Photo : Pejabat Bupati Kabupaten Bekasi Meresmikan Jembatan Penghubung Desa Pantai Mekar -Pantai Bakti Muara Gembong.23/12.
badarnusantaranews.com|Kabupaten Bekasi –Pembangunan jembatan penghubung di dua Desa, yakni Desa Pantai Mekar dan Desa Pantai Bakti Kecamatan Muaragembong Kabupaten Bekasi. Terkesan dipaksakan dengan kondisi belum mencapai seratus persen sudah sah di resmikan oleh Pj Bekasi.
“Kalau seperti itu kan intinya ini sudah menunjukkan kepada masyarakat, ini sudah dilaksanakan. Kalaupun ada satu ataupun beberapa hal yang memang perlu seperti finishing seperti pekerjaan itu saya rasa tidak ada masalah,” beber Dedi Supriyadi, Pj Bekasi usai peresmian kepada wartawan Senin (23/12/2024).
Selain itu, diungkapkan Kepala Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Kontruksi (DSDABMBK) Kabupaten Bekasi, Henri Lincoln menyampaikan, tentang kegiatan jembatan tersebut hanya tersisa dua persen. Padahal kalau dilihat kondisi pembangunan tersebut masih jauh dari nilai presentasi.
“Tinggal dua persen lagi, itukan dilihat dikarenakan ada kendala dari cuaca, karena hujan terus jadi tidak bisa dilaksanakan seperti pengaspalan kan gak bisa. Jadi lihat kondisi situasi juga, jadi intinya resmikan sebagai pernyataan jembatan ini, sehari dua hari ini bisa langsung difungsikan dan bisa dipergunakan,”ungkap Henri Lincoln.
Kendati demikian, secara terpisah, Napsin Putra Muaragembong, Anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Dapil 5 dari F PDI Perjuangan, “Sudah pasti kami akan sisir anggaran dan pelaksanaan pihak dinas dan kontraktor, memang ada beberapa hal juga, kan titik akhirnya ada didesa saya percis dekat di kediaman, pasti kita akan bicarakan pemborong memang belum ada yang maksimal”, kata dia.
Hal senadapun disampaikan oleh Jaya Marjaya, anggota DPRD Kab Bekasi, Komisi 3 F-PKB dapil 6, kalau memang ini tidak sesuai lewat tahun ini akan kita sisir, kemarin kita hanya mendapatkan laporan 96% dan sekarang kan baru tanggal 23 sedangkan tanggal 27 akan habis waktunya.
Sementara itu, Izhar Ma’sum Rosadi, Ketua Umum DPP LSM BALADAYA mengatakan,” DPRD Kab Bekasi agar segera meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga auditor negara untuk melakukan audit investigasi secara komprehensif terhadap pekerjaan pembangunan Jembatan tersebut, juga anggaran Peresmiannya”. (Red/Dian s).
About the Author
