Polemik Pilkades 26 Desa di Bekasi, Ditjen Bina Pemdes Beri Perhatian Khusus
JAKARTA — Lembaga Bantuan Hukum (LBH) AMPUH Indonesia mengapresiasi respons cepat Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Bina Pemdes) Kementerian Dalam Negeri dalam menindaklanjuti pengaduan terkait polemik Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di 26…
Polemik Pilkades 26 Desa Memanas, LBH AMPUH Desak Pelantikan Kades di Kabupaten Bekasi Ditunda!
Kabupaten Bekasi – Polemik Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak di Kabupaten Bekasi memasuki babak baru. Komisi II DPR RI menerima aspirasi permohonan penundaan pelantikan kepala desa terpilih di 26 desa yang disampaikan perwakilan masyarakat…
LBH AMPUH Soroti SE Bupati, MoU DPMD dan Dugaan Keberpihakan Kejari dalam Polemik Pilkades Bekasi
Kabupaten Bekasi — Direktur Litigasi LBH AMPUH Indonesia, Riski Syah Putra, S.H., menyoroti penanganan polemik pemilihan kepala desa (Pilkades) di Kabupaten Bekasi, khususnya terkait penerbitan surat edaran (SE) Bupati Bekasi, nota kesepahaman…
Riski Syah Putra Nasution, Direktur Litigasi LBH AMPUH: Aspirasi 18 Desa Bekasi Belum Tuntas, PTUN Jadi Langkah Hukum Konstitusional
Kabupaten Bekasi– Lembaga Bantuan Hukum (LBH) AMPUH INDONESIA melalui Direktur Litigasi sekaligus Advokat, Riski Syah Putra Nasution, S.H., menyoroti belum tuntasnya aspirasi masyarakat dari 18 desa di Kabupaten Bekasi terkait dugaan persoalan prosedural…
Rion Adi Warning Asep: Selesaikan Polemik 18 Desa atau LBH AMPUH Tempuh PTUN dan Geruduk Kantor Bupati! Kursi Bupati
Kabupaten Bekasi BEKASI – Persetujuan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap penetapan Asep Surya Atmaja sebagai Bupati Bekasi definitif untuk sisa masa jabatan 2025–2030 memunculkan sorotan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) AMPUH Indonesia.…
Bupati Definitif Diusulkan, Polemik 18 Desa Belum Tuntas! LBH AMPUH INDONESIA Sentil Pengawasan DPRD Bekasi
bandarnusantaranews.com || Kab.BEKASI — LBH AMPUH Indonesia mempertanyakan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Bekasi di tengah proses pengusulan Asep Surya Atmaja sebagai Bupati Bekasi definitif. Pasalnya, polemik seleksi bakal calon kepala desa di 18 desa…
AKSI DAMAI MASYARAKAT 18 DESA KABUPATEN BEKASI: MENUNTUT KEPASTIAN HUKUM DAN PILKADES ULANG
SIARAN PERS:LBH AMPUH INDONESIA AKSI DAMAI MASYARAKAT 18 DESA KABUPATEN BEKASI: MENUNTUT KEPASTIAN HUKUM DAN PILKADES ULANG badarnusntaranews.com || JAKARTA, -15 Oktober 2026 — Perwakilan masyarakat dari 18 desa di Kabupaten Bekasi bersama LBH AMPUH…
18 Desa di Kabupaten Bekasi Siapkan Aksi ke Istana Negara dan Mahkamah Agung Desak Evaluasi Pilkades
18 Desa di Kabupaten Bekasi Siapkan Aksi ke Istana Negara dan Mahkamah Agung Desak Evaluasi Pilkades Kabupaten Bekasi, 6 Oktober 2026 — Sebanyak 18 desa di Kabupaten Bekasi bersama para bakal calon kepala desa yang merasa dirugikan dalam proses seleksi…
Seleksi Pilkades 18 Desa di Bekasi Dipersoalkan, AMPUH Buka Opsi Jalur Hukum
badarnusantaranews.com|| Jakarta,— Tahapan seleksi bakal calon Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Kabupaten Bekasi 2026 menuai sorotan tajam. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Aliansi Masyarakat Peduli Ungkap Hukum (AMPUH) Indonesia…
DPD LSM BALADAYA PROV SUMSEL: NEGARA HARUS HADIR ATAS SENGKETA AGRARIA ANTARA WARGA DESA MEKARSARI DENGAN PT TUNAS JAYA NEGERIKU DAN WARGA DESA SEBOKOR DENGAN PT TUNAS BARU LAMPUNG, AGAR VISI INDONESIA EMAS 2045 DAPAT TERWUJUD
badarnusantaranews.com||SUMSEL,-DPD (Dewan Pimpinan Daerah) LSM BALADAYA PROVINSI Sumatera Selatan melakukan pemantauan atas penyelesaian permasalahan sengketa/konflik agraria antara masyarakat desa Mekarsari kecamatan Karang Agung Ilir Kab Banyuasin…