BN NEWS || Jakarta -Masyarakat Kabupaten Seruyan menyampaikan keprihatinan dan kekecewaan yang mendalam terhadap tindakan aparat kepolisian yang dipimpin oleh Kapolres Seruyan. AKBP. HANS ITTA PAPAHIT Diduga kuat, Polres Seruyan telah melakukan kriminalisasi terhadap warga yang terdampak konflik lahan di sekitar wilayah perkebunan kelapa sawit.
Fakta di lapangan menunjukkan adanya indikasi bahwa beberapa perusahaan perkebunan sawit melakukan praktik setoran kepada oknum aparat kepolisian untuk mengamankan kepentingan mereka, termasuk dengan cara menangkap dan menekan warga. Kejadian yang paling mencolok adalah penangkapan terhadap 32 orang warga pada saat kegiatan panen raya di areal perkebunan milik perusahaan AKPL, yang sebenarnya merupakan bagian dari upaya masyarakat untuk mempertahankan hak-hak mereka.
Tindakan represif tersebut tidak hanya melukai rasa keadilan masyarakat, tetapi juga mencoreng nama institusi kepolisian yang seharusnya bertugas melindungi dan mengayomi rakyat. Aparat yang seharusnya netral justru terindikasi memihak kepentingan korporasi, sehingga menimbulkan keresahan dan ketakutan di tengah masyarakat.
Oleh karena itu, kami menyerukan dengan tegas:
1. Kapolres Seruyan harus segera dicopot dari jabatannya karena dinilai gagal menjaga marwah institusi Polri serta tidak berpihak kepada kepentingan rakyat.
2. Mendesak Kapolda dan Mabes Polri untuk turun tangan melakukan evaluasi dan penyelidikan terhadap praktik dugaan kriminalisasi serta adanya aliran dana dari perusahaan kepada oknum aparat.
3. Menuntut penghentian segala bentuk kriminalisasi warga, khususnya mereka yang sedang memperjuangkan hak-hak atas tanah di wilayah konflik perkebunan kelapa sawit.
Suara rakyat Seruyan jelas: kami menolak segala bentuk penyalahgunaan wewenang aparat kepolisian yang hanya menguntungkan korporasi, dan menuntut keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu.
(Oleh ,Dian S/Red-Tim)
