Sebagai bentuk kepedulian terhadap para petani yang terdampak banjir, personel Koramil 04/Babelan Kodim 0509/Kabupaten Bekasi menyalurkan bantuan bibit padi sebanyak 300 karung, dengan ukuran masing-masing 5 kg, bertempat di kantor Pertanian Babelan, Kecamatan Babelan, Minggu (16/3/2025).
Menurut Danramil 04/Babelan, bantuan tersebut mencakup total 12 ton bibit padi jenis Infari 32, yang diperuntukkan bagi lahan sawah seluas 480 hektar di wilayah Kecamatan Babelan. Bantuan ini berasal dari PT. Mandiri Sheep sebagai upaya mendukung pemulihan sektor pertanian pasca banjir.
“Kami berharap dengan adanya bantuan ini, para petani dapat segera kembali mengolah lahan mereka dan meningkatkan hasil panen, sehingga ketahanan pangan di wilayah tersebut tetap terjaga, “ujar Kapten Kav. Indayanto.
Bantuan bibit padi ini disambut dengan baik oleh para petani, yang merasa terbantu untuk kembali bangkit setelah mengalami kerugian akibat bencana banjir.
Diketahui, turut hadir dalam kegiatan tersebut, Ketua Pertanian Kecamatan Babelan, Babinsa Babelan Kota, Ketua Kelompok Tani Desa Babelan Kota, Ketua Kelompok Tani Desa Kedung Pengawas, Ketua Kelompok Tani Desa Kedung Jaya, Ketua Kelompok Tani Desa Muara Bakti, Ketua Kelompok Tani Desa Buni Bakti, Ketua Kelompok Tani Desa Pantai Hurip, Ketua Kelompok Tani Desa Hurip Jaya, Kecamatan Babelan.(*/red/Dian S)
badarnusantaranews.com|Jakarta,-Daerah Pimpinan Wilayah (DPW) DKI Jakarta , Himpunan Masyarakat Tani Nusantara Merah Putih (HMTN MP). H. SUPRIYADI, S.H., CMd. Usai pertemuan dengan SEKJEN HMTN MP, MIRDAS TAURUS AIKA, S.Sos., S.H., M.H.Pernyataan ini di sampaikan pada minggu 16 Mart 2025 di Jakarta.Maraknya Peredaran pupuk palsu yang saat terjadi sungguh pukulan berat yang di alami oleh para petani secara langsung di berbagai daerah.
Oleh karena itu pemerintah harus segera menyelesaikan permasalahan ini dengan cepat dan tuntas serta meningkatkan pengawasan peredaran pupuk di berbagai daerah di seluruh Indonesia.H.Suryadi ,pada kesempatan yang sama
“Ia ,mengecam keras dan mendorong Pemerintah serta seluruh stakeholder untuk mencari sumber utama yang memproduksi dan mengedarkan secara luas agar di tindak dengan tegas dan memberikan sangsi seberat beratnya karena sudah merusak kehidupan petani di indonesia”.
HMTN MP DPW DKI JAKARTA bersinergi dengan seluruh DPW HMTN MP Di 34 Provinsi bertekad membantu pemerintah mengawasi peredaran pupuk sampai di tangan petani dengan baik dan aman serta memastikan pupuk yang di pakai petani bukan pupuk palsu tidak tanggung- tangung dari berbagai sumber yang di himpun oleh tim HMTN MP DPW DKI JAKARTA.
lanjut ia, Suryadi,Ada 27 perusahaan yang mengedarkan pupuk palsu, sebagian beredar di seluruh Indonesia.
“dengan dugaan kerugian petani mencapai Rp 3,2 Triliun dan kita ketahui bersama, ketahanan pangan menjadi fokus utama Presiden Prabowo Subianto, anggaran ketahanan pangan dialokasikan sebesar Rp 144 Triliun di 2025 “. Ujarnya.
oleh karena itu HMTN MP Berkolaborasi dengan petani di seluruh nusantara punya tekad Bangun Tani, Bangun Desa, Bangun Negara, berusaha sekuat tenaga mewujud nyatakan cita cita itu .
badarnusantaranews.com|BABELAN -Kab.Bekasi,- Dalam rangka menindaklanjuti instruksi Gubernur Jawa Barat terkait kebersihan lingkungan, personel Koramil 04/Babelan bersama warga pasar melaksanakan kegiatan
pembersihan sampah di Pasar Babelan, Kabupaten Bekasi. Aksi gotong royong ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan serta menciptakan pasar yang bersih dan nyaman bagi para pedagang serta pengunjung, Kamis (13/3/2025).
Danramil 04/Babelan, Kapten Kav. Indayanto menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata keterlibatan TNI dalam menjaga kebersihan lingkungan.
“Kami ingin memberikan contoh kepada masyarakat bahwa menjaga kebersihan adalah tanggung jawab bersama. Dengan lingkungan yang bersih, aktivitas jual beli di pasar pun menjadi lebih nyaman, “ujarnya.
Selain pembersihan, personel Koramil juga mengedukasi pedagang dan pengunjung pasar tentang pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Kegiatan ini mendapat sambutan positif dari warga sekitar yang berharap upaya seperti ini dapat dilakukan secara rutin.
Dengan adanya aksi ini, diharapkan Pasar Babelan bisa menjadi tempat yang lebih sehat dan tertata, sejalan dengan upaya pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman bagi masyarakat.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, personil Polsek Babelan, Trantib Kecamatan Babelan, UPTD Pengelolaan Persampahan wilayah 1 DLH Kabupaten Bekasi, serta warga pasar Babelan.
badarnusantaranews.com|KABUPATEN BEKASI,-Lahan zona hijau yang diharuskan menjadi lahan pertanian di wilayah Desa Karang Bahagia, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi, kini tidak lagi di hiraukan oleh oknum pengusaha yang diduga demi keuntungan pribadinya.
Seperti yang dilakukan oleh pengusaha Kavling Darul Hasanah Residence, yang telah secara umum menjual lahan persawahan menjadi bisnis kavling yang siap huni tepatnya di samping Kantor Kecamatan Karang Bahagia.
Photo : LSM Ganas Soroti Kavling Darul Hasanah di Karang Bahagia Yang Berdiri Di Zona Hijau (12/03/2025).
Hal ini pun bertentangan dengan pernyataan Bupati Bekasi yang lantang dan tegas, Dilansir dari Detik.com Bupati Bekasi Terpilih Ade Kuswara Kunang telah melakukan pernyataan tegas yang diucapkan usai banjir di Kabupaten Bekasi, yang nyaris melumpuhkan aktivitas warga beberapa hari yang lalu.
“Jangan sampai lahan pertanian berubah jadi kawasan perumahan atau ruko secara sembarangan,” tegasnya Bupati Bekasi saat meninjau lokasi banjir di Kp. Ranca Iga, Desa Cipayung, Cikarang Timur, pada Rabu (5/3/2025).
Menanggapi hal itu, Brian Shakti selaku ketua Umum LSM Gada Sakti Nusantara (GANAS) tentunya sangat mendukung penuh apa yang disampaikan oleh Bupati Kabupaten Bekasi.
“Bicara soal lahan hijau atau lahan pertanian tentunya kami sebagai masyarakat mendukung penuh bupati agar tidak semena mena pengusaha menabrak aturan yang ada, seperti yang ada di wilayah Desa Karang Bahagia, hal ini pun harus segera di tangani secara serius oleh pemerintah.” terangnya Rabu (12/03/2025).
Dirinya pun dengan tegas memaparkan, Kavling Darul Hasanah Residence, harus mendapatkan sorotan serius dari para pemangku kebijakan, karena apapun yang terjadi hari ini Zona tersebut masih dalam zona hijau.
Bermodal ijin apakah pengusaha Kavling Darul Hasanah Residence, hingga berani menabrak sejumlah aturan, yang beralamat di Kp. Pulo Bambu Desa Karang Bahagia, Kecamatan Karang Bahagia.
Menurut,Ketum LSM Ganas, Lahan pertanian di Kabupaten Bekasi sangat lah dibutuhkan, Selain sebagai media budidaya dan penghasil komoditas pertanian, lahan pertanian mempunyai fungsi lingkungan yang disebut multifungsi pertanian. Multifungsi pertanian merupakan berbagai fungsi lahan pertanian bagi lingkungan, baik yang dapat dinilai secara langsung maupun tidak langsung.
Kemudian, zona hijau ini adalah lahan yang diperuntukkan bagi kebutuhan vegetasi. Yang meliputi kegiatan perhutanan, pertanian dan perkebunan. Selain itu, tanah zona hijau juga diperuntukkan bagi ruang terbuka hijau di perkotaan atau taman.
“Hal itu juga tentunya mencakup pada Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota jadi tidak seenaknya merubah hal tersebut, semua ada aturannya.” ujarnya Brian Shakti.
Sedangkan dampak negatif alihfungsi lahan tersebut menjadikan kurangnya lahan pertanian, kawasan pemukimam menjadi padat, berkurangnya hasil pertanian.
“Dampak itu jelas asa dari rkurangnya lapangan kerja pertanian, serta berkurangnya area resapan air yang bisa menyebabkan terjadi banjir dan kekeringan, sehingga berdampak banyak merugikan masyarakat banyak.” pungkasnya.
Ditempat yang berbeda, PLT Camat Karang Bahagia Budi Haryanto saat dikonfirmasi mengatakan, bahwa memang Kavling Darul Hasanah Residence masuk di zona hijau.
“Iya memang betul bahwa Kp. Pulo Bambu Desa Karang Bahagia, Kecamatan Karang Bahagia termasuk zona hijau, untuk perizinan itu bukan wewenang pihak kecamatan dan tidak bisa merubah zona.” singkatnya.
Perlu diketahui, lahan pertanian tentunya diatur dengan Undang-Undang NOMOR 41 TAHUN 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
Ada juga Peraturan Pemerintah NOMOR 30 TAHUN 2012 Tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
badarnusantaranews.com|Kabupaten Bekasi,- Proyek rehabilitasi sedang/berat di SDN Sukaringin 01, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi.
Kini jadi sorotan. Proyek tersebut yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)Tahun 2025 yang menelan anggaran sebesar Rp 193.806.000 yang dikerjakan oleh PT GARDA MAHKOTA ADIKUASA. Diduga dikerjakan asal jadi.
Hal ini patut disoroti semua pihak jikalau ada salah satu proyek rehabilitasi sedang/ berat tersebut diduga ditemukan tidak sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB).
Photo : Papan informasi Kegiatan Rehab Ringan/Sedang APBD Kab Bekasi 2025.
Proyek berbanderol ratusan juta yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tersebut terkesan dikerjakan asal jadi. Hal ini mendapat reaksi dari warga masyarakat setempat.
“Itu seharusnya kayu kusen buat pintu toilet di ganti pakai kayu kusen yang baru, masa di sambung doang gak di ganti, ini mah kerjaan jelas mengurangi spesifikasi,” kata Ali salah satu warga setempat. Minggu, (9/3/2025).
Ia menekankan, bahwa untuk kusen pintu toilet harus diganti dengan kayu kusen yang baru jangan cuman di sambung aja, ini kan jelas mengurangi spesifikasinya.
“Saya gak tau bang ini kerjaan siapa dan kontraktornya siapa, soalnya masing – masing pekerjaannya, saya hanya sesuai arahan bos masing-masing bagiannya bang, kalau lagi ada, saya juga gak kenal sama mandornya,” ujar salah satu pekerja.
Dia mengatakan, dirinya tidak mengetahui bahwa pekerjaan proyek tersebut punya siapa, ia bekerja sesuai arahan dari bos aja.
Hingga berita ini diterbitkan pihak pelaksana proyek tersebut belum dapet dihubungi.
badarnusantaranews.com|Kabupaten Bekasi ,– Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sidak aliran sungai Baghasasi di dua titik lokasi. Lokasi pertama yang di lalui adalah pinggiran sungai yang melewati untuk ke Babelan lewat wilayah tambun utara atau warga sekitar menyebutnya jembatan besi, dan lokasi ke dua ialah pinggir sungai bhagasasi kecamatan babelan kabupaten bekasi -jawabarat , Rabu 12/3/2025.
Sidak Lokasi Pertama Dedi Mulyadi Gubernur Jawabarat di dampingi langsung David Kepala Desa Babelan Kota ,Kec Babelan Kab Bekasi 12/03/2025.
Dua titik sidak sungai bhagasasi (red- kali bekasi) di Babelan Kota Perlok kegiatan seksi 6 dan Kedung Pengawas Pondok Api perlok seksi 7 kali bekasi.
Photo : Denah Kali Bekasi Seksi 7 Kali Bekasi yang melintasi Muara Bakti Kec Babelan Kab Bekasi -Jawabarat.
Dalam keterangan Dedi Mulyadi saat inspeksi daerah aliran sungai Bhagasasi (red-kali bekasi), “saya gak tau jumlah rumahnya berapa tapi yang penting bagi saya proyek ini harus berjalan.
Photo: Kali Bekasi & Cikarang, Cikarang Bekasi Laut (CBL) Muara Bakti Kecamatan Babelan -Kab Bekasi.
Ia juga menambahkan, terkait status tanah yang sudah memiliki sertifikat di bantaran sungai bhagasasi (red- kali bekasi), sudah berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN dan Kementerian PU akan dikeluarkan peraturan pemerintah.Dalam sidak ini Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi juga sempat berkelakar dengan warga sekitar, “Kalau yang nyertifikatin sungai suruh tobat, tobat itu, dosa itu” ujarnya berkelakar dengan warga sekitar.
badarnusantanews.com|Kabupaten Bekasi . Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi, Dedi Supriadi, bersama sejumlah Kepala Dinas meninjau lokasi tanggul Saluran Pembuang (SP) DT 8 di Desa Buni Bakti, Kecamatan Babelan, yang jebol akibat banjir air kiriman.
Photo : Sidih Sumardi Kepala Desa Buni Bakti Mengawal langsung proses Perbaikan tanggul SP DT8 .(Selasa, 11/3).
Dalam tinjauannya, Dedi Supriadi menyampaikan bahwa inspeksi ini merupakan tindak lanjut dari arahan langsung Bupati Bekasi guna memastikan kondisi di lapangan serta langkah penanganan yang harus segera dilakukan.
“Kami datang langsung ke lokasi ini atas perintah Bupati Bekasi untuk melihat kondisi tanggul yang jebol dan mencari solusi percepatan perbaikannya agar tidak berdampak lebih luas pada masyarakat sekitar, “ujar Dedi Supriadi didampingi Sidi Sumardi Kepala Desa Buni Bakti, Senin (10/3/2025).
Sekda juga menegaskan bahwa Pemerintah Daerah akan segera melakukan perbaikan tanggul agar tidak terjadi luapan air yang lebih besar dan mengancam pemukiman lahan persawahan milik warga.
Selain itu, sejumlah Kepala Dinas yang turut hadir dalam peninjauan ini juga akan mengoordinasikan langkah-langkah teknis guna memastikan perbaikan berjalan dengan cepat dan optimal.
Masyarakat di sekitar lokasi diimbau untuk tetap waspada, terutama dengan kondisi cuaca yang masih berpotensi hujan deras. Pemerintah Kabupaten Bekasi berkomitmen untuk terus memantau situasi dan memberikan solusi terbaik bagi warga terdampak.
badarnusantaranews.com|Palembang – Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin bersama Tim Intelijen Kejati Sumsel melakukan penahanan terhadap HA, Direktur PT Sentosa Mulia Bahagia (SMB), dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pemalsuan buku atau daftar khusus untuk pemeriksaan administrasi dalam pengadaan tanah Jalan Tol Betung-Tempino Jambi tahun 2024.
Photo: Istimewa.
“Kejaksaan berkomitmen untuk menegakkan hukum secara profesional dan transparan. Setiap tindakan dalam proses penyidikan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta dalam pengendalian penuh Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan,” ujar Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumsel, Vanny Yulia Eka Sari, S.H., M.H., dalam keterangan tertulisnya.
Pada Senin, 10 Maret 2025, HA resmi ditahan setelah menolak menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Penahanan dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-389/L.6.16/Fd.1/03/2025 selama 20 hari, dari 10 hingga 29 Maret 2025, di Rumah Tahanan Negara Klas 1A Pakjo Palembang.
Sebelumnya, pada 6 Februari 2025, penyidik telah menetapkan dua tersangka dalam kasus ini, yakni HA dan AM, pihak yang mengurus kelengkapan dokumen ganti rugi pengadaan tanah.
Dugaan korupsi ini bermula pada November–Desember 2024, ketika HA dan AM membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah di Desa Peninggalan dan Desa Simpang Tungkal untuk mencairkan ganti rugi lahan proyek jalan tol.
Padahal, berdasarkan pengumuman Panitia Pengadaan Tanah, HA bukan pemilik sah tanah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Pengumuman Nomor 285/500.16.06/X/2024 tanggal 31 Oktober 2024 untuk Desa Peninggalan dan Pengumuman Nomor 343/500.16.06/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 untuk Desa Simpang Tungkal.
Kejaksaan menegaskan bahwa proses hukum akan terus berjalan guna mengusut tuntas dugaan tindak pidana ini dan menindak semua pihak yang terlibat .
(Sumber :Siaran Pers Nomer : PR -12.L.6.2/Kph.2/03/2025. Kejati Sumsel Kapuspenkum di edit oleh BN NEWS .COM/Redaksi )
badartnusantaranews.com|Kab.Bekasi – Ada yang berbeda dalam kegiatan rutin Aliansi Ormas Bekasi berbagi paket makanan takjil untuk orang berpuasa, Senin, 10 Maret 2025.
Selain turut memeriahkan Hari Ulang Tahun Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) ke- 8 tahun 2025, acara berbagi takjil kali ini dipenuhi insan media dan dihadiri jajaran Polsek Tambun.
Acara semakin syahdu ditemani iringan musik akustik bernuansa religi dari grup band Social Bandit. Nyanyian lagu ulang tahun juga menambah kebersamaan para insan media dengan organisasi masyarakat.
Photo: Istimewa.
Ketua SMSI Kabupaten Bekasi, Doni Ardon bahwa acara buka puasa bersama insan media dan Aliansi Ormas Bekasi pada hari ke- 9 mengambil tema dalam rangka Hari ulang tahun ke- 8 Serikat Media Siber Indonesia.
Dia menyampaikan ucapan terimakasih kepada jajaran Polsek Tambun dan tim media center Aliansi Ormas Bekasi yang turut merayakan HUT SMSI ke- 8 bersama musisi Gedung Juang 45.
Dalam pantauan media, berbagai keseruan dan penuh makna menghiasi HUT SMSI ke- 8. Selain dimeriahkan dengan live musik akustik bernuansa religi, para penonton diberikan makanan takjil untuk berbuka puasa.
Sebanyak 300 paket makanan takjil lainnya juga dibagikan kepada pengendara sepeda motor dan mobil yang melintasi Gedung Juang Tambun.
“Selamat ulang tahun SMSI, dari Kabupaten Bekasi mari kita membangun Indonesia,” ujar Ketua umum Aliansi Ormas Bekasi, HM Zaenal Abidin dihubungi wartawan via seluler.
badarnusantaranews.com|kab.Bekasi,-Jebolnya tanggul Saluran Pembuang (SP) DT 8 di Desa Buni Bakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, mengakibatkan ratusan hektar areal persawahan yang sedang masa pertumbuhan terendam banjir. Kondisi ini berdampak gagal panen.
Photo/Istimewa.
Menanggapi situasi darurat ini, Unit Wilayah I Perum Jasa Tirta (PJT) II Bekasi bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung-Cisadane serta Kepala Desa Buni Bakti bergerak cepat untuk melakukan perbaikan tanggul.
Langkah-langkah perbaikan darurat telah dilakukan, termasuk pemagaran memakai cerucuk bambu dan penutupan sementara dengan karung pasir sebagai material penahan guna mencegah kerusakan semakin meluas.
Sidi Sumardi Kepala Desa Buni Bakti menyampaikan bahwa perbaikan ini menjadi prioritas utama agar air tidak terus meluap ke areal pertanian dan permukiman warga.
“Kami bekerja sama dengan BBWS dan PJT untuk segera menanggulangi kerusakan ini. Harapannya, tanggul bisa kembali kuat dan banjir tidak lagi mengancam sawah warga, “ujarnya, Minggu (9/3/2025).
Ditemui disela kegiatan penanggulangan tanggul yang jebol, General Manager Unit Wilayah I PJT II mengatakan, kegiatan ini adalah tindak lanjut dari pasca tanggul jebol di Saluran Pembuang (SP) DT 8.
Photo: Istimewa.
“SP DT 8 ini merupakan saluran pembuang yang berasal dari limpasan sawah-sawah, keberadaan SP DT 8 ini cukup vital karena menghubungkan pembuangan dari Kabupaten Bekasi menuju laut, ” jelas Udien Yulianto.
Menurutnya, jebolnya tanggul SP DT 8 ini dampak dari tingginya air kiriman, dan tanggul yang jebol ini merupakan titik kebobolan lama yang akhirnya menjadi rentan.
“Kami PJT bersama BBWS Citarum dan Kepala Desa serta sejumlah petani berusaha menanggulangi secepatnya, yang tersedia hari ini ada gio bag, sand bag, karung pasir, cerucuk, dan site file, “terangnya.
Dalam waktu dekat lanjutnya, kita akan loading site file.
“Karena panjang tanggul SP DT 8 ini cukup besar, kemungkinan akan selesai 1 hingga 2 hari kedepan, dan besok sore kita upayakan selesai, “ungkapnya.
Photo : Perbaikan jebolnya tanggul SP DT 8 di Monitoring langsung oleh Dedi Supriadi Sekretaris Daerah dan Pejabat Pemkab Bekasi Arahan Bupati Kabupaten,Senin 10 Maret 2025.
Sejumlah petani berharap langkah cepat yang dilakukan pemerintah dan instansi terkait dapat segera mengatasi permasalahan ini, agar lahan pertanian mereka bisa kembali digunakan.
badarnusantaranews.com|kab.beksai,- Tambuan Utara, Lembaga Anti Korupsi Indonesia (LAKRI) Dewan Pimpinan Kota Kabupaten Bekasi soroti Pengaduan masyarakat (Dumas) Nomor :01/Pengaduan/VIII/2024, Tanggal 05 Agustus 2024
perihal adanya dugaan Pungutan Liar (Pungli) terkait program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Pemerintahan Desa Srimahi, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi.
Kepada awak media Nurrohim selaku Sekjen LAKRI Kab. Bekasi meminta untuk segera memproses laporan atau aduan masyarakat kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi perihal adanya dugaan pungli dalam program PTSL di Pemerintahan Desa Srimahi.
“Saya selaku Sekjen LAKRI Kab. Bekasi merasa tidak ada ketegasan dan terkesan lamban dalam memproses laporan aduan dari masyarakat perihal Pungli PTSL ini, Sejak dilaporkan 5 Agustus 2024 sampai dengan saat ini belum ada tindak lanjut.
Photo : Istimewa.
PTSL ini program Pemerintah untuk meringankan beban masyarakat justru malah jadi membebani masyarakat dengan adanya dugaan Pungli ini, Untuk itu kami mendukung penuh aduan masyarakat ini dan meminta Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi segera mengambil tindakan tegas sesuai Hukum yang berlaku di negara kita, Saya akan memperjuangkan sampai ada kepastian Hukum bila perlu kita akan melakukan Aksi di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi”. Ujarnya.
Ditempat yang sama (NL) yang melaporkan adanya dugaan Pungli PTSL di Pemerintahan Desa Srimahi menceritakan bahwa pelaporan tersebut berawal dari laporan masyarakat dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Srimahi.
“Berawal adanya laporan masyarakat dan Anggota BPD terkait pungli program PTSL, Maka kami melakukan pelaporan atau pengaduan kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi pada tanggal 5 Agustus 2024, Nah sampai saat ini semua korban pungli sudah dilakukan pemeriksaan oleh pihak kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi dan Inspektorat Kabupaten Bekasi, Bahkan yang tidak dimuat laporanpun juga sudah dilakukan pemeriksaan secara door to door sebagai sampel dari masyarakat, Tidak hanya itu kami juga lengkapi dengan barang bukti berupa transaksi Transfer untuk DP PTSL, Pelunasan PTSL, dengan jumlah nilai yang variatif berkisaran puluhan juta rupiah yang juga sudah kita serahkan kepada pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi. ” Terangnya.
Dirinya merasa bingung dengan kinerja Kejaksaan Negeri Kabupaten prihal laporan tersebut yang sampai saat ini belum ada tindak lanjut.
“Yang jadi pemikiran saya kenapa laporan kami ini belum ada tindakan penegakan hukum yang serius dari pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, Buktipun saya rasa sudah cukup lengkap, Ada bukti korban seperti dimintai keterangan terkait transaksi, ada juga bukti transaksi yang secara langsung mentransfer kepada Kepala Desa secara langsung.”
“Untuk itu kami berharap kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi untuk segera memproses laporan kita sesuai Hukum yang berlaku, Karena laporan kita ini juga jadi pertanyaan masyarakat sejauh mana prosesnya”.
“Saya rasa Buktinya sudah cukup dan jelas adanya transaksi, Ditambah para korban juga sudah dilakukan pemanggilan untuk dimintai keterangan, Tapi sampai saat ini pihak kejaksaan masih mendalami kasus ini, untuk itu kami meminta Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi segera proses kasus ini, Bagi kami tidak ada kompromi jika salah ya salah.” Tegasnya.
Oleh ; Joni Sudarso,S.H.,M.H (Direktur AMPUH INDONESIA) 9 Maret 2025.
badarnusanantaranews.com|Bekasi,-Melalui Kutipan Di Go Bekasi Terkait Kritik kepada Bupati Bekasi yang menganaktirikan wilayah Utara sebenarnya bentuk kekecewaan yang bukan tanpa sebab, pernyataan tersebut di lontarkan oleh Kepala Desa Buni Bakti Sidi Sumardi.
Dan betul sejak terjadinya Banjir Per tanggal 3 Maret 2025, Desa-desa di wilayah Utara tercatat Desa bunibakti tidak ada yang turun langsung baik Forkopimcam dalam bentuk bantuan,dan baru diterima pada tanggal 7 Maret 2025 yang di salurkan oleh ketua DPRD Kabupaten Bekasi.
Bersamaan Waktu Tinjauan Bapak Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia ke lokasi banjir Desa Bunibakti adalah agenda Kepala Negara yang merespon bahwa benar Wilayah Utara perlu di perhatikan terlebih termasuk beberapa tempat yang tidak pernah tersentuh dalam pembangunan semenjak Bekasi memekarkan menjadi 2 wilayah, Bukan tanpa sebab Ucapan itu terlontar dari Kepala Desa Bunibakti Sidi Sumardi dan tidak bisa juga disalahkan secara keseluruhan oleh beberapa rekan-rekan di beberapa WAGS kabupaten Bekasi dalam kenyataannya bahwa Pernyataan tersebut tidak ditujukan kepada Bupati Bekasi sekarang yaitu Bapak Ade Kunang tetapi Bupati Bekasi yang terdahulupun tidak mendapatkan perhatian untuk pembangunan wilayah Utara, harus Fair lah kita berbincara Utara dan Selatan sangat timpang dalam pembangunan dan jangan tipis kuping demi pemerataan harus kita akui bersama-sama, Dan Bukan Saya membela Kepala Desa Bunibakti, justru ini yang harus di pikirkan oleh Bupati Bekasi Bapak Ade Kunang untuk mendengarkan aspirasi masyarakat Bekasi seluruhnya,” Ucap,Joni Sudarso (Direktur AMPUH INDONESIA).
Semoga tidak disangkutpautkan secara politik juga, Pilkada sudah selesai saatnya Kabupaten Bekasi harus lebih baik lagi jangan membuat dikotomi atau hal-hal Yang membuat perbedaan antara seluruh wilayah kabupaten Bekasi karena hanya ada 1 (satu) Bupati yaitu Ade Koswara Kunang yang dipilih melalui pesta demokrasi di pilkada serentak.
Kunjungan presiden Prabowo Subianto adalah bukti bahwa Kabupaten Bekasi perlu berbenah dan saling mendukung baik wilayah Utara,selatan,barat maupun timur hal yang terpenting adalah penyerapan Dana APBD yang tepat sasaran Sesuai RKPD dan digunakan untuk kepentingan masyarakat seluruh wilayah Bekasi.
Hal yang terpenting untuk Bupati Bekasi terpilih Pernyataan Kepada Desa Bunibakti adalah bukti masih banyak ketimpangan dan banyak yang harus di sentuh dari seluruh wilayah kabupaten Bekasi bukan di Utara saja tapi sampai seluruh wilayah”tutup ,Joni Sudarso (Direktur AMPUH INDONESIA).
badarnusantaranews.com|Kab . Bekasi –Presiden RI Prabowo Subianto didampingi Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Tedi dan Kepala Desa (Kades) Buni Bakti Sidi Sumardi mengunjungi warga terdampak banjir di Kampung Tambun Inpres RT 018/010 Desa Buni Bakti, Sabtu (8/3/25).
Kunjungan Prabowo kali ini untuk melihat dengan pasti kondisi banjir di wilayah Desa Buni Bakti. Hadir pula Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang.
Photo: Bupati Kabupaten Bekasi,Dandim Kab Bekasi ,Polres Kab Bekasi dan Sidih Sumardi Kepala Desa Buni Bakti sebelum akan kedatangan Presiden RI di wilayah.
Kades Buni Bakti Sidi Sumardi yang mendampingi Prabowo mengatakan, bahwa pihaknya ditanyakan Presiden tentang Makan Bergizi Gratis (MBG) apakah sudah dilaksanakan di Desa Buni Bakti atau belum.
“Saya jawab belum. Dan Pak Presiden berjanji akan dilaksanakan segera di wilayah itu,” ungkap Sidi Sumardi.
Masih kata Kades Buni Bakti, Presiden juga menanyakan penyebab banjir di wilayah itu. Begitu juga kendalanya.
“Kendala banjirnya kenapa? Iya Pak karena di wilayah ini masuknya cepat, keluarnya lambat,” kata Sidi Sumardi.
“Pak Presiden langsung menghubungi pihak PUPR mungkin untuk perbaikan tata ruang di wilayah ini,” terangnya.
“Setelah Pak Presiden bicara via telepon ke pihak PUPR, berjanji akan segera memperbaiki Tata Ruangnya,” tandasnya. (Dian surahman/Red).
BN NEWS.COM|Kab.Bekasi-babelan -Sebanyak 200 hektar lahan persawahan di Kampung Buni dan Kampung Kerangkeng, Desa Buni Bakti, Kecamatan Babelan, terendam banjir akibat jebolnya tanggul kali DT8 sepanjang kurang lebih 20 meter yang selama ini menjadi penahan air. Kejadian ini menyebabkan para petani mengalami kerugian besar, diperkirakan mencapai puluhan ratusan juta rupiah.
Menurut Kepala Desa Buni Bakti, tanggul tersebut awalnya dibangun pada tahun 2021 lalu.Namun, baru dilakukan perbaikan pada tahun 2023, tapi di tahun 2025 tanggul tersebut jebol tergerus air kiriman.
Photo :Sidih Sumardi Kepala Desa Buni Bakti berdiri di Batas wilayah,cek kondisi air saat banjir lalu.
Akibat jebolnya tanggul ini, air meluap dan merendam area persawahan, membuat tanaman padi yang sedang dalam masa pertumbuhan rusak dan gagal panen.
“Petani sangat terpukul karena mereka sudah mengeluarkan banyak modal untuk bertani. Kami berharap ada perhatian dari pemerintah agar kejadian serupa tidak terulang, “ujar Sidi Sumardi seraya mengatakan sudah menyiapkan 300 batang bambu untun dijadikan cerucuk ditanggul yang jebol, Jumat (7/3/25)
Sementara, Nursan Ketua Gapoktan Desa Buni Bakti mengatakan, lahan sawah yang ada di sini mencapai 500 hektar yang sudah ditanami ada sekitar 200 hektar yang saat ini tergerus air kali DT 8.
“Kami berharap ada perhatian dari pemerintah baik Daerah maupun Pusat untuk membantu kami nelayan di Desa Buni Bakti, lantaran saat ini padi yang baru mulai tumbuh di gerus air, dan dipastikan gagal panen, “ucapnya.
Para petani kini hanya bisa pasrah dan berharap adanya bantuan dari pemerintah untuk meminimalisir dampak kerugian yang mereka alami. Sementara itu, warga sekitar juga khawatir akan potensi banjir susulan jika tanggul tidak segera diperbaiki secara permanen.
badarnusantaranews.com|BEKASI, – Sejumlah nelayan pesisir Tarumajaya dan sekitarnya, gelar aksi damai di lokasi proyek yang di klaim milik TRPN, lantaran Pembongkaran pagar laut di kawasan laut Tarumajaya yang dilakukan oleh PT. Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara (TRPN) tiba-tiba terhenti, hal ini memicu aksi demonstrasi dari para nelayan setempat. Mereka mempertanyakan kelanjutan proses pembongkaran tersebut dan menuntut agar laut yang telah diurug dikembalikan seperti semula, Kamis (6/3).
Photo : Nelayan dari laut berada di objek daratan yang berteriak agar minta di bongkar (6/03/2025). Istimewa.
Dalam aksinya( di sekitar lokasi proyek TRPN) para nelayan menyuarakan kekhawatiran mereka terhadap dampak reklamasi yang telah merusak ekosistem laut dan menghambat akses mereka untuk melaut. Menurut para nelayan, keberadaan pagar laut dan pengurugan yang dilakukan oleh PT. TRPN telah mengurangi ruang tangkap ikan, sehingga berdampak langsung pada mata pencaharian mereka.
“Kami hanya ingin laut kami dikembalikan seperti dulu. Pagar laut sudah mulai dibongkar, tapi kenapa sekarang terhenti? Jangan sampai ini hanya janji kosong, “ujar Abdul Rohman Ketua Forum Nelayan dalam aksi seraya mengatakan sudah lebih dari satu Minggu aktivitas pembongkaran oleh PT TRPN terhenti, Kamis (6/3/2025).
Photo : Saat Pembokaran Pagar laut di Bekasi TRPN yang di Kawal langsung PSDKP Rabu (15/1) lalu.
Sementara itu dalam orasinya, selain mempertanyakan pembongkaran pagar laut TRPN yang hingga saat ini terhenti, Nelayan juga juga mempertanyakan soal pagar laut PT. MAN (Mega Agung Nusantara-red) hingga saat ini belum tersentuh pembongkaran oleh Instansi terkait.
Hingga saat ini, belum ada kejelasan dari pihak PT. TRPN terkait alasan penghentian pembongkaran pagar laut tersebut. Para nelayan berjanji akan terus mengawal proses ini hingga laut kembali ke kondisi semula.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut puluhan nelayan dari kampung Sungai Niri, dan Nelayan dari kampung Paljaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi.
Photo: PSDKP Segel Pagar di laut di Bekasi MAN Sore (15/01) Lalu.
Diketahui sebelumnya, Pagar laut sepanjang 3,3 km, yang terbuat dari bambu dengan urugan tanah di Kampung Paljaya, Desa Segara Jaya, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Sebelumnya telah disegel oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP.
Penyegelan dilakukan karena pagar tersebut berdampak negatif terhadap akses nelayan serta ekosistem pesisir, pada Rabu (15/1) lalu.
BN New.com|BEKASI– Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bekasi Raya, Ade Muksin, SH, melakukan silaturahmi ke kantor Kelompok Kerja (Pokja) Wartawan Babelan Utara. Dalam pertemuan yang berlangsung penuh keakraban, Ade Muksin menekankan pentingnya segera membentuk legal standing bagi Pokja Wartawan Babelan Utara agar keberadaannya semakin diakui secara resmi.
“Kita harus segera membuat legal standing agar Pokja Wartawan Babelan Utara memiliki payung hukum yang jelas. Ini penting untuk memperkuat organisasi dan memperjuangkan hak-hak wartawan di wilayah ini, “ujar Ade Muksin, Kamis (6/3/2025).
Selain itu, Ade Muksin juga mendorong pembentukan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang dapat memberikan pendampingan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan. Menurutnya, kehadiran LBH akan menjadi solusi bagi warga Kabupaten Bekasi yang mengalami permasalahan hukum namun kesulitan mendapatkan akses ke pendampingan yang memadai.
“LBH ini nantinya bisa membantu masyarakat kecil dalam mendapatkan keadilan. Wartawan juga bisa berperan aktif dalam memberikan edukasi hukum kepada warga, “tambahnya.
Silaturahmi ini mendapat sambutan positif dari para wartawan yang tergabung dalam Pokja Wartawan Babelan Utara yang meliputi 3 wilayah Kecamatan antara lain Kecamatan Babelan, Tambun Utara, serta Kecamatan Tarumajaya. Mereka menyatakan kesiapan untuk segera menindaklanjuti arahan Ketua PWI demi kemajuan organisasi dan peningkatan peran sosial bagi masyarakat sekitar.
“Segera kita akan menindaklanjuti arahan dari Ketua PWI Bekasi Raya, “tukas Nursin Ketua Pokja Wartawan Babelan Utara.
Dengan langkah ini, diharapkan keberadaan Pokja Wartawan Babelan Utara semakin kuat dan bisa berkontribusi lebih besar, baik dalam dunia jurnalistik maupun dalam mendukung kepentingan masyarakat luas.(*)
BEKASI – Pokja Wartawan Babelan Utara mendesak kepada Camat Babelan agar segera membuat Posko Banjir di lingkungan Kecamatan Babelan.
Demikian dikatakan Nursin, Ketua Pokja Wartawan Babelan Utara yang meliputi Kecamatan Babelan, Tarumajaya dan Tambun Utara kepada sejumlah wartawan, Selasa (4/3/25).
Menurutnya, saat ini wilayah Kecamatan Babelan merupakan wilayah yang terdampak banjir paling parah selama beberapa tahun terakhir ini.
“Banyak hunian baik di perumahan maupun di permukiman warga yang terendam banjir saat ini,” ujar Nursin.
Hendaknya, tambah Nursin, pihak kecamatan Babelan gerak cepat untuk membantu warga yang kesulitan dan tempat tinggalnya terdampak banjir.
Pihak Kecamatan Babelan, katanya, menyiapkan tempat pengungsian di lingkungan Kecamatan Babelan bagi warga yang terdampak banjir agar tidak terdampak penyakit pasca banjir.
“Pasca banjir, nantinya ada warga yang terdampak penyakit, untuk itu pihak kecamatan berkoordinasi dengan Muspika agar bisa mendirikan Posko Banjir,” jelasnya.
“Ini sangat urgent!! Warga terdampak banjir membutuhkan perlindungan untuk mengungsi. Pihak kecamatan Babelan enggak punya keketek,” tandasnya.
BN NEWS||Kabupaten Berkasi -Perguruan seni beladiri pencak silat DOMAS JANUR SARAESA merupakan salah satu perguruan silat yang berkembang dari sekian banyaknya perguruan silat dan berusaha bertahan dari gempuran seni dan budaya luar yang masuk ke Indonesia khususnya Jawabarat, dalam merayakan Ulang tahunnya yang ke-29 Tahun Perguruan Pencak silat DOMAS JANUR SARAESA mengadakan acara tampilan seni beladiri Pencak silat yang dihadiri oleh perguruan pencak silat yang berada di seputar kabupaten bekasi, perguruan pencak silat Domas janur saraesa telah mencetak para muridnya menjadi pegiat yang berprestasi dan sering mengikuti kejuaraan dari tingkat kabupaten tingkat propinsi dengan hasil yang gemilang,pada tahun 2023 telah menyumbangkan 2 emas untuk Jawabarat di event FORNAS yang di adakan di gedung sabilulungan kabupaten bandung jawabarat. Minggu 23 Februari 2025.
Photo/Istimewa.
Seni beladiri pencak silat merupakan warisan dari leluhur dan pada perkembangannya banyak aliran dan perguruan pencak silat yang tumbuh subur di Indonesia khususnya Jawabarat.
“Alhamdulillah padepokan Domas janur saraesa sudah membuka 8 cabang perguruan yang tersebar di wilayah Kab Bekasi,Kota bekasi,Kota bogor, Kabupaten bogor,Kota depok, Kab Cianjur,Banten dan Jakarta,pada perhelatan ulang tahun Perguruan pencak silat Domas janur saraesa dipusatkan di kampung jagawana Gang tembak RT 02- RW 04 Desa sukarukun Kecamatan Sukatani kab Bekasi , undangan yang hadir terdiri dari Perguruan Pencak silat yang berada di wilayah kabupaten Bekasi” ,kata ,Azis Muhammad rizki, Ketua umum Perguruan Domas janur saraesa,dia ,menjelaskan.Dalam kesempatan tersebut perihal kegiatan ulang tahun perguruan pencak silat Domas Janur Saraesa Alhamdulillah pada hari ini Perguruan Pencak silat DOMAS JANUR SARAESA merayakan Ulang tahunnya yang ke-29 yang bertempat di Padepokan pusat jln jagawana RT 02-RW 04 Desa Sukarukun Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi .
“Saya berharap padepokan Domas Janur Saraesa untuk kedepannya bisa lebih baik, mencetak anak -anak berprestasi dengan moto ngahiji kahiji juara mamprang salawasna,dan saya berharap seni budaya khususnya seni beladiri pencak silat, tetap lestari agar tetap dikenal oleh anak cucu kita kelak “,ujar Azis M rizki.
senada di sampaikan,Toam ,Ketua Rt 02 kampung jagawana,menyampaikan rasa bangganya karena wilayahnya dijadikan perhelatan ulang tahun Perguruan Silat Domas Janur Saraesa yang ke-29 bertempat di RT 02-RW 04 desa suka rukun kecamatan sukatani kabupaten bekasi telah dilaksanakan.
“Selamat Milad di Ulang tahun Perguruan Domas Janur Saraesa yang Ke-29.Saya sangat bangga dengan diadakannya acara ini semoga dengan diadakannya acara ulang tahun yang didalamnya ada penampilan para pesilat diharapkan dapat menjalin tali silaturahmi,memupuk rasa cinta terhadap seni budaya tradisi dan melestarikan seni budaya peninggalan leluhur kita.”, singkat ia .
lanjut terpisah saat di konfirmasi via seluler,M imat Rahmatullah,pendiri padepokan domas janur saraesa sekaligus Ketua DPD PPSI kabupaten bekasi atau sapa akrab nya abah Tapak,ia menyampaikan dan mengharapkan dengan diadakan kegiatan tersebut pemuda dapat lebih mencintai budayanya sendiri.
“abah haturkan banyak terimakasih kepada Bapak Dr Asep surya atmaja Wakil Bupati kabupaten Bekasi sekaligus ketua umum KORMI kabupaten Bekasi, Karnada Kepala desa sukarukun, Toam Ketua Rt 02, Bapak Basuki Bimaspol sukarukun,dan pengurus DOMAS JANUR SARAESA yang terus memberikan semangat dan partisipasi nya kepada kami.
“Semoga dengan diadakannya acara ini menjadikan budaya Tradisi tetap lestari di masyarakat sehingga generasi muda lebih tertarik untuk melestarikannya, agar budaya seni beladiri pencak silat tidak hilang digerus peradaban dan budaya asing, dan menjadikan silat tradisi menjadi prestasi”tutup, Abah Tapak.
BN NEWS| KAB BEKASI- Beredar isu yang menyudutkan atas nama perorangan dan pihak perumahan Bumi Sakinah 2 terkait dugaan meminta kordinasi senilai Rp 30 juta, pihak Perumahan Bumi Sakinah 2 akan membuat laporan pencemaran nama baik.
Dikatakan oleh salah satu perwakilan perumahan bumi sakinah 2 Nurmansyah bahwa akan memberikan kesempatan untuk seseorang yang menyebarkan isu yang beredar untuk segera bertemu.
“Kami akan berikan kesempatan kepada orang yang sudah menimbulkan isu yang beredar bahwasanya kami pihak perumahan minta anggaran sekitar Rp 30 juta dalam bukti chat wa yang sudah beredar, saya ingatkan kembali bahwa kami tidak sama sekali mengeluarkan atau mengucapkan terkait uang. Adanya isu itu kami sangat dirugikan kami berharap orang yang menimbulkan isu dapat bertemu dengan kami untuk klarifikasi,”jelasnya.
Lanjutnya, Jika dalam waktu 2×24 jam dari statmen kami tayang dalam pemberitaan di media tidak diindahkan, akan kami usut dan melaporkan dalam proses hukum.
“Kami berikan waktu 2 x 24 jam kepada orang yang sudah menimbulkan angka Rp 30 juta, dengan bukti chat wa yang sudah beredar dikalangan masyarakat. Kami berharap orang tersebut segera klarifikasi ke kami, sebelum kami mengusut serta melaporkan kepada pihak yang berwajib, karena sangat jelas dalam bukti chat wa itu kami sangat dirugikan dan sudah mencemarkan nama baik kami dari atas nama perorangan dan perumahan bumi sakinah 2 “, Tegasnya. Sabtu (22/01/2025).
BN NEWS-Bandung,– Forum Penyelamat Hutan Jawa (FPHJ) mengecam berbagai tindakan penyalahgunaan kekayaan alam di tanah jawa. Termasuk dengan adanya pagar laut yang muncul di kawasan Tanggerang dan Kabupaten Bekasi.
Oleh karenanya FPHJ mendukung penegakan hukum untuk menindak seluruh pelaku yang terlibat dalam perusakan kekayaan alam tersebut.
Hal itu tercetus dalam rapat kerja FPHJ, yang diketuai Eka Santosa dalam rangka menindaklanjuti berbagai kejadian perusakan hutan dan kekayaan alam yang belakangan makin memprihatinkan.
FPHJ mencontohkan bukti perusakan dan penyalahgunaan kekayaan alam diantaranya pagar laut dan rusaknya hutan mangrove yang kini semakin ramai jadi pembicaraan.
Photo: Kordinator Wilayah FPHJ Jabodetabek, Kapten CPM (Purn) H. Nalib Zainudin dan Izhar Ketua Umum LSM Baladaya di Bandung Jawabarat.20 Februari 2025.
“Kita (FPHJ) heran dengan tak bergemingnya para pemangku kebijakan atas tindakan perusakan dan penyalahgunaan kekayaan alam tersebut. Bahkan hal itu hanya dibiarkan saja,” ucap Kordinator Wilayah FPHJ Jabodetabek, Kapten CPM (Purn) H. Nalib Zainudin.
Dihadapan para aktivis lingkungan, rimbawan hingga masyarakat adat FPHJ siap melawan pihak-pihak yang melakukan perusakan alam.
H. Nalib Zainudin yang baru saja diangkat menjadi Korwil FPHJ Jabodetabek ini merupakan tokoh masyarakat Kabupaten Bekasi, yang mengaku siap menjawab tantangan untuk menjaga hutan di Jabodetabek seperti hutan Mangrove di Bekasi Utara hingga hutan di Kabupaten Bogor.
Forum Penyelamat Hutan Jawa mengangkat Kapten CPM (Purn) H. Nalib Zainudin sebagai Kordinator Wilayah FPHJ Jabodetabek, Kamis (20/02/2025).
“Tentu ini merupakan satu kehormatan bagi saya atas kepercayaan ini. Imi merupakan satu tantangan untuk menjalankan tugas dan fungsi yang saya emban,” ujarnya.
Dirinya siap menghadang oknum yang melakukan aksi serampangan dengam melakukan pemagaran laut di Kabupaten Bekasi. Selain itu, Nalib akan menjaga kondisi hutan Mangrove yang juga menjadi korban pelaku perusak lingkungan di Bekasi Utara.
“Ada oknum pengusaha yang melakukan pemagaran laut. Negara ini ada aturan yang harus ditaati. Saya sangat menyesalkan adanya oknum yang melakukan tindakan ini,” katanya.
FPHJ menuding ada banyak oknum yang terlibat dalam tindakan pagar laut tersebut, termasuk para pejabat dan pemangku kepentingan. Oleh karenanya FPHJ mendukung upaya hukum yang kini tengah dilakukan Bareskrim Polri.
“Forum Penyelamat Hutan Jawa akan terus fokus pada keseimbangan, pelestarian, ketahanan pangan dan masa depan,” ucapnya.
“Kita akan ikut memantau dan mendampingi Polri jika penyidik membutuhkan informasi di lapangan. Kehadiran Polri ke TKP merupakan bentuk keseriusan negara dalam menindak aksi perusakan lingkungan ini,” imbuhya.
Photo: Ketua Forum Penyelamat Hutan Jawa, Eka Santosa 20 Februari 2025.
Ketua Forum Penyelamat Hutan Jawa, Eka Santosa.Sementara itu, Ketua FPHJ Eka Santosa mengatakan pengangkatan Nalib Zainudin merupakan momen yang tepat di tengah isu kerusakan lingkungan akibat pemagaran laut di Kabupaten Bekasi. Menurut dia, sebagai tokoh Kabupaten Bekasi dan pernah menjabat sebagai perwira TNI, Nalib Zainudin sangat peduli terhadap lingkungan dan hutan.
“Alhamdulillah kita menemukan sosok yang tepat untuk menjadi Korwil wilayah Jabodetabek. Beliau merupakan sosok yang tegas dan siap berdedikasi untuk lingkungan dan hutan di wilayah Jabodetabek,” tutur Eka.
Mengenai kegiatan Raker FPHJ, kata Eka Santosa, pihaknya fokus pada keseimbangan, Pelestarian, ketahanan pangan dan masa depan. Di mana para aktivis lingkungan, masyarakat adat, LMDH hingga mitra bersepakat bagaimana menjaga ketahanan pangan tanpa harus melakukan perusakan hutan dam lingkungan.
Izhar Ketua Umum LSM Baladaya,Saat diskusi hadir memaparkan Kondisi Pesisir Laut Bekasi dan hutan Magruve, Bersama Peserta Aktivitas, Pemerhati lingkungan di Bandung Jawabarat 20 Februari 2025.
Dihubungi Terpisah, Izhar Ma’sum Rosadi, S.IKom, aktivis kebijakan publik dan Ketua DPP LSM BALADAYA, menyampaikan bahwa “ Ketimpangan melebar. Pembangunan ekonomi berjalan lebih cepat daripada pembangunan sosial dan lingkungan hidup. Inilah tantangan kita sekarang. Adanya eksploitasi pesisir laut, dengan memagari laut, menebang bentangan tutupan hutan mangrove di pesisir laut, yang merugikan Nelayan, lalu kemudian hutan ditebang dijadikan hutan perkebunan inti, namun setengah hati, menjalankan kewajiban plasma untuk masyarakat sekitar, dan ada juga perusahaan tambang yang menambang di kawasan hutan tanpa dilengkapi izin pemanfaatan lahan dalam kawasan hutan. Jadi, masalahnya kompleks. Perlu perhatian kita semua.” Tutup Izhar .
