Dana Desa Kedung Jaya Tidak Transparan

Dana Desa Kedung Jaya Tidak Transparan

REDAKSI 2 tahun ago

Badarnusantaranews.com-Kabupaten Bekasi- Dana desa merupakan implementasi dari program pemerintahan Presiden Jokowi untuk membangun dari pinggiran. Tujuannya mengurangi jumlah warga miskin, mengurangi kesenjangan antara kota dan desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Mengacu pada data Badan Pusat Statistik, tingkat pengangguran terbuka di perdesaan 3,88 persen pada Agustus 2023 atau lebih rendah dibandingkan dengan di perkotaan yang 6,4 persen. Namun, pada Maret 2023 ada 14,16 juta penduduk miskin di perdesaan, jauh lebih banyak dibandingkan dengan di perkotaan yang 11,74 juta orang.

Pemerintah Pusat melalui APBN menggelontorkan dana desa yang tidak sedikit.Jumlahnya meningkat dari Rp 20,7 triliun pada 2015 menjadi Rp 47 triliun pada 2016. Kemudian, pada 2024 menjadi Rp 71 triliun, yang akan disalurkan ke 75.265 desa.

Pendapatan Tranfer dari Pemerintah Pusat terkait Dana Desa ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Bekasi, meningkat.

Photo /BN News: Ilustrasi Dana Desa, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi -Jawabarat.TA APBN 2015-2022.

Pada 2015 sebesar Rp 60.185.546.000,00, tahun 2016 naik menjadi Rp 133.572.623.194,00, tahun 2017, naik menjadi Rp 170.420.113.000,00, tahun 2018 naik menjadi Rp 196.713.680,00, tahun 2019 naik menjadi Rp 241.022.957.000,00, tahun 2020 naik menjadi Rp 255.841.111.000,00, tahun 2021 naik menjadi Rp264.329.638.348,00., dan pada tahun 2022 naik menjadi Rp 264.353.007.000,00.

Photo/BN News : Dana Desa Transfer APBN Desa Kedung Jaya, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi -Jawabarat .TA APBN 2021-2024.

Berdasarkan pemantauan Dana Desa Kedung Jaya kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi Jawa Barat TA 2021 – 2024, menunjukkan bahwa untuk Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 1. 573.219.000, 00. Tahun anggaran 2022 mendapatkan kenaikan menjadi Rp 1. 642. 147. 000, 00. Tahun anggaran 2023 mendapatkan kenaikan menjadi Rp 2. 171. 972. 000, 00 dan pada tahun 2024, menurun menjadi Rp 1. 953. 185. 000, 00. Secara umum trennya mengalami kenaikan.

Dengan trend kenaikan dana desa yang didapat, kepala desa dan perangkatnya yang tidak mengelola secara baik sesuai dengan ketentuan yang ada maka harus berurusan dengan hukum. Namun jika dikelola secara baik maka desa tersebut dapat memberikan kemanfaatan bagi warga desa baik dari sisi ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan lainnya yang lebih baik.

Dalam kenyataannya, dana desa yang berlimpah tersebut rawan korupsi. Tata kelola dana desa belum sepenuhnya bebas dari korupsi. Tren korupsi kian meningkat dari tahun ke tahun. Praktek korupsi perangkat desa menempati urutan ketiga tertinggi setelah ASN dan swasta. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat sejak tahun 2015-2020 sebanyak 676 terdakwa kasus korupsi berasal dari perangkat desa. Semuanya menjadikan anggaran desa sebagai objek korupsi. Dari segi pelaku, kepala desa adalah yang terbanyak menjadi pelaku korupsi. Area yang rawan antara lain saat perencanaan dan pencairan.

Penyebab korupsi dana desa adalah karena minimnya kompetensi aparat desa, tidak adanya transparansi dan kurangnya pengawasan pemerintah dan masyarakat serta adanya intervensi atasan dalam pelaksanaan kegiatan fisik yang tak sesuai perencanaan.

Hal yang menjadi pehatian publik dari Dana Desa ini adalah aspek keterbukaan (transparansi) oleh Pemerintah Desa yang belum dilaksanakan. Pemuda Kedungjaya pun juga sudah mulai mendorong transparansi dana desa, dan menanyakan kelanjutan dari pembangunan stadion mini Kedungjaya. Jika tidak transparan maka dapat memicu pelaporan ke pemerintah daerah dan aparat penegak hukum.

Secara institusional, pemerintah desa merupakan badan publik yang wajib memberikan informasi yang ada dalam penguasaannya kepada publik/ masyarakat setiap saat terkecuali, informasi yang memang dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu informasi yang dikelola oleh pemerintah desa adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang bukan merupakan informasi yang dikecualikan sehingga wajib untuk diinformasikan kepada masyarakat.

Kewajiban pemerintah desa sebagai badan publik ini diatur Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi: daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan; serta Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa “Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/ atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/ atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Undang-Undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi Orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000,00 ( lima juta rupiah)”.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah harus tunduk dan patuh tidak hanya pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku melainkan juga pada AAUPB (Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik). Dalam AAUPB, salah satu asas yang wajib dipatuhi adalah asas keterbukaan yang dalam bahasa yang umum disebut sebagai transparansi. AAUPB (Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik) dalam penyelenggaraan pemerintahan secara umum dapat kita jumpai dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi serta Nepotisme (vide pasal 3) dan Undang–undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (vide pasal 10). Dengan dilaksanakannya asas umum ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

Kepatuhan terhadap AAUPB, dalam hal ini asas keterbukaan pun berlaku pada pemerintahan paling bawah yakni penyelenggaraan pemerintahan desa, sehingga kepala desa dan perangkatnya tidak bisa bertindak sewenang-wenang atau setidak-tidaknya abuse of power, sebab asas ini ditegaskan secara jelas pasal 24 huruf d UU 6/2014 Tentang Desa. Lalu bagaimana bentuk implementasi asas keterbukaan ini? Bentuknya melalui publikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) oleh pemerintah desa.

Publikasi ini, merupakan manifestasi yuridis atas penyelenggaraan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien. Sehingga, publikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dimaknai sebagai wujud dari bentuk transparansi oleh pemerintah desa sekaligus hak konstitusional warga desa yang dijamin oleh undang-undang.

Dalam berbagai ketentuan, kewajiban transparansi ini secara konstitusional dilakukan terhadap dua pihak yakni masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tak terlepas dari kewajiban serupa oleh pemerintah desa kepada kepala daerah dan/ atau institusi negara lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap masyarakat, dalam bentuk transparansi tersebut dilakukan secara tertulis melalui penggunaan media informasi papan pengumuman dan/ atau baliho, radio komunikasi dan media informasi lainnya (vide pasal 26 ayat (4) huruf f dan p, pasal 27, pasal 82 UU 6/2014 Tentang Desa jo pasal 52 PP 43/2014 Tentang Desa sebagimana diubah dengan PP 47/2015 jo pasal 2 ayat (1) dan pasal 40 Permendagri 113/2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa jo pasal 10 dan pasal 11 Permendagri 46/2016 Tentang Laporan Kepala Desa). Sedangkan untuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dilakukan menggunakan mekanisme Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir tahun yang disampaikan oleh Kepala Desa 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran (pasal 27 dan pasal 55 UU 6/2014 Tentang Desa jo pasal 48 dan pasal 51 PP 43/2014 Tentang Desa sebagaimana diubah dengan PP 47/2015 jo pasal 8 Permendagri 46/2016 Tentang Laporan Kepala Desa). Apabila kepala desa tidak melaksanakan kewajiban hukum tersebut di atas, maka yang bersangkutan diberikan sanksi kategori ringan seperti sanksi administratif berupa teguran dan sanksi kategori berat berupa pemberhentian sementara dan pemberhentian permanen.

Keputusan DPR yang mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 akan berdampak pada masa jabatan kepala desa yang semula 6 tahun menjadi 8 tahun. Dampak lain adalah jumlah dana desa yang bertambah.

Sebagian orang mengkhawatirkan perpanjangan masa jabatan yang berisiko kepala desa merasa memiliki kewenangan besar. Risiko ini bisa ditekan jika kontrol masyarakat kuat. Adapun dana desa yang bertambah dikhawatirkan tak diiringi tata kelola yang baik dan transparan. Risikonya, dana desa bisa disalahgunakan.

Oleh karena itu kewajiban normatif tentang kewajiban transparansi oleh pemerintah desa, Kedung jaya harus dipandang sebagai landasan dalam menciptakan tata kelola pemerintahan dan pembangunan desa menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Kewajiban hukum yang diatur dalam berbagai regulasi tidak boleh hanya dijadikan hiasan hukum semata, seolah kewajiban hukum telah berubah menjadi “tidak-wajib” hukum, artinya dilakukan baik dan kalaupun tidak juga tidak masalah. Oleh karenanya, paradigma ini harus dirubah semua para pemangku kepentingan (stakeholder) terutama para kepala desa dan perangkatnya harus berkomitmen dan konsisten melaksanakan kewajiban hukumnya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang transparan, karena itu merupakan hak konstitusional masyarakat desa yang tidak bisa dilanggar. (Red & Tim)

Kades Sukawangi Omdo,Janji Tanggapi Konfirmasi Media Soal Ketapang

REDAKSI 2 tahun ago

BN News-Kabupaten Bekasi –Perkumpulan Media Online Indonesia ( MOI ) Bekasi Raya, mendatangi Kantor Desa Sukawangi, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, pada Selasa (02-April-2024).

Menindak lanjuti tanggapan panggilan Salah satu Kepaladesa di Sukawangi Asmawijaya (Sekam), saat di konfirmasi Via WhatsApp mengenai Soal Ketahanan Pangan ( Ketapang ) Desa .Namun tidak kunjung bisa ditemui langsung ,Cuma Omong Doang Alias Omdo.

“Pak lurah tidak ngantor pak,biasanya sih ngantor namun hari ini tidak datang, mungkin masih dirumah kali pak, ” Ucap RT bernama Arja saat ditanya diruang tamu kantor Desa Sukawangi.

Lanjut beberapa Media Online Indonesia (MOI). yang menyambangi di kediaman rumah sang Kades yang masih juga tidak bisa berjumpa.Di katakan ,Fajri anak dari Kepaladesa,Bapak masih tidur bang. Kalau boleh tau soal apa ya? nanti bisa saya sampaikan ke bapak kalau beliau sudah bangun singkat Fajri saat ditanya oleh beberapa media

Kepala Desa Asmawi jaya (Sekam). Photo/Istimewa.

“Usut punya usut .Soal Ketapang dari Anggaran Dana Desa ADD. Sukawangi tahun 2022 yang dibelanjakan Hewan Domba, dibelanjakan atau tidak hanya sang kades yang tau.Gak usah tanya soal Ketapang bang kirim Norek aja. Kalau gak besok ketemu saya saja bang saya sudah siapin”. jawab kades Sekam saat dikonfirmasi Via WhatsApp pada Senin 01/04/2024 .

Diduga sengaja untuk menghindar dari awak media Kades Sekam takut cuma Omdo, Tidak sesuai dengan yang diucapkan.

(Dicki Wahyudi)

Mahasiswa Desak Pj. Wali Kota Bekasi Pecat Sekda Dan Kepala BKPSDM

REDAKSI 2 tahun ago

Badarnusantaranews.com-Kota Bekasi – Ketua Perhimpunan Mahasiswa Bekasi Agha Syahid Aly mengkritik struktur jabatan di Pemerintahan Kota Bekasi, dimana terdapat beberapa pejabat yang merupakan suami istri, serta adik kakak dalam suatu jabatan strategis hasil dari susunan rotasi/mutasi yang dilakukan oleh Mantan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono.

“Sekda Junaedi-kepala BKPSDM merupakan adik-kakak, Muhammad Sholikhin Kepala Dinas DBMSDA – Satia Sriwijayanti kepala dinas PPPA suami-istri (adik Tri Adhianto), Tauofik Hidayat Kepala dinas Disdukcapil – Lia erliani kabag Tata Pemerintahan (Tapem) Suami-istri, Idi sutanto sekretaris DBMSDA- Fitri Widyawati camat Bekasi Timur Suami-istri , mungkin masih ada lagi yang merupakan keluarga yang menduduki posisi stategis di lingkungan Pemkot Bekasi ” ujar Agha kepada awak media Selasa (2/4/2024)

Agha yang merupakan aktifis mahasiswa mendesak Penjabat (Pj) Wali Kota Bekasi (Raden Gani Muhammad – red) untuk segera melakukan mutasi/rotasi bagi para ASN yang masih memiliki hubungan kekerabatan Karena dapat berdampak pada suatu tindakan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN), Reformasi birokrasi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

“Kita juga masih inget kasus Rahmat Effendi terlibat dalam jual beli jabatan dalam mutasi/rotasi dengan modus membeli sebuah tempat didaerah Cisarua bogor yang hari ini disita oleh KPK, Sekda dan Kepala BKPSDM sangat rentan melakukan tindakan yang dapat melawan hukum dalam menyusun Rotasi/mutasi, kami mendesak kepada Pj. Wali Kota Bekasi untuk mengganti sekda (Junaidi-red) dan kepala BKPSDM (Nadih Arifin -red) kami duga terdapat Conflict of interest, sebagai adik-kakak bisa terdapat nepotisme dan tidak menutup kemungkinan terdapat tindakan melawan Hukum dalam melakukan persiapan mutasi/rotasi apalagi mereka sebagai Baperjakat yang menyusun Draff Tersebut ” Ujar Agha.

Ketua Perhimpunan Mahasiswa Bekasi, memberikan dukungan kepada Pj.Wali Kota Bekasi untuk membersihkan birokasi yang pernah terlibat dalam kasus Rahmat Effendi yang hari ini masih duduk dalam jabatan – Jabatan stategis, jual beli jabatan di lingkungan pemerintahan Kota Bekasi masih sangat sulit diberantas, padahal dalam UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah diatur.

“Udah saatnya Pj. Gani bongkar muat semua birokrasi yang pernah terlibat dalam kasus suap Rahmat Effendi, selain itu hasil mutasi/rotasi yang dilakukan oleh Tri Adhianto juga Diduga rentan dengan KKN, selain terdapat pasangan suami – istri, terdapat juga adik dari Ketua DPC PDI P yang mengakibatkan terjadinya ketidak profesional dalam menyusun Mutasi/Rotasi, praktek jual beli jabatan atau suap merupakan suatu tindak pidana yang diatur menurut Pasal 5 ayat (1) UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan pidana maksimal 5 tahun dan atau denda maksimal Rp250.000.000” tutup Agha. (Red)

Tiga Orang Jadi Tersangka Kasus BBM Campur Air Di SPBU Bekasi

REDAKSI 2 tahun ago

BN News-BEKASI – Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota akhirnya menetapkan 3 (Tiga) tersangka tindak pidana penyalahgunaan niaga BBM bersubsidi yang mengakibatkan BBM jenis Pertalite dicampur dengan air.

Kasus ini sempat viral di media sosial dan menjadi sorotan masyarakat karena akibat pemakaian BBM bercampur air mengakibatkan 2 kendaraan roda empat dan 12 sepeda motor mengalami mogok.

“Kasus ini terjadi pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024 pukul 21.00 WIB ditemukan adanya beberapa kendaraan bermotor (Ranmor) yang mogok setelah melakukan pengisian BBM jenis Pertalite di SPBU 43-17106 Jl. Insinyur H. Juanda No.58/100,Marga Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi,” kata Kasat Reskrim AKBP M. Firdaus kepada media, Rabu (27/3/2024).

Selanjutnya, mendapatkan laporan tim Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota melakukan pengecekan ke SPBU dan mengamankan 2 botol ukuran masing-masing botol 600 ml sebagai sampel BBM Pertalite yg di duga bercampur dengan air setelah sebelumnya mengintrogasi Supervisor SPBU.

Tindak lanjut tim Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota dan Pertamina Regional Jawa bagian Barat melakukan investigasi gabungan terkait adanya dugaan BBM Pertalite bercampur dengan air di SPBU 43-17106.

“Besoknya, tim Reskrim Polres Metro Bekasi Kota beserta pihak Pertamina Regional Jawa Bagian Barat melakukan pengecekan langsung ke lokasi SPBU, terdapat 4 dispenser BBM Pertalite yg diduga bercampur dengan air dan dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan kebocoran pada tangki,” ucap Firdaus.

Hari itu juga, sekitar pukul 21.00 WIB hasil investigasi gabungan dari Sat Reskrim Polres Metro Bekasi kota dengan pihak Pertamina Regional Jawa Bagian Barat berhasil mengamankan 2 (dua) orang pelaku AMT (Awak Mobil Tangki) Nana Nasrudin atau Nana (32) sebagai sopir dan Muhamad Apip atau Apin (27) sebagai kenek di Pool Terminal Depo Cikampek Jl. A. Yani No. 105 Dawuan Barat Kec. Cikampek Kab. Karawang.

Selanjutnya Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota, Kanit Krimsus dan personil unit Krimsus membawa para pelaku untuk dilakukan pengembangan.

Dari hasil pengembangan, lanjut Firdaus kemudian mengamankan 3 (tiga) orang pelaku yaitu Andre Darma (67) Engkos (51) dan Subarna di SPBU 34.41341 beralamat dijalan Anggadita desa Klari Kec. Karawang Timur Kab. Karawang. Para pelaku tersebut sebagai pembeli BBM jenis Pertalite.

“Tim Sat Reskrim mengamankan barang bukti selang air dan selang Lison yang digunakan para pelaku untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan niaga BBM bersubsidi jenis Pertalite dimana selang Lison digunakan untuk memindahkan BBM Pertalite dari Truk Tangki ke Bak penampungan dan Selang air untuk mengisi air kedalam truk tangki mengantikan isi BBM yang berkurang,” lanjutnya.

Modus kerjanya pelaku kata Firdaus, pelaku Nana (supir) dan pelaku Apin (kenek) membawa BBM jenis Pertalite kapasitas 32 KL dengan menggunakan mobil tangki D 9538 YB dari depot pool terminal Cikampek.

Selanjutnya pelaku Nana dan pelaku Apin mengirimkan BBM ke tujuan pertama yaitu SPBU 3441341 Klari Kab. Karawang dan menurunkan BBM Jenis Pertalite sebanyak 8 KL.

Selesai melaksanakan pengiriman, lalu pelaku Nana dan pelaku Apin menawarkan BBM Pertalite kepada pelaku Engkos selaku security di SPBU tersebut dan pelaku Engkos menerima tawaran nya selanjutnya pelaku Nana dan pelaku Apin menurunkan kembali BBM Pertalite sebanyak 1.800 Liter dengan cara memasang selang Lison dari mobil tangki BBM jenis Pertalite ke Dombak (ruang kosong penyimpanan).

“Dari transaksi itu, Pelaku Nana dan pelaku Apin menerima uang sebanyak Rp. 14.000.000 kemudian pelaku Nana dan pelaku Apin mengisi air kedalam kompartemen 4 yang nanti nya akan diturunkan di SPBU 3417107 atau (TKP),” kata Firdaus.

Setelah menerima bayarannya, pelaku Nana dan pelaku Apin melanjutkan perjalanan ke tujuan selanjutnya yaitu SPBU 3417107 Juanda kota Bekasi (TKP) dan menurunkan BBM jenis Pertalite yang sudah terkontaminasi dengan air dan menjadi viral di media sosial.

“Untuk para pelaku, Pasal yang dipersangkakan Pasal 40 angka 9 UU Nomor 6 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU perubahan atas Pasal 55 UU Nomor 2 tahun 2021 tentang Migas dengan pidana 6 tahun dan denda paling tinggi Rp 60 miliar,” tutup Firdaus.(Red)

Diduga Premi Jiwasraya Di Korupsi, Mahasiswa Desak Kejaksaan Periksa Dirut Perumda Tirta Bhagasasi

REDAKSI 2 tahun ago

BN News -Kabupaten Bekasi – Ikatan Keluarga Purnabhakti (IKP) PDAM Tirta Bhagasasi merasa kecewa terdapat dugaan bahwa premi asuransi Jiwasraya sebesar 28 milliar tidak dibayarkan oleh perusahaan, Bambang Oki selaku anggota IKP merasa pensiunan yang sudah berkerja, mengabdi kepada perusahaan dizolimi oleh pimpinan perusahaan.

Bambang Oki menyatakan kepada awak media Selasa, (19/3/2024) IKP sebagai wadah para pensiunan pegawai PDAM Tirta Bhagasasi harus bisa memberikan titik terang dan meminta pertanggungjawaban dari direktur utama PDAM Tirta Bhagasasi (Usep Rahman Salim – red) yang diduga telah menggelapkan anggaran premi asuransi Jiwasraya untuk pensiunan.

“Sebagai pensiunan pegawai PDAM Tirta Bhagasasi saya merasa miris dengan tindakan Dirut Usep Rahman Salim yang tidak membayarkan premi asuransi Jiwasraya sehingga wanprestasi, IKP sebagai wadah pensiunan yang dipimpin H. Dana satria Wirawan masih hanya diam, beberapa anggota telah melakukan rapat dan segera membuat surat namun ketua IKP belum menandatangani sehingga kita hanya diam ditempat, padahal beliau (Dana Satria Wirawan -red) akan melakukan tindakan setelah kami mendukung Doddy anaknya menjadi anggota DPRD Kota Bekasi ” ucap Bambang.

Sementara itu Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa Bekasi Agha syahid Aly menyampaikan bahwa ketua IKP harusnya dapat berjuang bersama dengan anggota yang lainnya dalam menegakkan kebenaran dan keadilan.

“Terkait anggaran premi asuransi Jiwasraya harus segera diungkap secara nyata, ketua IKP harus bisa menjadi pemimpin yang dapat memperjuangkan hak-hak anggotanya, kalo tidak ada tindakan apakah ketua IKP telah bermain mata dengan Dirut PDAM? untuk meredam gejolak para pensiunan pegawai, anggaran premi yang cukup besar maka APH harus segera turun tangan memeriksa Direktur Utama Perumda Tirta Bhagasasi (Usep Rahman Salim-red), dah perusahaan harus segera membuka secara terang terkait dana premi asuransi Jiwasraya tersebut ” ucap agha. (Red)

Dugaan Ketidakprofesionalan Polsek Kaliwungu dalam Kasus Kekerasan Seksual

REDAKSI 2 tahun ago

BN News-KENDAL – Polsek Kaliwungu, Polres Kendal, disorot atas dugaan ketidakprofesionalan dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap pemilik warung nasi di Dusun Gempol, Desa Mororejo, RT 05 RW 05 Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah.

Peristiwa tragis ini terjadi pada Jumat sekitar pukul 01:00 WIB, tanggal 23 Februari 2024, dan telah dilaporkan oleh korban ST (30) ke Polsek Kaliwungu.

Menurut informasi dari kerabat korban, pemilik warung nasi di Dusun Gempol, Desa Moroejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, mengalami ketukan di pintu saat tertidur. Namun, karena sudah larut, korban enggan membukanya.

“Laporan polisi dengan nomor STPLP/19/II/2024/Sek.Klw menyebutkan bahwa meskipun tidak ada barang yang hilang, pintu warung akhirnya dibuka paksa oleh pelaku, yang kemudian melakukan tindakan tak senonoh terhadap korban,” ungkap sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan, Senin (18/3/2024).

Kondisi semakin memperburuk dengan dugaan pengabaian terhadap Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual oleh Polsek Kaliwungu, sebagaimana terungkap dalam data yang diterima oleh awak media.

Kejanggalan pun terlihat dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) pada tanggal 27 Februari 2024, yang tidak sejalan dengan keterangan laporan korban.

Saat dilakukan konfirmasi oleh media, Penyidik Kanit Reskrim Polsek Kaliwungu enggan memberikan tanggapan atau menjawab konfirmasi.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebelumnya menekankan pentingnya menangani kasus kekerasan seksual dengan sensitivitas dan kepekaan dalam pengarahannya pada Rakor Anev Itwasum Polri 2021.

Sementara itu, Komnas Perempuan telah menyatakan kesiapannya untuk turun tangan guna memastikan penegakan hukum dan keadilan dalam kasus ini.

Ketua IPW (Indonesian Police Watch) Sugeng Teguh Santoso Menanggapi dengan keras terkait dugaan ketidakprofesionalan Polsek Kaliwungu dalam menerapkan pasal sangkaan terhadap pelaku.

“Polsek Kaliwungu (Polres) Kendal dianggap tidak profesional karena pengenaan pasal yang semestinya berlapis, seperti pasal 167 tentang pengrusakan dan kekerasan pada perempuan dalam UU no. 12 tahun 2022, terlalu ringan dan hanya menguntungkan pelaku,” ungkap Sugeng dalam pernyataannya kepada wartawan, Selasa (19/3/2024).

Sugeng juga mendesak Polres Kendal untuk menarik kasus ini dan mengembalikan kepercayaan publik pada Polri, terutama dalam penanganan kasus dugaan kekerasan seksual.

“Kapolres Kendal harus menarik penanganan perkara ini ke Polres kendal karena di Polsek tidak ada unit PPA, hanya ada di Polres,” tegasnya.

“Tindakan penarikan penanganan perkara ini bertujuan untuk membangun kepercayaan korban dan masyarakat terhadap Polisi, menegaskan keterlibatan serius dalam melayani dan menegakkan hukum,” tambah Sugeng. (Red)

Sumber : Gusti Suryo W .S H.

MENANTI KERJA URC BERANI JALAN

REDAKSI 2 tahun ago

BN News -Kabupaten Bekasi –Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel (UU No 3/2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No 38/2004 tentang Jalan). Sesuai dengan UU tersebut, jalan umum sesuai dengan statusnya dikelompokkan atas jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa. Jalan nasional menjadi tanggung jawab pemerintah pusat (Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/PU-Pera). Jalan provinsi bagian dari tugas pokok dan fungsi pemerintah provinsi, jalan kabupaten tugas pemerintah kabupaten, jalan kota urusan pemerintah kota, dan jalan desa oleh pemerintah desa.

Saya menghargai atas upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah kabupaten Bekasi dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur jalan yang memadai dan berkualitas. Pemerintah daerah kabupaten Bekasi, misalnya, sudah barang tentu menyadari bahwa kondisi jalan yang baik akan memperlancar dan meningkatkan konektivitas antarwilayah serta mempercepat pergerakan orang dan barang sehingga menurunkan biaya logistik, menaikkan pendapatan daerah dan masyarakat, serta meningkatkan daya saing bangsa. Pembangunan jalan dapat mengurangi kesenjangan antarwilayah, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, hal tersebut menjadi salah satu faktor penentu daya saing dan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan karena infrastruktur jalan yang baik dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi bagi dunia usaha dan bagi sosial kemasyarakatan. Pembangunan infrastruktur jalan perlu disesuaikan dengan kebutuhan tiap daerah dan antarwilayah untuk mendorong investasi baru, lapangan kerja baru, peningkatan pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat. Jalan dapat mewujudkan pemerataan dan keadilan, menciptakan katalisator pertumbuhan ekonomi (termasuk Ekonomi Biru – memadainya jalan akses ke pelabuhan laut). Oleh karena itu, pembangunan jalan harus selaras dengan pengembangan tata ruang wilayah sehingga dapat membantu mengurangi masalah kemiskinan, mengatasi persoalan kesenjangan antarkawasan maupun antarwilayah, dan memperkuat ketahanan pangan.

Berdasarkan pada pemantauan penulis bahwa untuk menjamin kondisi jalan tetap terawat baik, Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi melalui Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK) membuka layanan pengaduan jalan rusak, beberapa misalnya melalui laman https://laporjalan.com, dan Hotline URC (Berani Jalan) 081211141155. ( https://radarbekasi.id/2023/12/26/dinas-sdabmbk-kabupaten-bekasi-buka-layanan-pengaduan-jalan-rusak/). Berdasarkan pada laman https://laporjalan.com (diakses pada 13 Maret 2024) dapat diketahui seberapa panjang jalan yang memiliki kemantapan jalan, seberapa panjang jalan dengan kondisi sedang, rusak, dan rusak berat. Sebagai misal, Pertama, kondisi jalan Muarabakti – Bunibakti/CBL nomer kode ruas 22.07.16, dengan panjang jalan 1.9 KM, 800 meter kondisi baik, 200 meter kondisi sedang, 200 meter kondisi rusak ringan, dan 704.8 meter kondisi rusak berat. Kedua, Kondisi jalan Bojong Karatan- Bunibakti nomer kode ruas 22.07.3, dengan panjang jalan 7.25 KM, 5100 meter kondisi baik, 1651 meter kondisi sedang, 200 meter kondisi rusak ringan, dan 300 meter kondisi rusak berat. Dan Ketiga, kondisi jalan Kaliabang Tengah – Bojong Karatan nomer kode ruas 22.07.4, dengan panjang jalan 7.17 KM, 5273.1 meter kondisi baik, 1700 meter kondisi sedang, 0 meter kondisi rusak ringan, dan 200 meter kondisi rusak berat. Dan berdasarkan pemantauan penulis, terdapat kondisi jalan yang memprihatinkan, di sejumlah titik.

Pemerintah Daerah dengan APBD yang memadai harus didorong untuk segera memperbaiki kondisi jalan yang rusak berat. Dan pelaksanaan pembangunan jalan juga wajib mematuhi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa. Dan agar supaya kualitas jalan tetap terjaga mantap, pemerintah daerah harus melakukan pengawasan ketat terhadap beban kendaraan (tonase) yang melintas tidak boleh melebihi daya dukung sesuai dengan kelas jalan yang telah ditetapkan. Saluran air di tepi kiri-kanan jalan harus dirawat dengan baik agar jalan tidak mudah tergenang saat hujan dan jalan dapat berumur panjang.

Henry Lincoln dalam https://radarbekasi.id/2023/12/26/dinas-sdabmbk-kabupaten-bekasi-buka-layanan-pengaduan-jalan-rusak/ menyatakan bahwa “ Jalan dalam kondisi rusak dapat mengganggu konektivitas antar wilayah. Oleh sebab itu, pentingnya kemantapan jalan yang memiliki beberapa manfaat. Antara lain, mengurangi waktu tempuh karena jarak satu tempat ke tempat lain lebih mudah diakses. Dari sisi ekonomi membantu berbagai sektor pertanian dan industri serta mengurangi angka kecelakaan lalu lintas.” Selain itu, dia juga menyampaikan bahwa, “Pemkab Bekasi ingin masyarakatnya lebih sejahtera melalui jalan yang ‘mulus’. Semangat ini lah yang mendorong pihaknya membuka aduan soal jalan rusak.” Penulis sudah mengadukan adanya jalan rusak (sejumlah titik di ruas jalan yang telah disebutkan di atas) dan sedang menanti kerja URC (Unit Reaksi Cepat) Berani Jalan (“Berkeselamatan, Mantap, Terpeliharanya Jalur Jalan”. (Red)

Literasi Hukum Desa

REDAKSI 2 tahun ago

BN News -Kabupaten Bekasi –Pengesahan Undang-undang Perlu Anda ketahui bahwa suatu rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan presiden disampaikan oleh pimpinan DPR kepada presiden untuk disahkan menjadi undang-undang. Jika setelah disetujui bersama DPR dan presiden, terdapat kesalahan teknis penulisan, maka dilakukan perbaikan.

Kemudian, rancangan undang-undang disahkan oleh presiden dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 hari terhitung sejak disetujui bersama oleh DPR dan Presiden.

Dalam hal rancangan undang-undang tidak ditandatangani oleh presiden dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak disetujui bersama, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

Lantas, apakah setelah disahkan suatu undang-undang otomatis langsung berlaku?

Kapan Suatu Undang-Undang Dinyatakan Sudah Berlaku?

Menurut Marida Farida Indrati Soeprapto dalam buku Ilmu Perundang-Undangan: Dasar-Dasar dan Pembentukannya (hal. 151) suatu undang-undang yang sudah disahkan baru dapat berlaku mengikat umum apabila diundangkan dalam suatu lembaran negara.

Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 87 UU 12/2011 bahwa suatu peraturan perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Lebih jelasnya, untuk mengetahui saat mulai berlakunya suatu undang-undang, Anda dapat melihat ketentuan penutup dalam undang-undang tersebut.

Menurut Maria Farida Indrati Soeprapto dalam buku yang sama, terdapat tiga variasi daya ikat suatu peraturan perundang-undangan, yaitu:

Berlaku pada Tanggal Diundangkan

Apabila di dalam suatu peraturan dinyatakan berlaku pada tanggal diundangkan, maka dalam hal ini peraturan tersebut mempunyai daya ikat pada tanggal yang sama dengan tanggal pengundangannya.

Secren shot, Surat Daerah Kabupaten Bekasi- Pil Badan Permusyawarahan Desa (BPD) di Kab Bekasi. (Photo/Istimewa)

Adapun makna dari pengundangan dalam konteks undang-undang adalah penempatan undang-undang dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan penjelasannya dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.

Sehingga, perlu kami luruskan bahwa tidak tepat menyebut “diterbitkannya Lembaran Negara”. Lebih tepat menyebut ditempatkannya undang-undang dalam lembaran negara.

Contohnya dalam ketentuan penutup Pasal 76 UU PDP disebutkan bahwa undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Sebagai informasi, undang-undang tersebut diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2022. Artinya, UU PDP mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2022, sama dengan tanggal diundangkannya.

Berlaku Beberapa Waktu Setelah Diundangkan

Jika suatu peraturan dinyatakan berlaku beberapa waktu setelah diundangkan, maka peraturan perundang-undangan tersebut mempunyai daya laku pada tanggal diundangkan, akan tetapi daya ikatnya adalah pada tanggal yang ditentukan.

Mengapa kadang-kadang diperlukan penentuan berlakunya suatu undang-undang beberapa waktu setelah diundangkan? Hal ini penting jika dalam pelaksanaan peraturan tersebut terdapat berbagai hal yang harus dipersiapkan terlebih dahulu, misalnya belum ada lembaga atau peraturan pelaksana yang menunjang pelaksanaan peraturan tersebut.

Dengan kata lain, berlakunya peraturan perundang-undangan yang tidak sama dengan tanggal pengundangan dimungkinkan untuk persiapan sarana dan prasarana serta kesiapan aparatur pelaksana peraturan perundang-undangan tersebut.

Ini sekaligus menjawab pertanyaan Anda mengenai apakah berlakunya suatu undang-undang harus menunggu peraturan turunan atau aturan pelaksana dari undang-undang tersebut. Jawabannya adalah tergantung pada bagaimana undang-undang tersebut mengatur keberlakuannya.

Contohnya Pasal 624 RKUHP 2022 yang telah mendapat persetujuan bersama Presiden dan DPR menentukan bahwa berlakunya undang-undang tersebut setelah tiga tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

Berlaku pada Tanggal Diundangkan dan Berlaku Surut Sampai Tanggal Tertentu

Apabila suatu peraturan dinyatakan berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sampai tanggal tertentu, maka peraturan tersebut mempunyai daya laku sejak tanggal diundangkan, tetapi dalam hal-hal tertentu ia mempunyai daya ikat yang berlaku surut sampai tanggal yang ditetapkan.

Jika peraturan tersebut dinyatakan berlaku surut, maka ketentuan mengenai waktu berlaku surutnya peraturan itu harus dinyatakan secara tepat/pasti. Hal ini berhubungan erat dengan asas kepastian hukum.

Jika suatu peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan pidana akan diberlakusurutkan, ketentuan pidananya harus dikecualikan mengingat adanya asas umum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut.

Contohnya undang-undang ini berlaku pada tanggal diundangkannya dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 1976, kecuali untuk ketentuan pidananya.

Lebih lanjut, pada dasarnya keberlakuan peraturan perundang-undangan tidak dapat ditentukan lebih awal dari saat pengundangannya.

Jika ada alasan untuk berlaku surut atau lebih awal dari pengundangan, harus memperhatikan hal-hal berikut ini.

Ketentuan baru yang berkaitan dengan masalah pidana, baik jenis, berat, sifat, maupun klasifikasinya tidak ikut diberlakusurutkan;

Rincian mengenai pengaruh ketentuan berlaku surut itu terhadap tindakan hukum, hubungan hukum, dan akibat hukum tertentu yang sudah ada, dimuat dalam ketentuan peralihan;

Awal dari saat mulai berlakunya peraturan perundang-undangan ditetapkan tidak lebih dahulu dari saat rancangan peraturan perundang-undangan tersebut mulai diketahui masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka menjawab pertanyaan apabila undang-undang telah disahkan apakah sudah dapat berlaku dan mengikat secara hukum? Jawabannya adalah pengesahan suatu undang-undang tidak menandakan bahwa suatu undang-undang sudah mulai berlaku dan mengikat.

Dengan demikian, disahkannya suatu undang-undang tidak selalu berarti langsung berlaku dan memiliki daya ikat serta bisa langsung diterapkan. (Diedit oleh: Muhammad Daim Alfarija – BNnews.com)

Daerah

HUT ke 7 SMSI, Donor Darah Serentak di Indramayu Didukung Penuh TNI-POLRI

REDAKSI 2 tahun ago

badarnusantaranews.com|Indramayu – Dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) ke 7 Tahun. Kegiatan donor darah serentak se Indonesia, SMSI Indramayu berhasil gandeng TNI-Polri hingga ratusan pendonor untuk sumbang darah melalui Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Indramayu.

Kegiatan digelar di Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Indramayu, Losarang, Indramayu, Jawa Barat, Kamis (7/3/2024).

Acara dihadiri oleh seluruh perwakilan dari perusahaan-perusahaan pers yang tergabung dalam SMSI Indramayu, Kodim 0616 Indramayu, Polres Indramayu, pihak Rumkit Bhayangkara, dan tokoh masyarakat setempat

Kepala Rumahsakit melalui Kasubag Renmin RS Bhayangkara Tingkat III Indramayu, Ipan Supriatna, menyampaikan, pihaknya memberikan apresiasi kepada SMSI Indramayu yang telah menyelengarakan kegiatan donor darah dalam rangka HUT SMSI ke 7 yang berpusat di Rumkit Bhayangkara Tingkat III Indramayu.

“Kami merasa bangga menjadi bagian dari kegiatan SMSI ini. Semoga menjadi berkah dan bermanfaat, dan ke depannya diharapkan lebih bersinergi antara perusahaan-perusahaan pers yang ada di wilayah Kabupaten Indramayu dengan pihak kami,” tutur Ipan dalam sambutannya.

Pihaknya juga telah mengintruksikan kepada para pegawai dan karyawannya untuk melakukan Donor darah, sebagai bagian dari sumbangsih terhadap kegiatan SMSI.

“Kami juga ikut berkontribusi agar para petugas Rumkit Bhayangkara berpartisipasi menyumbangkan darahnya, semoga bermanfaat,” jelas Ipan.

Sedangkan Ketua SMSI Perwakilan Kabupaten Indramayu, Ihsan Mahfudz, menambahkan, kegiatan Donor darah dalam rangka HUT ke 7 Tahun SMSI dan target 1000 link rekor Muri ini, bertema “Tujuh tahun SMSI, Membangun Ekosistem Usaha Pers Bersama” dan t”Kita Perkuat Silaturahmi dalam rangka menjaga NKRI”.

Menurutnya, pelaksanaan kegiatan donor darah di Kabupaten Indramayu telah diikuti oleh ratusan pendaftar pendonor darah.

“Terimakasih kepada pihak Rumkit Bhayangkara Tingkat III Indramayu yang telah ikut sumbangsih kegiatan ini, juga kepada para personil dari TNI-POLRI yang ikut menyumbangkan darahnya untuk kegiatan sosial ini,” jelas Ihsan.

Selain itu, lanjut Ihsan, kegiatan SMSI ini juga diikuti oleh para wartawan dari masing-masing perusahaan media yang tergabung dalam SMSI Indramayu.

“Alhamdulillah dari 8 media anggota yang tergabung dalam SMSI Indramayu, mengirimkan para wartawannya untuk partisipasi dalam kegiatan donor darah ini, terimakasih kepada semuanya,” pungkasnya.

Diketahui, media siber atau media online yang tergabung dalam SMSI Indramayu adalah fokuspantura.com, min.co.id, cuplik.com, jurnalpelita.id, mpn.co.id, ringsatu.id, kreatorjabar.com, proinbar.id. (Red)

OPENING CEREMONY “ INTERNAL MOOT COURT COMPETITION JILID VII “ DALAM PEREBUTAN PIALA BERGILIR KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MEDAN DAN PIALA DEKAN FAKULTAS HUKUM UMSU TAHUN 2024.

REDAKSI 2 tahun ago

BN News.com-Sumatra Utara-Bahwa Sebagai bentuk kepedulian terhadap pendidikan, Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan melaksanakan penandatangan Memorandum of Agreement (MoA) dengan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Rabu (28/2/2024).

Penandatanganan itu dilakukan langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Medan Muttaqin Harahap SH MH dengan Rektor UMSU Prof. Dr. Agussani, M.AP, di Aula UMSU, Jalan Kapten Muchtar Basri, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan.

Dalam kesempatan itu, Kajari Medan Muttaqin Harahap mengatakan kegiatan MoA yang dilaksanakan diberi nama Jaksa Sahabat Mahasiswa UMSU (JABAT MU).

“Dalam pelaksanaan JABAT MU ini, ada tiga implementasinya yaitu,perlombaan perebutan piala Kepala Kejaksaan Negeri Medan dengan Tema Peradilan Semu, Praktek Kerja Lapangan (PKL) di kantor Kejari Medan dan Jaksa Menyapa,” kata mantan Asintel Kejati Banten itu.

Lebih lanjut dijelaskan Kajari Medan Muttaqin Harahap, nantinya Kejari Medan akan membantu mahasiswa UMSU yang PKL di Kantor Kejari Medan dan pelaksanaan MoA ini merupakan bentuk informasi publik dengan mendekatkan Insan Adhyaksa ke publik dan ini juga merupakan bentuk kepedulian Kejari Medan dengan pendidikan.

“Kalau teori adek-adek mahasiswa telah mengetahui, tinggal praktek seperti peradilan semu, PKL mulai dari pra penuntutan hingga eksekusi, dan nantinya kita akan kombinasi positif,” ucapnya.

Karena itu, Muttaqin Harahap berharap dengan adanya MoA ini mahasiswa UMSU bisa lebih mengenal tempat tugas dan pokok kejaksaan khususnya Kejari Medan.

“Harapannya, kerjasama ini bisa berjalan dengan baik dan mahasiswa UMSU bisa lebih mengenal Kejari Medan. Kemudian apa kira-kira hambatan secara teknis di lapangan terkait dengan pembelajaran dari mahasiswa bisa kita lengkapi dan nantinya mahasiswa UMSU juga akan dibimbing melalui Jaksa Menyapa,” tandasnya.

Di tempat yang sama, Rektor UMSU Prof Dr Agussani MAP, mengapresiasi Kejari Medan yang sudah mau bekerjasama dengan UMSU untuk mengajari atau membimbing para mahasiswa.

“Tentu berterima kasih adanya MoA. Ini juga pengakuan Kejaksaan dengan mengetahui UMSU. Mahasiswa ini mengetahui teori hukum, tinggal aplikasi seperti PKL, ini wacananya kita lakukan, UMSU komitmen dalam hal ini,” ucapnya.

Di akhir kata, Rektor UMSU Agussani berharap agar MoA ini dapat berkelanjutan dan tentu kedepannya terus berkembang serta inovasi dalam pembelajaran di Universitas.

“Sekarang mereka dapatkan teori maupun praktek di Kejaksaan, Kepolisian dan Pengadilan. Saya berterima kasih,” pungkasnya. (Red)

PENANGKAPAN DAN PENAHANAN KONTRAKTOR PEMBANGUNAN PASAR LANGGUR KABUPATEN MALUKU TENGGARA

REDAKSI 2 tahun ago

BNnews.com – Maluku – Tim Penyidik Bidang Pidsus Kejaksaan Tinggi Maluku yang dipimpin oleh Sofyan Saleh, S.H (Kasi Penyidikan) dan Rozali Afifudin, S.H.,M.H (Kasi Penuntutan) berhasil melakukan penangkapan terhadap Sdr. TB bertempat di Bandara Pattimura Ambon (28/02/2024).

Sdr. TB adalah Direktur PT. Fajar Baru Gemilang yang melaksanakan pekerjaan Pembangunan Pasar Langgur tahun 2015-2018. Ia sebelumnya pada tanggal 31 Januari 2024 telah ditetapkan sebagai Tersangka karena diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam pekerjaan tersebut bersama-sama dengan Sdr. DF selaku PPK dan Sdr. RT selaku konsultan pengawas. Namun setelah beberapa kali dipanggil sebagai Tersangka, Sdr. TB tidak mengindahkan surat panggilan penyidik sehingga yang bersangkutan akhirnya ditangkap oleh tim penyidik pada hari ini.

Sdr. TB ditangkap hari ini ketika melalukan perjalanan dari Dobo menggunakan Pesawat Wings Air hendak menuju ke Denpasar dan transit di Bandara Pattimura Ambon sekitar pukul 12.30 WIT. Tim Penyidik yang sebelumnya telah mengetahui rencana keberangkatan Sdr. TB kemudian melalukan pengintaian di Bandara Pattimura dan berhasil menangkap yang bersangkutan ketika turun dari pesawat.

Bahwa setelah ditangkap maka Sdr. TB langsung dibawa ke kantor Kejaksaan Tinggi Maluku menggunakan mobil tahanan untuk menjalani pemeriksaan sebagai Tersangka.

Bahwa setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka, maka penyidik langsung melakukan penahanan terhadap Sdr. TB pada Rutan Klas IIA Ambon selama 20 hari terhitung hari ini tgl 28 Februari 2024.

Untuk diketahui, nilai anggaran pekerjaan Pembangunan Pasar Langgur selama 4 tahun, yakni tahun 2015 sebesar Rp12,4 miliar; tahun 2016 sebesar Rp3,2 miliar; tahun 2017 sebesar Rp3,4 miliar dan Rp1,4 miliar, serta tahun 2018 sebesar Rp2,5 miliar dan dalam pekerjaan tersebut diduga terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp.2.582.762.109. 96.

( Sumber: Plt. Kasi Penkum dan Humas Kejaksaan Tinggi Maluku, Muhammad Daim Al Farija – Badar Nusantara News.com)

Milenial Chandrabaga Bekasi Deklarasi “Pemilu Menyenangkan Stop Hoax dan Ujaran Kebencian”

REDAKSI 3 tahun ago

Kota Bekasi|BN News.com – Chandrabaga milenial Bekasi Minggu (4/2/2024) bertempat Depan kantor Wali Kota jalan Ahmad Yani, Kota Bekasi, Acara Deklarasi Chandrabaga mengangkat tema “PEMILU MENYENANGKAN STOP HOAX & UJARAN KEBENCIAN” yang dihadiri Penjabat (Pj) Wali Kota Raden Gani Muhammad, Komandan Kodim 0507 Rico Sirait, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Afif Fauzi, dan perwakilan Kapolrestro kota Bekasi yang diwakili oleh Kapolsek Bekasi Selatan untung Riswaji.

Acara yang dilaksanakan bertepatan pada Car Free Day (CFD) mendapatkan respon baik dari masyarakat Kota Bekasi dimana pemilu yang sebentar lagi dilaksanakan, ketua Pelaksana Zahirudin Hamid menyampaikan bahwa 14 February 2024 merupakan pemilu yang menyenangkan dan menghimbau kepada khusus masyarakat Bekasi dan seluruh masyarakat Indonesia untuk menghentikan penyebaran berita Hoax dan kebencian demi terlaksananya pemilu yang damai.

” Kami milenial chandrabaga Bekasi untuk Indonesia agar menghentikan berita hoax dan ujaran kebencian karena akan mengakibatkan perpecahan bangsa, dengan deklarasi ini merupakan bentuk kepedulian milenial Bekasi dalam partisipasi pemilu yang sebentar lagi dilaksanakan, jangan sampai pemilu menjadi perpecahan bangsa” ujar Zahirudin.

Selain itu PJ. Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhammad mengapresiasi kegiatan milenial chandrbaga, yang telah melaksanakan deklarasi stop hoax dan ujaran kebencian merupakan bentuk kepedulian anak-anak muda dalam pesta demokrasi pemilu 2024.

“Pemerintah kota Bekasi sangat apresiasi dengan acara deklarasi milenial, ini bentuk kepedulian kaum milenial dalam pesta demokrasi, pada tanggal 14 February 2024 merupakan hari kasih suara dan semua warga Indonesia harus datang pada pemilu yang akan digelar dan memberikan suara untuk Indonesia kedepannya” ucap Gani.(Red/Dian Surahman)

Tak Penuhi Keterbukaan Informasi, 5 Kades Disengketakan ke KI Jawa Barat

REDAKSI 3 tahun ago

Kabupaten Bekasi – BN News.Com. – Masyarakat sekarang sudah pada pintar dan bukan hal yang rahasia lagi sudah melihat serta mengetahui tentang anggaran di pemerintahan Desa maupun di pemerintahan pusat, belum termasuk dana yang digelontorkan oleh pemerintah, terutama di masing — masing Desa . Seperti : Anggaran Dana Desa ( ADD ) , Bantuan Provinsi ( BAN PROV ) , Bantuan dari pemerintah pusat dan lain— lain . Yang nilainya mencapai Milyaran rupiah. Anjuran pemerintah dana yang diserap oleh Desa harus diumumkan dipublikasikan melalui papan informasi seperti Baliho, berapa nilai anggarannya dan untuk apa saja peruntukannya.

Asun Nirwanto salah seorang warga masyarakat yang peduli dalam hal ingin mengetahui perkembangan Desa– Desa yang ada di Kabupaten Bekasi, baik dari segi inspratuktur dan kesejahteraan di Desa masing–masing bagi masyarakatnya. Ada lima ( 5 ) Kepala Desa di Kabupaten Bekasi yang dimintakan informasi tentang anggaran yang diterima Kepala Desa masing— masing. Karena mengacu kepada undang — undang nomor 14 tahun 2008 ayat 3 tentang Keterbukaan Informasi Publik ( KIP ) .Kepala Desa tersebut tidak memberikan jawaban tentang anggaran tersebut . Akhirnya di sengketakanlah melalui KI ( Komisi Informasi ) di Bandung Jawa Barat, Kamis 1 Februari 2024.

Dengan ketidakhadiran para kepala Desa dipersidangan sengketa informasi publik tersebut, sudah jelas para kepala Desa tidak mengerti apa yang dinamakan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ( PPID ) serta tugasnya. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ( PPID ) serta fungsinya sebagai pengelola dan menyampaikan dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan amanat UU no 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Dengan keadaan PPID maka masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi lebih mudah dan tidak berbelit karena dilayani lewat satu pintu. Pejabat Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan pendokumentasian penyediaan dan / atau pelayanan informasi publik.

Asun Nirwanto dengan sapaan bang haji , ketika dimintai keterangan tentang kepala Desa yang disengketakan disidangkan. ,Ada berapa kepala Desa bang haji ? tanya wartawan, menurut bang haji ada 5 kepala Desa, yaitu: Desa Karang Bahagia Kecamatan Karang Bahagia , Desa Sukawijaya ,Desa Sukabakti Kecamatan Tambelang, Desa Sukakarsa Kecamatan Sukakarya dan Desa Sumber Hurip Kecamatan Pebayuran. Ke lima ( 5 ) kepala Desa tersebut tidak datang, walau ke lima ( 5 ), kepala desa tersebut tidak datang , sidang tetap berlanjut , Ucap bang haji

Lanjut bang Haji sidang tahap pertama pemeriksaan awal ( PA 1 ) sudah memenuhi syarat sebagai pemohon. Dengan pengiriman surat dan jedah waktu pengiriman surat yang ditentukan oleh Komisi Informasi Publik dan Legal standingnya jelas. Kalau sudah memenuhi syarat, pertama berarti lolos ke tahapan berikutnya , ke tahapan Mediasi. Kalau tahapan Mediasi tidak Termohon, tidak hadir, saya sebagai Pemohon bisa mengambil keputusan melanjut ke ajudikasi berikutnya ,” tutup bang haji panggilannya.(Red-Tim).

Partisipasi Warga Desa Jangan Dianggap Penghambat Pembangunan ?

REDAKSI 3 tahun ago

Badarnusantaranews.com|Kabupaten Bekasi- Ismail Satria, Warga Desa di Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi -Bidang Kampanye Pemerintahan Bersih dan Berwibawa DPP LSM BALADAYA.

Photo: Guntoro,yang bersama Ismail, Permohonan informasi ke desa di Babelan Kabupaten Bekasi -Jawabarat (Bidang Kampanye Pemerintahan Bersih dan Berwibawa DPP LSM BALADAYA.(Photo/Istimewa)

Kata Partisipasi selama ini diterjemahkan sebagai ‘peran serta’ atau ‘keikutsertaan’. Konotasinya paling populer, partisipasi adalah keikutsertaan untuk membicarakan agenda yang telah dipatok oleh pemerintah. Secara politis, partisipasi perlu dimaknai sebagai keikutsertaan untuk ikut ambil bagian, dalam kapasitasnya sebagai warga negara. Jelasnya, keikutsertaan yang dilakukan bukan hanya dalam mengiyakan ataupun menolak proposal kebijakan pemerintah, namun juga mengusulkan adanya kebijakan tertentu kalau hal itu memang diperlukan, sekalipun belum disiapkan oleh pemerintah.

Sehubungan dengan hal itu, perlu ditegaskan bahwa dalam tulisan ini, kata partisipasi tidak harus dikaitkan dengan keikutsertaan tehadap agenda pemerintah. Partisipasi adalah hak politik yang sebetulnya sudah dijamin dalam berbagai ketentuan perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal itu, maka partisipasi justru harus dituntut, dan komunitas yang terlibat dalam gerakan pembaruan politik di negeri ini menuntutnya dalam bentuk jaminan dalam format yang lebih operasional (tepat guna).

Konsep partisipasi dalam perkembangannya memiliki pengertian yang beragam walaupun dalam beberapa hal memiliki persamaan. Dalam pembangunan yang demokratis, terdapat tiga tradisi partisipasi yaitu partisipasi politik, partisipasi sosial dan partisipasi warga.

Partisipasi dalam proses politik yang demokratis melibatkan interaksi individu atau organisasi politik dengan negara yang diungkapkan melalui tindakan terorganisir melalui pemungutan suara, kampaye, protes, dengan tujuan mempengaruhi wakil-wakil pemerintah. Partisipasi sosial dalam kontek pembangunan diartikan sebagai keterlibatan masyarakat terutama yang dipandang sebagai pewaris pembangunan dalam konsultasi atau pengambilan keputusan di semua tahapan siklus pembangunan. Dalam hal ini partisipasi sosial ditempatkan diluar lembaga formal pemerintahan. Sedangkan partisipasi warga diartikan sebagai suatu kepedulian dengan perbagai bentuk keikutsertaan warga dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan di berbagai gelanggang kunci yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Dalam konsep pembangunan, pendekatan partisipasi dimaknai; pertama, sebagai kontribusi masyarakat untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pembangunan dalam mempromosikan proses-proses demokratisasi dan pemberdayaan.

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bertujuan melaksanakan fungsi-fungsi pelayanan publik dan kesejahteraan umum, maka masyarakat berhak mengawasi pelayanan publik di desa termasuk pengelolaan keuangan desa.

Pengawasan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa dapat dilakukan dalam bentuk meminta informasi terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan lampirannya serta dapat pula melakukan pengawasan terhadap perencanaan dan kualitas proyek-proyek yang dikerjakan dengan menggunakan dana desa, baik secara perorangan maupun melalui Badan Perwakilan Desa (BPD). Pengawasan seperti itu hendaknya tidak dianggap sebagai penghambat pembangunan desa. Karena hakekat pengawasan adalah dalam rangka perbaikan pelayanan pada masyarakat dan lebih dari itu adalah agar pemerintah desa dipercaya masyarakat. Karena itu para kepala desa diharapkan tidak alergi terhadap pengawasan dana desa oleh warga apalagi kemudian berupaya membalas pengawasan warga tersebut dengan tidak melayani atau tindakan lain yang tidak dibenarkan undang-undang.

Desa wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada masyarakat.

Masyarakat Desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana diatur dalam Pasal 68 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Dalam melaksanakan tugas, kepala desa berkewajiban melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme, serta memberikan informasi kepada masyarakat desa sebagaimana diatur Pasal 26 Ayat (4) huruf (f)dan (p).(Red & tim).

Jika Pemkab Bekasi Berintegritas Jalani Rekomendasi BPK Terkait Desa

REDAKSI 3 tahun ago

Kabupaten Bekasi -BN News.com|Publik disajikan pemberitaan media yang memuat demo kepala desa di depan gedung DPR RI Senayan Jakarta, dan pada hari yang sama, Penjabat (Pj) Bupati Bekasi, Dani Ramdan bersama Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, BN Holik Qodratullah, menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja dan Kepatuhan Semester II Tahun 2023, terkait pemeriksaan kinerja atas efektivitas upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan dan aset desa dalam rangka mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan tahun anggaran 2021 sampai dengan semester I tahun 2023 pada Pemerintah Kabupaten Bekasi, yang diserahkan oleh Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat, di Auditorium Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Bandung, Rabu (31/1/2024). Sehingga dua momentum itu pun menjadi ketertarikan bagi penulis untuk mencermati tentang desa.

Kepala desa memang sejatinya harus fokus dan berintegritas dalam membangun desa menjadi desa yang maju dan mandiri. Undang-Undang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa. Untuk meningkatkan partisipasi komunitas desa, Pemerintah Indonesia memberikan Dana Desa kepada desa-desa di seluruh Indonesia sejak tahun 2015. Undang-undang Nomor 6/2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60/2014 tentang Dana Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara mensyaratkan adanya pendapatan pemerintah desa yang berasal dari Dana Desa selain pendapatan lainnya guna mengefektifkan program berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Dana ini memberikan kesempatan kepada pemerintah desa untuk mengelola dan memanfaatkan keuangan sesuai dengan kebutuhannya. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 memungkinkan pemerintah desa untuk menggunakan Dana Desa sebagai penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) untuk peningkatan perekonomian desa, pengelolaan potensi desa, peningkatan usaha, penciptaan pasar, perbaikan layanan umum, penciptaan lapangan pekerjaan dan peningkatan pendapatan masyarakat desa.

Desa dapat mendirikan badan usaha sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang dipertegas kembali melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. BUM Desa sebagai salah satu program andalan pemerintah untuk meningkatkan kemandirian perekenomian di desa berpotensi memberikan manfaat dan kesejahteraan seluruh warga desa. Dampak ekonomi BUM Desa diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli desa yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan, mengurangi pengangguran serta penurunan tingkat kemiskinan.

Peningkatan infrastruktur ekonomi di desa / kelurahan seperti BUM Desa dan Badan Ekonomi Kelurahan dapat memberikan dampak terhadap peningkatan ekonomi masyarakat desa jika dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Manajemen pengelolaan infrastruktur, sumber daya manusia, dan luasnya sebaran informasi merupakan beberapa faktor yang dapat berkontribusi terhadap manfaat infrastrukur tersebut. Tujuan pendirian dari Badan Usaha Milik Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa terutama untuk masyarakat kurang mampu. Semakin besarnya rumah tangga kurang mampu yang mengetahui informasi keberadaan badan usaha lokal memberikan indikasi desiminasi informasi tentang manfaat badan usaha lokal yang lebih tertarget untuk pengembangan ekonomi masyarakat miskin. Kemudian, apakah informasi tersebut hanya terbatas kepada grup tertentu seperti keluarga aparat kelurahan atau informasi badan usaha lokal diketahui oleh seluruh masyarakat di desa/kelurahan tersebut
Pemanfaatan badan usaha ekonomi lokal dapat memberikan dampak terhadap kesempatan pekerjaan masyarakat di sekitarnya. Pada bagian sebelumnya, kami memperlihatkan bahwa masyarakat memanfaatkan badan usaha lokal sebagai akses terhadap keuangan serta akses perdagangan. Jika pemanfaatan ini memberikan kesempatan untuk masyarakat melakukan wiraswasta, perdagangan, distribusi hasil pertanian atau aktifitas ekonomi lainnya, maka badan usaha lokal dapat memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat sekitar.

Dalam upaya untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antara desa dan kota, salah satu fokus penggunaan Dana Desa adalah untuk pembangunan infrastruktur perdesaan. Setidak-tidaknya ada 4 (empat) jenis infrastruktur, yakni infrastruktur transportasi, penerangan, kesehatan, dan pertanian. Pertama, Pembangunan infrastruktur jalan bertujuan untuk mempercepat dan memperlancar akses transportasi manusia dan barang di daerah bersangkutan sehingga aktifitas ekonomi di wilayah tersebut bisa berjalan dengan lebih baik. Akses dan kualitas jalan dapat meningkatkan perkembangan usaha non-pertanian (nonfarm enterprises) di perdesaan sehingga meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan. Kedua, sebagaimana halnya dengan infrastruktur jalan, akses dan kualitas infrastruktur penerangan dapat meningkatkan perkembangan usaha non-pertanian (nonfarm enterprises) di perdesaan sehingga meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan. Ketiga, Infrastruktur pertanian, bahwa perbaikan kualitas infrastruktur pertanian, khususnya irigasi, setelah adanya Dana Desa. Perbaikan irigasi kecil dapat meningkatkan produksi pertanian, khususnya pertanian tanaman pangan, sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani, memperluas kesempatan kerja pertanian, dan memengaruhi aktivitas ekonomi di luar sektor pertanian. Dan keempat, Infrastruktur kesehatan dapat beupa infrastruktur sanitasi, air bersih, dan selokan.

Darius Beda Daton, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi NTT (2022) dalam tulisannya yang berjudul “Mengawasi Dana Desa” menguraikan bahwa “’dalam kenyataannya, dana desa yang berlimpah tersebut rawan korupsi. Tata kelola dana desa belum sepenuhnya bebas dari korupsi. Tren korupsi kian meningkat dari tahun ke tahun. Praktek korupsi perangkat desa menempati urutan ketiga tertinggi setelah ASN dan swasta. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat sejak tahun 2015-2020 sebanyak 676 terdakwa kasus korupsi berasal dari perangkat desa. Semuanya menjadikan anggaran desa sebagai objek korupsi. Dari segi pelaku, kepala desa adalah yang terbanyak menjadi pelaku korupsi. Area yang rawan antara lain saat perencanaan dan pencairan.’ Penyebab korupsi dana desa adalah karena minimnya kompetensi aparat desa, tidak adanya transparansi dan kurangnya pengawasan pemerintah dan potensi intervensi bagi masyarakat yang turut mengawasi serta adanya intervensi atasan dalam pelaksanaan kegiatan fisik yang tak sesuai perencanaan.

Pada pemerintahan daerah kabupatn Bekasi, misalnya, BPK RI (2019), dalam “Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2018: Buku III Laporan Hasil Pemeriksaaatas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan , Nomor : 34C/LHP/XVIII.BDG/05/2019, Tanggal : 24 Mei 2019,” halaman 44 – 45. menguraikan bahwa mekanisme pertanggungjawaban dana desa, alokasi dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah, serta bantuan keuangan belum sesuai ketentuan. Dari hasil pemeriksaan atas penatausahaan dan pengelolaan Dana Desa (DD) diketahui hal-hal sebagai berikut; Penatausahaan Penyaluran Dana Desa oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bekasi Belum Sesuai Ketentuan; dan Desa belum menyampaikan LPJ realisasi pelaksanaan DD, ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, dan Bantuan Keuangan kepada Bupati. Bahwa sesuai ketentuan yang berlaku, pemerintah desa wajib menyampaikan LPJ kepada Bupati. Berdasarkan dokumen rekapitulasi penyampaian laporan yang disampaikan oleh DPMD diketahui bahwa sampai dengan berakhirnya pemeriksaan tanggal 30 April 2019, dari 180 desa di Kabupaten Bekasi, hanya 48 desa yang menyampaikan LPJ tahap ketiga ke DPMD. Dan pada tahun 2019 pun, ada Eks Kepala Desa Karang Asih terlibat kasus korupsi anggaran desa sebesar 1 Miliar (Detik.com, 2019).

Berkaca pada hal tersebut di atas, ditambah lagi dengan rekomendasi BPK terkait pemeriksaan kinerja atas efektivitas upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan dan aset desa dalam rangka mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan tahun anggaran 2021 sampai dengan semester I tahun 2023 pada Pemerintah Kabupaten Bekasi, maka pemerintah daerah kabupaten Bekasi perlu lebih meningkatkan pembinaan dan pengawasan terkait tata kelola pemerintahan desa serta menjalankan rekomendasi BPK dengan sungguh-sungguh dan berintegritas, Selain itu juga perlu memastikan berkualitasnya infrastruktur perdesaan (BUM Des, transportasi, penerangan, kesehatan, perekonomian, dan pertanian).

Dengan tawaran solusi tersebut, kita berharap jika pemkab Bekasi jalani rekomendasi BPK terkait desa dengan berintegritas maka dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan antara desa dan kota.(Red)

UNTUK CALON PRESIDEN RI:NGOBROL TENTANG HARGA CACAHAN DAN BIJI PLASTIK YANG TERUS ANJLOK

REDAKSI 3 tahun ago

UNTUK CALON PRESIDEN RI:NGOBROL TENTANG HARGA CACAHAN DAN BIJI PLASTIK YANG TERUS ANJLOK Oleh Bagong Suyoto *)

Badarnusantaranews.com|Bekasi-Harga cacahan dan biji plastik lokal terus anjlok sejak beberapa tahun dan puncaknya bulan Januari 2024 menjelang Pemilu tahun ini. Dulu, kata Iwan salah seorang bos pengelola biji plastik di Bantargebang, harga yang bagus dan stabil pada tahun 2017-2019. Saat itu usaha sektor pengolahan sampah cukup menjanjikan.

Iwan menceritakan bulan-bulan dan tahun yang menyenangkan ketika harga-harga cacahan cukup stabil. Orang usaha mudah dan bergairah. Orang cari makan mudah dan berkah dari mengais dan mengolah sampah.

Bos Iwan asal Madura merintis usahanya mulai jadi pemulung, pelapak, pencacah plastik hingga jadi pengusaha biji plastik ditempuh dengan penuh liku-liku dan tantangan berat.

Ia dan kawan-kawannya ikut merasakan fluktuasi harga sampah pungutan domestik sampai biji plastik akibat hantaman sampah impor. Sepanjang Januari 2022 sampai Januari 2024 penurunan harga berbagai jenis sampah dan biji plastik domestik sangat signifikan, kisaran 50-70%. Suatu era rontoknya basis-basis rantai pasok daur ulang dalam negeri, dimana keberpihakan negara tidak tidak, hal didominasi oleh pasar bebas.

Misalnya cacahan jenis plastik PK sekarang per 22 Januari 2024 harganya cuma Rp 6.000/kg, pada bulan Oktober 2023 harga berkisar Rp 7.500/kg, dan ketika harga bagus mencapai Rp 12.000-13.000/kg. Nyaris semua jenis cacahan plastik terus turun. Ada yang harga stabil, yakni jenis PET (kemasan air mineral botol dan gelas) dan jenis LD bening dan warna. Bahkan, ada beberapa jenis cacahan plastik yang tidak laku jual.

Berbeda dengan situasi sekarang, mengambil untung Rp 100-200/kg sangat susah. Bahkan, harga terus turun draktis, sementara biaya operasional, upaya tenaga, BBM dan transportasi terus meningkat. Beban pengusaha penyedia bahan baku daur ulang semakin berat. Sekarang ini uang kontan betul-betul sulit.

Pembayaran biasanya dilakukan seminggu, sebulan setalah barang ditimbang, bahkan ada yang dibayar setelah tiga bulan. Bagi bos atau pengelola biji plastik meskipun dapat untung kecil harus tetap dilakukan, jika tidak maka pencacah plastik, pelapak, pemulung, buruh sortir, penggiling plastik, dll akan berteriak- teriak kesulitan mendapat income untuk membeli kebutuhan makan sehari-hari. Maju kena mundur kena, apalagi berhenti akan kacau dunia daur ulang dan sampah akan menumpuk semakin tinggi di TPST/TPA.

Mestinya, mereka mulai dari pemulung, pelapak, pencacahan plastik, pengolah biji plastik mendapat insentif dari pemerintah atau dapat extended producer responsibility (EPR) dari perusahaan besar yang memproduksi kemasan yang sampahnya dikelola oleh mereka.

Belum ada Capres Cawapres yang menyuarakan penderitaan mereka ini. Padahal sektor persampahan menjadi salah satu persoalan nasional. Kita belum tahu pemikiran para Capres Cawapres dalam mengatasi persoalan sampah yang masih carut marut. Sementara mereka sudah peduli dan bergiat riel mengolah sampah mengembalikan menjadi sumber daya dibiarkan merana.

Beberapa kali debat Capres Cawapres, belum pernah menyinggung nasib pemulung, pelapak, pencacah plastik, pengelola biji plastik dan pekerja yang terlibat di dalamnya. Peran mereka itu begitu penting dan nyata bagi penciptaan lapangan kerja, pengurangan sampah, return to resources, dan pelestarian lingkungan. Darah nadi mereka itu sangat jelas pejuang dan pahlawan 3R (reuse, reduce, recycle) sampah!

Suara dan penderitaan mereka itu diabaikan begitu saja. Meskipun pastilah penting sekali, suara mereka itu untuk kemenangan Pemilu.

Pemerintah harus membantu para pelaku circular economy dalam negeri. Setidaknya pemerintah memberikan insentif dan menjaga stabilitas harga. Juga mengurangi impor biji plastik dari luar negeri. Saya percaya Presiden RI dan pemerintahnya dapat melindungi nasib berjuta-juta pelaku circular economy Indonesia.* 22/1/2024

Penulis adalah Ketua Koalisi Persampahan Nasional (KPNas) dan Ketua Umum Asosiasi Pelapak dan Pemulung Indonesia (APPI).(Red)

AMIN Kampanye Di Bekasi, Orasi Capres Anis: Suarakan Perubahan Indonesia

REDAKSI 3 tahun ago

AMIN Kampanye Di Bekasi, Orasi Capres Anis: Suarakan Perubahan Indonesia

Badarnusantaranewes.com |Kabupaten Bekasi-Kampanye Pasangan Calon Presiden 2024 yang diusung oleh partai koalisi pendukung di antara Partai Nasional Demokrasi (NasDem) Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Umat, Masyumi juga Kumpulan sejumlah relawan pendukung diantaranya ikut serta Badan Kordinasi Saksi (BAKORSI) Kabupaten Bekasi tergabung didalamnya. Pasangan Calon Presiden Anis Rasyid Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) Nomor Urut 01 di stadion mini Cikarang Utara Kabupaten Bekasi -Jawabarat (22/1/24).

Kehadiran calon Presiden Nomor Urut O1 Anis yang dinantikan serta di tunggu puluhan ribu pendukungnya di kabupaten Bekasi, dalam orasi pidato politik di Bekasi, dimulai dengan mengenalkan diri, mengusung tema, dan penyampaian PERUBAHAN, dan itu ada di dalam diri masing-masing, awal perubahan nanti di mulai sejak tanggal 14 Februari 2024 usai pelaksanaan pencoblosan agar masyarakat yang memiliki hak pilihnya di Republik ini agar menggunakan hak suaranya.Bukan hanya itu, Orasi Anis juga memberikan contoh, “Untuk melalui Perubahan harus punya kemauan, seperti misalnya banyak jalan aspal yang rusak itu dibiarkan padahal hal tersebut tidaklah sulit asal punya kemampuan. Ia juga bertanya, Apakah harga beras mahal atau murah?, Lapangan pekerjaan mudah atau sulit? dan biaya pendidikan mahal atau murah? Akan dilakukan atau Perubahan,” Kata Anis.

**Photo : H.Nalib Zainudin Ketua Bakorsi Kabupaten ,Bekasi -Jawabarat 22/01.Ikut Kampanye Paslon AMIN di Stadion Mini Cikarang Utara.**

Perubahan yang digaungkannya di hadapan puluhan ribu massa pendukung ini agar masyarakat juga perlu dukung calon legislatif dari koalisi perubahan partai pengusung ,untuk memenuhi dukungan Program visi misi perubahan nantinya yang diusung, mari kita kawal suara kita dan ajak para tetangga kiri dan kanan untuk gunakan hak pilihnya bagi yang memenuhi syarat.(Red/Dian Surahman)

Peran Sentral Kemendagri Kawal Proyek Transportasi Umum Jabodetabek

REDAKSI 3 tahun ago

Peran Sentral Kemendagri Kawal Proyek Transportasi Umum Jabodetabek

Badarnusantaranews.com|Jakarta – Sebagai upaya meningkatkan efisiensi transportasi di DKI Jakarta dan sekitarnya, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Pelaksanaan Pembangunan Proyek Strategis Nasional untuk MRT East-West Phase I Stage I di Kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, belum lama ini.

Dalam rilis yang diterima redaksi, Minggu (21/1), proyek ini menjadi tonggak penting dalam pengembangan sistem transportasi massal di wilayah tersebut dan dapat mengurangi kemacetan, meningkatkan konektivitas, serta memperbaiki mobilitas antar wilayah di Jakarta dan sekitarnya.

“Langkah ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menciptakan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kenyamanan bagi masyarakat,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, saat memimpin Rakor.

Sebagai tindak lanjut dari Rapat Koordinasi tersebut, nantinya Menko Airlangga akan segera mengeluarkan Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) terkait penyelenggaraan MRT East West, sebagai dasar Loan Negotiation dan Loan Signing pada Maret 2024 nanti.

**Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Restuardy Daud (Photo: Istimewa)**

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Restuardy Daud, menyampaikan bahwa, pihaknya memiliki peran sentral dalam mengawasi dan membina penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, termasuk kebijakan transportasi di Jabodetabek.

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 menetapkan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Tata Ruang memfasilitasi penyesuaian rencana tata ruang wilayah dalam rangka pelaksanaan Rencana Induk Transportasi Jabodetabek.

“Proyek MRT menjadi bagian integral dari upaya mendukung target pembangunan nasional, khususnya dalam sistem angkutan massal umum perkotaan,” ujar Restuardy Daud.

Peran dan dukungan Kementerian Dalam Negeri pada pelaksanaan transportasi Jabodetabek sebagai pembina dan pengawas umum penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah meliput; kelembagaan daerah, kepegawaian pada perangkat daerah, keuangan daerah, pembangunan daerah, pelayanan publik di daerah, kerja sama daerah, kebijakan daerah, kepala daerah dan DPRD, dan bentuk pembinaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Red/Dian.s)

Penggeledahan Perkara Dugaan Gratifikasi OKNUM PNS Inspektorat Prov Sumsel Berlangsung Kondiasif

REDAKSI 3 tahun ago

Penggeledahan Perkara Dugaan Gratifikasi OKNUM PNS Inspektorat Prov Sumsel Berlangsung Kondiasif

Badarnusantaranews.com|Prov.Sumatra Selatan – Kegiatan Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan melakukan penggeledahan sehubungan dengan Perkara Dugaan Gratifikasi Oknum PNS Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Palembang No. 1/PenPid.Sus-TPK-GLD/2024/PN Plg tanggal 8 Januari 2024 dan Surat Perintah Penggeledahan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Nomor : PRINT-2476/L.6.5/Fd.1/12/2023 tanggal 28 Desember 2023.

Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan melakukan penggeledahan dalam Perkara Dugaan Gratifikasi Oknum PNS Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan terhadap Rumah Tersangka EK yang beralamat di Jl. Lettu Karim Kadir Perum Mitra Permai Blok C, RT.024/003, Karang Jaya, Gandus, Palembang, Sumatera Selatan”.Vanny Yulia Eka Sari,Kepala Seksi Penerangan Hukum,di langsir melalui keterangannya Realis yang di bagikan pada 18 Januari 2024.

**Tim Penyidik Kejaksaan Prov Sumsel,Rumah Tersangka EK yang beralamat di Jl. Lettu Karim Kadir Perum Mitra Permai Blok C, RT.024/003, Karang Jaya, Gandus, Palembang, Sumatera Selatan.**

“Bahwa dalam perkara ini telah dilakukan penyitaan terhadap beberapa data, dokumen, barang bukti elektronik, surat dan benda lain-lain yang dianggap perlu dan berkaitan dengan perkara Dugaan Gratifikasi Oknum PNS Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan”.Vanny Yulia Eka Sari,Kepala Seksi Penerangan Hukum,di langsir melalui keterangannya Realis yang di bagikan”.

Penggeledahan tersebut dipimpin oleh Bapak Iwan Arto, S.H., M.H. selaku Ketua Tim Penyidik dalam Perkara Dugaan Gratifikasi Oknum PNS Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan dan kegiatan penggeledahan tersebut berjalan dengan aman, tertib dan kondusif.(RED/Dian Surahman)

Daerah

Ketua SMSI Kabupaten Bekasi Terpilih Beri Motivasi 3 Pengurus Yang Nyaleg

REDAKSI 3 tahun ago

Ketua SMSI Kabupaten Bekasi Terpilih Beri Motivasi 3 Pengurus Yang Nyaleg

Badarnusantaranews.com|BEKASI – Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) perwakilan Kabupaten Bekasi, Doni Ardon memotivasi tiga pengusaha media anggota SMSI yang ikut kontestasi dalam Pemilu 2024. Doni Ardon menilai banyak manfaat jika ada perwakilan media duduk di kursi legislatif.

“Akan banyak manfaatnya kepada masyarakat, khususnya bagi insan media, semoga dunia pers Kabupaten Bekasi semakin baik, maju dan berkembang” kata Doni Ardon usai terpilih secara aklamasi sebagai Ketua SMSI Kabupaten Bekasi berdasarkan musyawarah pengurus di Cafe Lazil Jatireja, Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Jumat (19/01/2024).

Direktur Utama PT Media Informa Indonesia itu menyebutkan tiga pengurus SMSI Kabupaten Bekasi yang ikut kontestasi Pemilu 2024 yakni Nurhasan dari Partai Perindo, Paulus Simalango dari Partai Ummat dan Teti Lestari dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

“Mereka dipinang parpol menjadi anggota DPRD Kabupaten Bekasi dan bertarung di dapil yang berbeda,” tutur Doni Ardon.

Dia menuturkan, sudah banyak pengusaha media yang terjun dan memperoleh keberhasilan di politik. Sebut saja Erick Thohir, adalah pengusaha media yang terjun ke politik dan mencapai puncak kesuksesan hingga menjabat Menteri BUMN dan Ketua Umum PSSI.

Lalu Aburizal Bakrie, atau yang akrab disapa Ical, merupakan pengusaha media yang terjun ke politik hingga didaulat sebagai orang paling kaya di Asia Tenggara.

Kemudian Hary Tanoe, Direktur PT MNC Digital Entertainment Tbk yang juga mencoba peruntungannya dengan berkiprah di politik dan mendirikan Partai Perindo.

“Termasuk pemilik Metro TV dan Media Indonesia, Surya Paloh mendirikan partai politiknya sendiri dan bahkan sukses mengusung Bapak Anies Baswedan sebagai Calon Presiden Republik Indonesia periode tahun 2024-2029,” tutur Doni Ardon.

Di tempat sama, Sekretaris SMSI Kabupaten Bekasi Suryo Sudarmo mengatakan SMSI Kabupaten Bekasi usai menyelenggarakan musyawarah pemilihan ketua SMSI Kabupaten Bekasi dan membentuk kepengurusan baru.

“Ya, kita baru selesai pemilihan hari ini (Jumat, 19 Januari 2024_red), karena kepengurusan sebelumnya sudah berakhir pada 20 Oktober 2023,” kata Suryo Sudarmo.

Diakuinya sejak kepengurusan berakhir, belum ada pemilihan ketua dan pengurus yang baru hingga kepengurusan SMSI Kabupaten Bekasi sempat kosong selama beberapa bulan.

“Alhamdulillah sudah dilakukan musyawarah, dan Direktur PT Media Informa Indonesia Doni Ardon kembali terpilih sebagai Ketua SMSI Kabupaten Bekasi sejak 19 Januari 2024,” pungkasnya. (***)

Redaksi