TUNAS BARU LAMPUNG, AGAR VISI INDONESIA EMAS 2045 DAPAT TERWUJUD
badarnusantaranews.com||SUMSEL,-DPD (Dewan Pimpinan Daerah) LSM BALADAYA PROVINSI Sumatera Selatan melakukan pemantauan atas penyelesaian permasalahan sengketa/konflik agraria antara masyarakat desa Mekarsari kecamatan Karang Agung Ilir Kab Banyuasin…
Sengketa Lahan Sawit, Warga Sebokor dan Mekarsari Banyuasin Mengadu ke BAM DPR RI
badarnusantaranews.com|| JAKARTA — Perwakilan masyarakat Desa Sebokor, Kecamatan Air Kumbang dan Desa Mekarsari, Kecamatan Karang Agung Ilir, Kabupaten Banyuasin, Sumatra Selatan, menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Badan Aspirasi Masyarakat…