BN NEWS.COM|Kab.Bekasi-babelan -Sebanyak 200 hektar lahan persawahan di Kampung Buni dan Kampung Kerangkeng, Desa Buni Bakti, Kecamatan Babelan, terendam banjir akibat jebolnya tanggul kali DT8 sepanjang kurang lebih 20 meter yang selama ini menjadi penahan air. Kejadian ini menyebabkan para petani mengalami kerugian besar, diperkirakan mencapai puluhan ratusan juta rupiah.
Menurut Kepala Desa Buni Bakti, tanggul tersebut awalnya dibangun pada tahun 2021 lalu.Namun, baru dilakukan perbaikan pada tahun 2023, tapi di tahun 2025 tanggul tersebut jebol tergerus air kiriman.
Photo :Sidih Sumardi Kepala Desa Buni Bakti berdiri di Batas wilayah,cek kondisi air saat banjir lalu.
Akibat jebolnya tanggul ini, air meluap dan merendam area persawahan, membuat tanaman padi yang sedang dalam masa pertumbuhan rusak dan gagal panen.
“Petani sangat terpukul karena mereka sudah mengeluarkan banyak modal untuk bertani. Kami berharap ada perhatian dari pemerintah agar kejadian serupa tidak terulang, “ujar Sidi Sumardi seraya mengatakan sudah menyiapkan 300 batang bambu untun dijadikan cerucuk ditanggul yang jebol, Jumat (7/3/25)
Sementara, Nursan Ketua Gapoktan Desa Buni Bakti mengatakan, lahan sawah yang ada di sini mencapai 500 hektar yang sudah ditanami ada sekitar 200 hektar yang saat ini tergerus air kali DT 8.
“Kami berharap ada perhatian dari pemerintah baik Daerah maupun Pusat untuk membantu kami nelayan di Desa Buni Bakti, lantaran saat ini padi yang baru mulai tumbuh di gerus air, dan dipastikan gagal panen, “ucapnya.
Para petani kini hanya bisa pasrah dan berharap adanya bantuan dari pemerintah untuk meminimalisir dampak kerugian yang mereka alami. Sementara itu, warga sekitar juga khawatir akan potensi banjir susulan jika tanggul tidak segera diperbaiki secara permanen.
badarnusantaranews.com|BEKASI, – Sejumlah nelayan pesisir Tarumajaya dan sekitarnya, gelar aksi damai di lokasi proyek yang di klaim milik TRPN, lantaran Pembongkaran pagar laut di kawasan laut Tarumajaya yang dilakukan oleh PT. Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara (TRPN) tiba-tiba terhenti, hal ini memicu aksi demonstrasi dari para nelayan setempat. Mereka mempertanyakan kelanjutan proses pembongkaran tersebut dan menuntut agar laut yang telah diurug dikembalikan seperti semula, Kamis (6/3).
Photo : Nelayan dari laut berada di objek daratan yang berteriak agar minta di bongkar (6/03/2025). Istimewa.
Dalam aksinya( di sekitar lokasi proyek TRPN) para nelayan menyuarakan kekhawatiran mereka terhadap dampak reklamasi yang telah merusak ekosistem laut dan menghambat akses mereka untuk melaut. Menurut para nelayan, keberadaan pagar laut dan pengurugan yang dilakukan oleh PT. TRPN telah mengurangi ruang tangkap ikan, sehingga berdampak langsung pada mata pencaharian mereka.
“Kami hanya ingin laut kami dikembalikan seperti dulu. Pagar laut sudah mulai dibongkar, tapi kenapa sekarang terhenti? Jangan sampai ini hanya janji kosong, “ujar Abdul Rohman Ketua Forum Nelayan dalam aksi seraya mengatakan sudah lebih dari satu Minggu aktivitas pembongkaran oleh PT TRPN terhenti, Kamis (6/3/2025).
Photo : Saat Pembokaran Pagar laut di Bekasi TRPN yang di Kawal langsung PSDKP Rabu (15/1) lalu.
Sementara itu dalam orasinya, selain mempertanyakan pembongkaran pagar laut TRPN yang hingga saat ini terhenti, Nelayan juga juga mempertanyakan soal pagar laut PT. MAN (Mega Agung Nusantara-red) hingga saat ini belum tersentuh pembongkaran oleh Instansi terkait.
Hingga saat ini, belum ada kejelasan dari pihak PT. TRPN terkait alasan penghentian pembongkaran pagar laut tersebut. Para nelayan berjanji akan terus mengawal proses ini hingga laut kembali ke kondisi semula.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut puluhan nelayan dari kampung Sungai Niri, dan Nelayan dari kampung Paljaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi.
Photo: PSDKP Segel Pagar di laut di Bekasi MAN Sore (15/01) Lalu.
Diketahui sebelumnya, Pagar laut sepanjang 3,3 km, yang terbuat dari bambu dengan urugan tanah di Kampung Paljaya, Desa Segara Jaya, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Sebelumnya telah disegel oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP.
Penyegelan dilakukan karena pagar tersebut berdampak negatif terhadap akses nelayan serta ekosistem pesisir, pada Rabu (15/1) lalu.
BN New.com|BEKASI– Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bekasi Raya, Ade Muksin, SH, melakukan silaturahmi ke kantor Kelompok Kerja (Pokja) Wartawan Babelan Utara. Dalam pertemuan yang berlangsung penuh keakraban, Ade Muksin menekankan pentingnya segera membentuk legal standing bagi Pokja Wartawan Babelan Utara agar keberadaannya semakin diakui secara resmi.
“Kita harus segera membuat legal standing agar Pokja Wartawan Babelan Utara memiliki payung hukum yang jelas. Ini penting untuk memperkuat organisasi dan memperjuangkan hak-hak wartawan di wilayah ini, “ujar Ade Muksin, Kamis (6/3/2025).
Selain itu, Ade Muksin juga mendorong pembentukan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang dapat memberikan pendampingan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan. Menurutnya, kehadiran LBH akan menjadi solusi bagi warga Kabupaten Bekasi yang mengalami permasalahan hukum namun kesulitan mendapatkan akses ke pendampingan yang memadai.
“LBH ini nantinya bisa membantu masyarakat kecil dalam mendapatkan keadilan. Wartawan juga bisa berperan aktif dalam memberikan edukasi hukum kepada warga, “tambahnya.
Silaturahmi ini mendapat sambutan positif dari para wartawan yang tergabung dalam Pokja Wartawan Babelan Utara yang meliputi 3 wilayah Kecamatan antara lain Kecamatan Babelan, Tambun Utara, serta Kecamatan Tarumajaya. Mereka menyatakan kesiapan untuk segera menindaklanjuti arahan Ketua PWI demi kemajuan organisasi dan peningkatan peran sosial bagi masyarakat sekitar.
“Segera kita akan menindaklanjuti arahan dari Ketua PWI Bekasi Raya, “tukas Nursin Ketua Pokja Wartawan Babelan Utara.
Dengan langkah ini, diharapkan keberadaan Pokja Wartawan Babelan Utara semakin kuat dan bisa berkontribusi lebih besar, baik dalam dunia jurnalistik maupun dalam mendukung kepentingan masyarakat luas.(*)
Bekasi – BN News.com – Banjir besar merendam wilayah Jabodetabek sejak Senin (3/3) hingga Selasa (4/3). Kota dan Kabupaten Bekasi jadi salah satu wilayah paling parah diterjang banjir. Banjir di Kota Bekasi merendam delapan dari total 12 kecamatan yang ada. D Kabupaten Bekasi, data pada Selasa (4/3) mencatat banjir merendam 13 kecamatan, 24 desa dan kelurahan dengan sekitar 36 titik banjir yang rata-rata ketinggian air mencapai 40 sampai 200 sentimeter.
Koordinator Forum Penyelamat Hutan Jawa Jabodetabek, Kapten CPM (Purn) H. Nalib Zainudin menilai Banjir parah di Jabodetabek karena faktor alam, kerusakan lingkungan, tata kelola ruang yang tidak memperhatikan lingkungan, dan tutupan hutan DAS berikut infrastrukturnya yang belum memadai, mengakibatkan meluapnya sejumlah sungai yang ada di Jabotabek.”
Kebijakan Alih Fungsi Hutan harus dikaji ulang. Tutupan Hutan berperan penting untuk penyerapan air. Secara ekologis, kehilangan tutupan hutan menyebabkan penurunan kapasitas lahan untuk menyerap air hujan. Hal ini mengakibatkan risiko bencana alam seperti banjir dan tanah longsor semakin tinggi.
“Wilayah sekitar Bukit Citamiang, Tugu Utara, Puncak, Bogor, harus di fungsikan kembali sebagai wilayah konservasi lahan yang berperan penting untuk penyerapan aliran Kali Ciliwung dan penanganan banjir di Jabodetabek. Wilayah itu harus difungsikan sebagai spons penyerap air hujan, untuk menampung air sebanyak mungkin ke dalam tanah agar mengurangi aliran air ke Sungai Ciliwung. Gubernur Jawa Barat, Dedy Mulyadi jangan ragu untuk mengembalikan fungsi lahan di wilayah tersebut,” Tegas Koordinator Forum Penyelamat Hutan Jawa Jabodetabek, Kapten CPM (Purn) H. Nalib Zainudin.
Selain menyoroti sejumlah wilayah di kawasan puncak Bogor, Koordinator Forum Penyelamat Hutan Jawa Jabodetabek juga menyorot masih adanya DAS kritis di Kali Bekasi.
“ Kali Bekasi meluap, bahkan Air menjadi tidak berbelok mengikuti lekukan kali. Di belokan kali Bekasi – Babelan, Air meluap bergerak lurus keluar dari tekukan (Belokan-red) kali mengarah ke area pertanian dan pemukiman warga. Pembangunan Tanggul Banjir di Kali Bekasi- Babelan harus segera diselesaikan dan memadai dengan tutupan hutan DAS nya.” Tegas Koordinator Forum Penyelamat Hutan Jawa Jabodetabek, Kapten CPM (Purn) H. Nalib Zainudin. (Red. BN News.com)
BEKASI – Pokja Wartawan Babelan Utara mendesak kepada Camat Babelan agar segera membuat Posko Banjir di lingkungan Kecamatan Babelan.
Demikian dikatakan Nursin, Ketua Pokja Wartawan Babelan Utara yang meliputi Kecamatan Babelan, Tarumajaya dan Tambun Utara kepada sejumlah wartawan, Selasa (4/3/25).
Menurutnya, saat ini wilayah Kecamatan Babelan merupakan wilayah yang terdampak banjir paling parah selama beberapa tahun terakhir ini.
“Banyak hunian baik di perumahan maupun di permukiman warga yang terendam banjir saat ini,” ujar Nursin.
Hendaknya, tambah Nursin, pihak kecamatan Babelan gerak cepat untuk membantu warga yang kesulitan dan tempat tinggalnya terdampak banjir.
Pihak Kecamatan Babelan, katanya, menyiapkan tempat pengungsian di lingkungan Kecamatan Babelan bagi warga yang terdampak banjir agar tidak terdampak penyakit pasca banjir.
“Pasca banjir, nantinya ada warga yang terdampak penyakit, untuk itu pihak kecamatan berkoordinasi dengan Muspika agar bisa mendirikan Posko Banjir,” jelasnya.
“Ini sangat urgent!! Warga terdampak banjir membutuhkan perlindungan untuk mengungsi. Pihak kecamatan Babelan enggak punya keketek,” tandasnya.
BN NEWS||Kabupaten Berkasi -Perguruan seni beladiri pencak silat DOMAS JANUR SARAESA merupakan salah satu perguruan silat yang berkembang dari sekian banyaknya perguruan silat dan berusaha bertahan dari gempuran seni dan budaya luar yang masuk ke Indonesia khususnya Jawabarat, dalam merayakan Ulang tahunnya yang ke-29 Tahun Perguruan Pencak silat DOMAS JANUR SARAESA mengadakan acara tampilan seni beladiri Pencak silat yang dihadiri oleh perguruan pencak silat yang berada di seputar kabupaten bekasi, perguruan pencak silat Domas janur saraesa telah mencetak para muridnya menjadi pegiat yang berprestasi dan sering mengikuti kejuaraan dari tingkat kabupaten tingkat propinsi dengan hasil yang gemilang,pada tahun 2023 telah menyumbangkan 2 emas untuk Jawabarat di event FORNAS yang di adakan di gedung sabilulungan kabupaten bandung jawabarat. Minggu 23 Februari 2025.
Photo/Istimewa.
Seni beladiri pencak silat merupakan warisan dari leluhur dan pada perkembangannya banyak aliran dan perguruan pencak silat yang tumbuh subur di Indonesia khususnya Jawabarat.
“Alhamdulillah padepokan Domas janur saraesa sudah membuka 8 cabang perguruan yang tersebar di wilayah Kab Bekasi,Kota bekasi,Kota bogor, Kabupaten bogor,Kota depok, Kab Cianjur,Banten dan Jakarta,pada perhelatan ulang tahun Perguruan pencak silat Domas janur saraesa dipusatkan di kampung jagawana Gang tembak RT 02- RW 04 Desa sukarukun Kecamatan Sukatani kab Bekasi , undangan yang hadir terdiri dari Perguruan Pencak silat yang berada di wilayah kabupaten Bekasi” ,kata ,Azis Muhammad rizki, Ketua umum Perguruan Domas janur saraesa,dia ,menjelaskan.Dalam kesempatan tersebut perihal kegiatan ulang tahun perguruan pencak silat Domas Janur Saraesa Alhamdulillah pada hari ini Perguruan Pencak silat DOMAS JANUR SARAESA merayakan Ulang tahunnya yang ke-29 yang bertempat di Padepokan pusat jln jagawana RT 02-RW 04 Desa Sukarukun Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi .
“Saya berharap padepokan Domas Janur Saraesa untuk kedepannya bisa lebih baik, mencetak anak -anak berprestasi dengan moto ngahiji kahiji juara mamprang salawasna,dan saya berharap seni budaya khususnya seni beladiri pencak silat, tetap lestari agar tetap dikenal oleh anak cucu kita kelak “,ujar Azis M rizki.
senada di sampaikan,Toam ,Ketua Rt 02 kampung jagawana,menyampaikan rasa bangganya karena wilayahnya dijadikan perhelatan ulang tahun Perguruan Silat Domas Janur Saraesa yang ke-29 bertempat di RT 02-RW 04 desa suka rukun kecamatan sukatani kabupaten bekasi telah dilaksanakan.
“Selamat Milad di Ulang tahun Perguruan Domas Janur Saraesa yang Ke-29.Saya sangat bangga dengan diadakannya acara ini semoga dengan diadakannya acara ulang tahun yang didalamnya ada penampilan para pesilat diharapkan dapat menjalin tali silaturahmi,memupuk rasa cinta terhadap seni budaya tradisi dan melestarikan seni budaya peninggalan leluhur kita.”, singkat ia .
lanjut terpisah saat di konfirmasi via seluler,M imat Rahmatullah,pendiri padepokan domas janur saraesa sekaligus Ketua DPD PPSI kabupaten bekasi atau sapa akrab nya abah Tapak,ia menyampaikan dan mengharapkan dengan diadakan kegiatan tersebut pemuda dapat lebih mencintai budayanya sendiri.
“abah haturkan banyak terimakasih kepada Bapak Dr Asep surya atmaja Wakil Bupati kabupaten Bekasi sekaligus ketua umum KORMI kabupaten Bekasi, Karnada Kepala desa sukarukun, Toam Ketua Rt 02, Bapak Basuki Bimaspol sukarukun,dan pengurus DOMAS JANUR SARAESA yang terus memberikan semangat dan partisipasi nya kepada kami.
“Semoga dengan diadakannya acara ini menjadikan budaya Tradisi tetap lestari di masyarakat sehingga generasi muda lebih tertarik untuk melestarikannya, agar budaya seni beladiri pencak silat tidak hilang digerus peradaban dan budaya asing, dan menjadikan silat tradisi menjadi prestasi”tutup, Abah Tapak.
BN NEWS| KAB BEKASI- Beredar isu yang menyudutkan atas nama perorangan dan pihak perumahan Bumi Sakinah 2 terkait dugaan meminta kordinasi senilai Rp 30 juta, pihak Perumahan Bumi Sakinah 2 akan membuat laporan pencemaran nama baik.
Dikatakan oleh salah satu perwakilan perumahan bumi sakinah 2 Nurmansyah bahwa akan memberikan kesempatan untuk seseorang yang menyebarkan isu yang beredar untuk segera bertemu.
“Kami akan berikan kesempatan kepada orang yang sudah menimbulkan isu yang beredar bahwasanya kami pihak perumahan minta anggaran sekitar Rp 30 juta dalam bukti chat wa yang sudah beredar, saya ingatkan kembali bahwa kami tidak sama sekali mengeluarkan atau mengucapkan terkait uang. Adanya isu itu kami sangat dirugikan kami berharap orang yang menimbulkan isu dapat bertemu dengan kami untuk klarifikasi,”jelasnya.
Lanjutnya, Jika dalam waktu 2×24 jam dari statmen kami tayang dalam pemberitaan di media tidak diindahkan, akan kami usut dan melaporkan dalam proses hukum.
“Kami berikan waktu 2 x 24 jam kepada orang yang sudah menimbulkan angka Rp 30 juta, dengan bukti chat wa yang sudah beredar dikalangan masyarakat. Kami berharap orang tersebut segera klarifikasi ke kami, sebelum kami mengusut serta melaporkan kepada pihak yang berwajib, karena sangat jelas dalam bukti chat wa itu kami sangat dirugikan dan sudah mencemarkan nama baik kami dari atas nama perorangan dan perumahan bumi sakinah 2 “, Tegasnya. Sabtu (22/01/2025).
BN NEWS-Bandung,– Forum Penyelamat Hutan Jawa (FPHJ) mengecam berbagai tindakan penyalahgunaan kekayaan alam di tanah jawa. Termasuk dengan adanya pagar laut yang muncul di kawasan Tanggerang dan Kabupaten Bekasi.
Oleh karenanya FPHJ mendukung penegakan hukum untuk menindak seluruh pelaku yang terlibat dalam perusakan kekayaan alam tersebut.
Hal itu tercetus dalam rapat kerja FPHJ, yang diketuai Eka Santosa dalam rangka menindaklanjuti berbagai kejadian perusakan hutan dan kekayaan alam yang belakangan makin memprihatinkan.
FPHJ mencontohkan bukti perusakan dan penyalahgunaan kekayaan alam diantaranya pagar laut dan rusaknya hutan mangrove yang kini semakin ramai jadi pembicaraan.
Photo: Kordinator Wilayah FPHJ Jabodetabek, Kapten CPM (Purn) H. Nalib Zainudin dan Izhar Ketua Umum LSM Baladaya di Bandung Jawabarat.20 Februari 2025.
“Kita (FPHJ) heran dengan tak bergemingnya para pemangku kebijakan atas tindakan perusakan dan penyalahgunaan kekayaan alam tersebut. Bahkan hal itu hanya dibiarkan saja,” ucap Kordinator Wilayah FPHJ Jabodetabek, Kapten CPM (Purn) H. Nalib Zainudin.
Dihadapan para aktivis lingkungan, rimbawan hingga masyarakat adat FPHJ siap melawan pihak-pihak yang melakukan perusakan alam.
H. Nalib Zainudin yang baru saja diangkat menjadi Korwil FPHJ Jabodetabek ini merupakan tokoh masyarakat Kabupaten Bekasi, yang mengaku siap menjawab tantangan untuk menjaga hutan di Jabodetabek seperti hutan Mangrove di Bekasi Utara hingga hutan di Kabupaten Bogor.
Forum Penyelamat Hutan Jawa mengangkat Kapten CPM (Purn) H. Nalib Zainudin sebagai Kordinator Wilayah FPHJ Jabodetabek, Kamis (20/02/2025).
“Tentu ini merupakan satu kehormatan bagi saya atas kepercayaan ini. Imi merupakan satu tantangan untuk menjalankan tugas dan fungsi yang saya emban,” ujarnya.
Dirinya siap menghadang oknum yang melakukan aksi serampangan dengam melakukan pemagaran laut di Kabupaten Bekasi. Selain itu, Nalib akan menjaga kondisi hutan Mangrove yang juga menjadi korban pelaku perusak lingkungan di Bekasi Utara.
“Ada oknum pengusaha yang melakukan pemagaran laut. Negara ini ada aturan yang harus ditaati. Saya sangat menyesalkan adanya oknum yang melakukan tindakan ini,” katanya.
FPHJ menuding ada banyak oknum yang terlibat dalam tindakan pagar laut tersebut, termasuk para pejabat dan pemangku kepentingan. Oleh karenanya FPHJ mendukung upaya hukum yang kini tengah dilakukan Bareskrim Polri.
“Forum Penyelamat Hutan Jawa akan terus fokus pada keseimbangan, pelestarian, ketahanan pangan dan masa depan,” ucapnya.
“Kita akan ikut memantau dan mendampingi Polri jika penyidik membutuhkan informasi di lapangan. Kehadiran Polri ke TKP merupakan bentuk keseriusan negara dalam menindak aksi perusakan lingkungan ini,” imbuhya.
Photo: Ketua Forum Penyelamat Hutan Jawa, Eka Santosa 20 Februari 2025.
Ketua Forum Penyelamat Hutan Jawa, Eka Santosa.Sementara itu, Ketua FPHJ Eka Santosa mengatakan pengangkatan Nalib Zainudin merupakan momen yang tepat di tengah isu kerusakan lingkungan akibat pemagaran laut di Kabupaten Bekasi. Menurut dia, sebagai tokoh Kabupaten Bekasi dan pernah menjabat sebagai perwira TNI, Nalib Zainudin sangat peduli terhadap lingkungan dan hutan.
“Alhamdulillah kita menemukan sosok yang tepat untuk menjadi Korwil wilayah Jabodetabek. Beliau merupakan sosok yang tegas dan siap berdedikasi untuk lingkungan dan hutan di wilayah Jabodetabek,” tutur Eka.
Mengenai kegiatan Raker FPHJ, kata Eka Santosa, pihaknya fokus pada keseimbangan, Pelestarian, ketahanan pangan dan masa depan. Di mana para aktivis lingkungan, masyarakat adat, LMDH hingga mitra bersepakat bagaimana menjaga ketahanan pangan tanpa harus melakukan perusakan hutan dam lingkungan.
Izhar Ketua Umum LSM Baladaya,Saat diskusi hadir memaparkan Kondisi Pesisir Laut Bekasi dan hutan Magruve, Bersama Peserta Aktivitas, Pemerhati lingkungan di Bandung Jawabarat 20 Februari 2025.
Dihubungi Terpisah, Izhar Ma’sum Rosadi, S.IKom, aktivis kebijakan publik dan Ketua DPP LSM BALADAYA, menyampaikan bahwa “ Ketimpangan melebar. Pembangunan ekonomi berjalan lebih cepat daripada pembangunan sosial dan lingkungan hidup. Inilah tantangan kita sekarang. Adanya eksploitasi pesisir laut, dengan memagari laut, menebang bentangan tutupan hutan mangrove di pesisir laut, yang merugikan Nelayan, lalu kemudian hutan ditebang dijadikan hutan perkebunan inti, namun setengah hati, menjalankan kewajiban plasma untuk masyarakat sekitar, dan ada juga perusahaan tambang yang menambang di kawasan hutan tanpa dilengkapi izin pemanfaatan lahan dalam kawasan hutan. Jadi, masalahnya kompleks. Perlu perhatian kita semua.” Tutup Izhar .
BN NEWS| Kecamatan Babelan –Dalam rangka memperingati HUT Ke- 9 Radio Komunikasi Kedung Pengawas (RAKOMPAS) frekuensi 153770 MHz yang menyelenggarakan kegiatan bertempat di Destinasi wisata Desa DANAU KETAPANG yang merupakan salah satu icon destinasi Wisata Desa berlokasi di kampung cabang 4 desa Hurip Jaya ,Kecamatan Babelan ,Kabupaten Bekasi paada Minggu (16/2/25).
Serangkaian gelaran agenda acara di mulai dengan pemberian 4 buah tempat sampah kepada pengelola Danau Ketapang sebagai cindramata dari RAKOMPAS. Dan juga memberikan santunan kepada anak anak yatim warga desa sekitar.
Nampak antusias masyarakat turur serta meramaikan Danau Ketapang pada Milad RAKOMPAS yang ke IX dengan panggung hiburan yang juga dilanjut dengan pemberian kupon dorprezs buat masyarakat yang turut hadir di kegiatan tersebut turut serta para anggota komunitas radio amatir antar penduduk (ORARI).
Tujuannya adalah , untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) dalam berkomunikasi lewat udara melalui handy talky. ” Santun di udara ,akrab di darat,” kata Ketua Umum Rakompas Nasarudin yang juga selaku Kepala Desa Kedung pengawas.Menurutnya, acara ini menggabungkan momen refleksi bersilaturahim,rasa syukur, dan kebersamaan.
“Semoga RAKOMPAS kedepannya semakin kompak bersama kita bisa,” harapnya
BN NEWS-Kabupaten Bandung- Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Persatuan Pencak Silat Seluruh Indonesia (PPSI) Kabupaten Bekasi, yang diwakili oleh Perguruan Pencak Silat Domas Janur Saraesa Pusat, sukses meraih prestasi gemilang dalam Kejuaraan Pasanggiri Pencak Silat Darma Saputra. Senin (17/02/2024)
Ajang ini berlangsung pada 14-16 Februari 2025 di Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung. PPSI Kabupaten Bekasi berhasil menempati posisi juara umum 2 dengan perolehan 9 medali emas, 2 medali perak, dan 3 medali perunggu.
Padepokan Domas Janur Saraesa yang berlokasi di Jalan Rambutan, Gang Tembak, Kampung Jagawana, Desa Suka Rukun, Kecamatan Sukatani, mengirimkan sebanyak 14 pesilat untuk bertanding. Kejuaraan ini diikuti oleh 58 perguruan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Barat. Para atlet berlaga dalam berbagai kategori, mulai dari anak usia dini, remaja, hingga dewasa.
Daftar Peraih Medali
Tunggal Anak Putra
Irham Hidayatullah – Juara 1
Rangga Maulana – Juara 3
Haris Al Hadari – Juara 3
Tunggal Anak Putri
Karinisa Utwinjani – Juara 1
Adeeva Afsheen Al Adawiyah S – Juara 1
Alya Khoirunnisa – Juara 2
Keisha Rohima Azzahra – Juara 1
Siti Embun Khaissa Maedie – Juara 2
Siti Najwa Almira Khanza Maedie – Juara 3
Tunggal Remaja Putra
Muhammad Rayhan Akbar – Juara 1
Tunggal Remaja Putri
Feby Priskia Izni – Juara 1
Syifa Oktariani – Juara 1
Tunggal Dewasa Putri
Aisah Pebriyanti – Juara 1
Indri Pebriyanti – Juara 1
Ketua PPSI Kabupaten Bekasi, M. Imat Rahmatuloh (Abah Tapak), menegaskan bahwa Pasanggiri Darma Saputra bukan sekadar kompetisi, tetapi juga ajang silaturahmi antarperguruan di Jawa Barat serta sarana uji mental bagi para pesilat muda.
“Keberhasilan ini jangan menjadi ajang kesombongan, tetapi justru harus menjadi motivasi untuk terus belajar dan berlatih lebih giat menghadapi event selanjutnya. Insyaallah, pada 26-27 April 2025, KORMI Kabupaten Bekasi akan menggelar FORKAB Bekasi. Oleh karena itu, persiapkan diri kalian agar dapat memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Bekasi,” ujar Abah Tapak.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pengurus DPD PPSI Kabupaten Bekasi serta berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, termasuk Kadis Disbudpora Kabupaten Bekasi, Iman Nugraha; Ketua Umum KORMI, Dr. Asep Suryaatmaja; Ketua Dewan Kebudayaan Kabupaten Bekasi, Asep Saepulloh; serta pihak sekolah yang telah berkontribusi dalam mendukung prestasi para pesilat.
Dengan capaian ini, PPSI Kabupaten Bekasi semakin menunjukkan eksistensinya di dunia pencak silat dan terus berkomitmen dalam membina pesilat muda berbakat. Semangat juang dan dedikasi tinggi diharapkan tetap dijaga demi kejayaan seni bela diri tradisional Indonesia, khususnya di Kabupaten Bekasi.
BN NEWS – Palembang – Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan pada tahun 2024, fokus pada Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi di sektor Pertambangan, Perkebunan, mafia tanah, dan Sektor Pendapatan Negara yang berorientasi pada Pemulihan Keuangan Negara. Pada Tahun 2025, Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan tetap fokus pada hal tersebut, namun dengan penambahan pada Tindak Pidana Suap ataupun Gratifikasi yang mana telah diawali dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan pada Tanggal 10 Januari 2025. Tim Penyidik telah mengumpulkan alat bukti dan barang bukti sehingga berdasarkan bukti permulaan yang cukup, menetapkan 3 (tiga) orang tersangka dalam Perkara Gratifikasi / Penyuapan dalam kegiatan Pembangunan Kantor Lurah, Pengecoran Jalan RT, dan Pembuatan Saluran Drainase di Kelurahan Keramat Raya Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin di Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Banyuasin Sumber Dana Keuangan Bersifat Khusus Kepada Kabupaten Banyuasin pada APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023. (17/2 / 25).
Photo/Istimewa.
Adapun para tersangkanya, adalah: AMR selaku Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan; WAF selaku Wakil Direktur CV.HK; dan APR selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Banyuasin. Modus Operandi Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Korupsi terhadap Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Banyuasin pada APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 388/KPTS/BPKAD/2023 tanggal 11 Mei 2023, yang diantaranya terdapat 4 kegiatan dengan pagu sebesar Rp. 3.000.000.000,- terhadap pekerjaan sebagai berikut; Pembangunan Kantor Lurah RT.01 RW.01 Kelurahan Keramat Raya Kecamatan Talang Kelapa, Pengecoran jalan RT 01 RW 01 Kelurahan Keramat Raya Kecamatan Talang Kelapa; dan Pengecoran Jalan RT.09, RT.11 RW.03 Kelurahan Keramat Raya Kecamatan Talang Kelapa dan Pembuatan Saluran Drainase di RT.09, RT.11 RW.03 Kelurahan Keramat Raya Kecamatan Talang Kelapa.
Bahwa terhadap pekerjaan-pekerjaan tersebut tidak selesai dan tidak sesuainya dengan Surat Perjanjian Kontrak disebabkan adanya perbuatan KKN berupa suap (Comitmen Fee) dan/atau gratifikasi serta pengkondisian/pengaturan pemenang lelang oleh Kabag Humas dan Protokol Setwan DPRD Prov. Sumsel AMR bersama-sama dengan Kepala Dinas PUPR Kab. Banyuasin APR dan Pihak Pemenang lelang WAF, sehingga menyebabkan adanya dugaan kerugian keuangan negara.
Bahwa Potensi Kerugian Keuangan Negara adalah sebesar, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara ± sebesar Rp. 826.100.000.- (Delapan Ratus Dua Puluh Enam Juta Seratus Ribu Rupiah).
Sumber Berita : Kasie Penkum Kejaksaan Tinggi Sumatra Selatan
Diedit oleh : Dicky – Tim Redaksi Badar Nusantara News.Com
BN NEWS.COM – Jakarta – Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Utara dibawah Komando Dandeni Herdiana berhasil menerima pengembalian uang pengganti sebesar Rp4.150.000.000 dari terdakwa kasus dugaan korupsi terkait penjualan komoditi yang tidak sesuai dengan ketentuan di Perum Bulog Wilayah DKI Jakarta dan Banten pada periode tahun 2022 hingga 2023. Pengembalian uang tersebut digelar oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jakarta Utara, Dandeni Herdiana, SH, MH, besama dengan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Jakarta Utara, Dodi Wiraatmaja, SH, MH, dan Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Rans Fismy, SH, MH, dan perwakilan Bank Syariah Indonesia (BSI) di gedung Kejari Jakarta Utara (13/2/2025).
Kajari Jakarta Utara, Dandeni Herdiana mengatakan, uang tersebut dikembalikan oleh terdakwa Imayatun dan Muhammad Husni yang merupakan bagian dari kasus penjualan komoditi yang tidak sesuai aturan.
“Pengembalian uang ini dilakukan sebagai bagian dari proses untuk disetorkan ke kas negara, mengurangi kerugian negara akibat tindak pidana yang telah dilakukan oleh para terdakwa,” katanya.
Dandeni menjelaskan Kasus ini melibatkan tiga terdakwa, yaitu Teguh Muhammad Firmansyah, Muhammad Husni, dan Imayatun, yang diduga melakukan pelanggaran serius. Teguh, selaku Manager Bisnis Perum Bulog wilayah Jakarta dan Banten pada tahun 2022, diduga terlibat dalam penjualan sejumlah komoditi komersil, seperti beras, minyak, dan gula, kepada CV. Citra Mandiri yang diwakili oleh Imayatun dan Husni.
Tercatat, antara September hingga Desember 2022, ada 86 transaksi dengan total nilai mencapai Rp22.910.000.000. “Menurut laporan audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi DKI Jakarta, kerugian negara akibat tindakan ini diperkirakan mencapai Rp7.192.640.000,” tegas Kajari Jakarta Utara.
Sementara itu Kasi Pidsus Kejari Jakarta Utara, Dodi Wiraatmaja, SH, MH, menambahkan bahwa pihaknya akan terus berusaha agar pengembalian kerugian keuangan negara dapat mencapai 100 persen. “Kami akan berupaya agar pengembalian uang negara ini tuntas, karena saat ini baru sekitar 60 persen yang berhasil dikembalikan,” ujarnya.
Lebih lanjut Dodi menambahkan, jika para terdakwa masih memiliki aset yang dapat disita, kami akan mengambil langkah tersebut untuk memastikan pengembalian kerugian negara ini sesuai dengan perhitungan BPKP.
“Kami di Pidsus Kejari Jakarta Utara berkomitmen untuk terus memproses kasus ini hingga pengembalian uang negara dapat terpenuhi sepenuhnya, sesuai perhitungan hasil audit BPKP. Apabila uangnya masih kurang kita akan menyita asetnya, untuk memenuhi kerugian keuangan negara,” pungkas Dodi.
Sumber Berita : Kejari Jakarta Utara
Diedit oleh : Tim Redaksi Badar Nusantara News.com
BN NEWS.COM |Bekasi – Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (Dirjend PSDKP) Pung Nugroho Saksono memimpin kegiatan pembongkaran pagar laut di lokasi yang diurug oleh PT TRPN, menggunakan alat berat dengan pengawalan ketat aparatur keamanan di Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi,-Jawabarat (11/2/2025).
Lebih lanjut, Dirjen Pung Nugroho, pun memastikan bahwa pembongkaran pagar laut menggunakan peralatan, tenaga dan biaya dari perusahaan yang memagari laut (PT TRPN -Red).
Photo : Dirjen PSDKP Sore Pukul 14.30 kegiatan dilanjutkan dengan penyegelan pagar laut di lokasi yang diklaim oleh PT MAN.11 februari 2025.
Terpisah, Izhar Ma’sum Rosadi, Ketua Umum DPP LSM BALADAYA menyatakan, “Iya, Benar. Tadi pagi ada pembongkaran pagar laut di lokasi yang diklaim PT TRPN. Disaksikan pak Dirjen PSDKP Langsung. Tapi setelah tengah hari, kegiatan dilanjutkan dengan penyegelan pagar laut di lokasi yang diklaim oleh PT MAN.”
Izhar Ma’sum Rosadi, Ketua Umum DPP LSM BALADAYA, Menyampaikan langsung Petugas sebelah barat ada juga kegiatan Reklamasi (11/02/2025).
“Saya juga sempat sampaikan langsung ke Petugas Direktorat PSDKP bahwa ada reklamasi di sisi barat Pesisir laut Tarumajaya, yakni desa Pantai Makmur, dengan diurug menggunakan damtruk. Berdasarkan pemantauan kami, ada Sertifikat Hak di atas perairan laut sisi tersebut, agar PSDKP lakukan pengawasan, “ Tutup Izhar.
Untuk diketahui bahwa pengawasan terhadap laut sangat penting guna adanya pemanfaatan laut secara bijak dengan memperhatikan kelestarian laut, nelayan sekitar, dan peraturan yang berlaku.
Berita Ditulis Oleh : Tim Redaksi Badar Nusantara News.com.
BN NEWS.COM | Jakarta – Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin telah melantik dan mengambil sumpah pejabat baru Jaksa Agung Muda Pidana Militer (JAM Pidmil) Mayjen TNI Dr. Mokhamad Ali Ridho, S.H., M.Hum.
selaku JAM Pidmil yang baru menggantikan Mayjen TNI Dr. Wahyoedho Indrajit pada Oktober 2024 yang lalu.
Dalam amanatnya, Jaksa Agung menyampaikan bahwa sebagai JAM-Pidmil dituntut memiliki kualitas yang dibutuhkan untuk memimpin dan menggerakkan roda organisasi di satuan kerja yang dipimpinnya dalam upaya mendukung terwujudkan visi dan misi institusi Kejaksaan. Ketentuan perumdang-undangan mengatur tugas Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (JAM PIDMIL) adalah mengoordinasikan penuntutan perkara yang dilakukan oleh Oditur dan penanganan perkara koneksitas.
Hingga periode bulan Februari 2025 di bawah kepemimpinan JAM-Pidmil Mayjen TNI Dr. Mokhamad Ali Ridho S.H., M.Hum. memberikan perhatian dalam penanganan proses hukum beberapa perkara koneksitas diantaranya: Proses penuntutan perkara TWP AD berkas 3 pengadaan lahan di daerah Karawang dan Subang dengan nilai kerugian negara sekitar Rp60 miliar; Proses penuntutan perkara korupsi penyimpangan kredit BRIguna Bank BUMN Cibinong dengan perkiraan kerugian negara Rp71 miliar; dan Proses eksekusi pidana badan, barang bukti dan denda serta uang pengganti perkara sewa satelit Artemis Slot Orbit 123 derajat BT dengan nilai kerugian negara sekitar Rp450 miliar.
Optimalisasi tugas JAM-Pidmil dan Aspidmil di Kejaksaan Tinggi memerlukan sinergi dan kolaborasi penegakan hukum bersama dengan penyidik Polisi Militer, Oditur Militer, Satuan Hukm TNI, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri termasuk dengan Aparat Penegak Hukum lainnya.
Sumber Berita: Kapuspenkum Kejaksaan Agung RI ( 11/2/2025 )
Diedit Oleh : Muhammad Da’im Alfarija – Badar Nusantara News .Com
BN News.com|Jakarta ,- Kejaksaan RI terus memperkuat peran dan fungsinya dalam penegakan hukum di daerah guna mewujudkan supremasi hukum yang berkeadilan. Dalam Rapat Kerja dengan Komite I DPD RI, Jaksa Agung yang diwakili oleh Wakil Jaksa Agung Feri Wibisono menegaskan komitmen Kejaksaan dalam mendukung kebijakan nasional terkait stabilitas hukum dan pemberantasan korupsi, yang disampaikan dalam Rapat Kerja dengan Komite I DPD RI terkait Penegakan Hukum di Daerah, yang digelar di Komplek DPR/MPR/DPD RI, Jakarta (11/2/2025).
Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, Kejaksaan mengacu pada misi supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia. Selain itu, Kejaksaan turut menjalankan amanah Presiden dalam Asta Cita butir 7 yang menitikberatkan pada reformasi hukum serta pencegahan dan pemberantasan korupsi serta narkoba.
Photo/Istimewa.
Adapun beberapa penjelasan Jaksa Agung yang ddisampaikan dalam rapat kerja dengan Komite I DPD RI yaitu:
Pertama, Perkembangan Penegakan Hukum di Daerah dan Desa Sebagai institusi penegak hukum, Kejaksaan terus mengawal pengelolaan dana desa melalui Program Jaga Desa (Jaksa Garda Desa). Program ini bertujuan untuk mencegah penyimpangan dana desa serta meningkatkan pendampingan kepada aparatur pemerintah desa guna menciptakan tata kelola yang transparan dan akuntabel.
Kedua, Penanganan Kasus Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang oleh Pejabat Negara/Daerah Sepanjang tahun 2024, Kejaksaan telah menangani 511 kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat negara/daerah. Selain itu, sebanyak 543 penyelenggara negara, termasuk anggota DPRD, bupati, hakim, kepala desa, serta pegawai negeri sipil telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi.
Ketiga, Restorative Justice sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Kejaksaan terus mengembangkan pendekatan keadilan restoratif dalam penegakan hukum. Hingga Januari 2025, sebanyak 6.639 perkara telah diselesaikan melalui mekanisme ini, dengan penghematan anggaran negara mencapai Rp108,4 miliar. Selain itu, telah dibentuk 4.653 Rumah Restorative Justice di berbagai daerah sebagai wadah penyelesaian perkara berbasis kearifan lokal.
Keempat, Ketertiban dan Ketenteraman Pasca Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 Dalam mengawal Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, Kejaksaan telah membentuk 534 Posko Pemilu/Pilkada di seluruh Indonesia. Hingga saat ini, tidak ditemukan konflik sosial politik yang signifikan pasca penyelenggaraan pemilu, namun Kejaksaan tetap berkoordinasi dengan berbagai pihak guna menjaga stabilitas hingga pelantikan kepala daerah pada 20 Februari 2025.
Kelima, Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM dan Konflik di Daerah Sebagai aktor kunci dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat, Kejaksaan terus berupaya menuntaskan berbagai kasus pelanggaran HAM masa lalu. Saat ini, 14 kasus dalam tahap pra-penyidikan sedang ditangani, termasuk kasus peristiwa 1965/1966, Trisakti-Semanggi, dan penghilangan orang secara paksa tahun 1997.
Dan keenam, Peran Kejaksaan dalam Sentra Gakkumdu Sebagai bagian dari Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), Kejaksaan berperan aktif dalam menangani dugaan tindak pidana pemilu. Langkah-langkah strategis terus dilakukan guna memastikan pemilu yang jujur, adil, dan bebas dari kecurangan.
Kejaksaan juga mengawasi berbagai isu strategis lainnya, termasuk pengawasan dana desa, distribusi pupuk, pelanggaran lingkungan dan kehutanan, konflik perkebunan sawit, serta aktivitas pertambangan ilegal. Selain itu, Kejaksaan turut mengawal kebijakan distribusi gas LPG 3 kg guna memastikan subsidi tepat sasaran.
Rapat Kerja dengan Komite I DPD RI turut dihadiri oleh Para Jaksa Agung Muda dan Para Kepala Badan. Kejaksaan terus berupaya menjalankan tugasnya dengan profesionalisme, transparansi, dan keberpihakan pada kepentingan masyarakat.
Sumber Berita: Kapuspenkum Kejaksaan Agung RI ( 11/2/2025 )
Diedit Oleh : Dian Surahman/Red– Badar Nusantara News .Com
BN NEWS.COM- Jakarta – Tim Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) telah melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan dan penyitaan dalam rangka penyidikan dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero), Sub Holding dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) tahun 2018 s.d. 2023.
Penggeledahan dilakukan di Kantor Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jl. H.R. Rasuna Said RT-5/RW-2, Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan (10/2/2025)
Penggeledahan dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Tanggal 10 Februari 2025. Penggeledahan dilakukan di 3 (tiga) titik tempat, yaitu: Ruangan Direktur Pembinaan Usaha Hulu; Ruangan Direktur Pembinaan Usaha Hilir. Dan Ruangan Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.
Dalam penggeledahan terhadap ketiga ruangan tersebut, Tim Penyidik menemukan barang-barang antara lain 5 (lima) dus dokumen, barang bukti elektronik handphone sejumlah 15 (lima belas) unit, 1 (satu) unit laptop dan 4 (empat) soft file.
Terhadap barang-barang yang ditemukan tersebut, telah dilakukan penyitaan berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus tanggal 28 Oktober 2024 dan untuk selanjutnya akan dimintakan persetujuan penyitaan ke Pengadilan Negeri setempat.
Sumber Berita : Siaran Pers Kapuspenkum Kejaksaan Agung RI
BN News.com|Kab.Bekasi – Wakapolres Metro Bekasi, AKBP Saufi Salamun, memimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Keselamatan Jaya 2025 di Lapangan Promoter Polres Metro Bekasi, Jababeka, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Senin (10/2/2025). Apel ini dihadiri oleh pejabat utama Polres Metro Bekasi, perwakilan TNI, Jasa Marga, Dinas Perhubungan (Dishub), serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Operasi Keselamatan Jaya 2025 berlangsung selama 14 hari, mulai 10 hingga 23 Februari 2025, dengan melibatkan 315 personel gabungan dari Polres Metro Bekasi, TNI, Jasa Marga, Dishub, dan Satpol PP.
Tujuan utama dari operasi ini adalah untuk menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas menjelang bulan suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri.
Photo : Wakapolres Metro Bekasi, AKBP Saufi Salamun, memimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Keselamatan Jaya 2025.(10/02)
Dalam sambutannya, AKBP Saufi Salamun menegaskan bahwa operasi ini menjadi langkah strategis dalam menciptakan situasi lalu lintas yang aman dan tertib di wilayah Kabupaten Bekasi.
“Operasi Keselamatan Jaya 2025 ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat agar semakin sadar akan pentingnya keselamatan berkendara. Kami berharap dengan adanya operasi ini, angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas dapat ditekan secara signifikan. Selain itu, ini juga menjadi persiapan sebelum Operasi Ketupat nanti, agar masyarakat terbiasa disiplin dalam berlalu lintas menjelang Ramadhan dan Lebaran,” ujar AKBP Saufi Salamun.
Selain melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas, operasi ini juga akan diisi dengan kegiatan sosialisasi keselamatan berkendara kepada masyarakat, baik melalui patroli simpatik maupun edukasi di berbagai titik strategis. Polres Metro Bekasi mengimbau masyarakat untuk selalu mematuhi aturan lalu lintas demi keselamatan bersama.
Dengan digelarnya Operasi Keselamatan Jaya 2025, diharapkan kesadaran dan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas semakin meningkat, sehingga dapat menciptakan lingkungan lalu lintas yang tertib, aman, dan nyaman bagi semua pengguna jalan.
BN News.com-JAKARTA, – Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat Hari Pers Nasional (HPN) ke-79 Tahun 2025 kepada seluruh insan pers di Tanah Air. Dalam pernyataannya, ia menekankan pentingnya pers yang profesional, berintegritas, dan berkomitmen pada kepentingan bangsa di tengah dinamika global yang semakin kompleks, Minggu (09/02/2025).
Prabowo mengatakan, selama delapan dekade terakhir, pers menjadi pilar penting dalam demokrasi meski tantangan zaman semakin dinamis.
“Saya Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia atas nama pemerintah Republik Indonesia dan atas nama pribadi mengucapkan selamat Hari Pers Nasional ke-79 kepada seluruh insan pers di Indonesia,” kata Prabowo pada Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (9/2).
https://vt.tiktok.com/ZSMeyBUtw/
“Selama 8 dekade ini pers Indonesia telah menjadi pilar penting dalam kehidupan demokrasi, menyuarakan kebenaran, dan memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat Indonesia,” sambungnya.
Oleh karenanya, Prabowo mengapresiasi kerja jurnalistik yang telah bekerja keras memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat.
“Saya apresiasi kerja keras para jurnalis, wartawan, dan insan pers, dan media yang terus menjalankan pengabdiannya dengan dedikasi tinggi, meskipun tantangan yang dihadapi semakin kompleks,” tegasnya.
Dirinya memahami jika dunia pers saat ini menghadapi berbagai dinamika baik dalam maupun luar negeri. Ia juga mengingatkan bahwa, Pers Indonesia harus selalu mengutamakan kepentingan bangsa, negara dan rakyat.
“Harus waspada terhadap usaha-usaha untuk mengendalikan pemikiran dan mempengaruhi jalannya opini-opini rakyat dengan menggunakan modal yang besar,” ungkap Presiden.
Menurutnya ada kecenderungan para pemodal besar di dunia ini untuk menguasai media dengan bermaksud mempengaruhi masyarakat negara tersebut.
“Walaupun kita menjunjung tinggi kebebasan Pers, kita harus waspada terhadap penyebaran berita-berita yang tidak benar, berita-berita hoax, penyebaran kebencian, penyebaran ketidakpercayaan terhadap sesama warga negara, upaya-upaya pecah belah, ini harus selalu kita waspadai,” papar Presiden RI.
Prabowo berharap agar Pers Indonesia menjadi Pers yang dinamis dan Pers yang bertanggung Jawab serta Pers yang memiliki pengertian tentang apa yang menjadi kepentingan Bangsa dan Negara.
“Saya percaya Pers Indonesia pada ujungnya akan selalu setia pada cita-cita pendiri bangsa Indonesia,” tuturnya.
Presiden meminta Pers Indonesia menjadi Pers yang Pancasilais dan terlibat dalam pembangunan bangsa.
“Terlibat dalam pembangunan bangsa yang Komit terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tutup Prabowo.
BN News.com|Kab.BEKASI – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait melakukan inspeksi mendadak (sidak) di dua lokasi perumahan bersubsidi wilayah Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi, Minggu, 09 Februari 2025.
“Saya mendapat informasi terkait persoalan banjir disini (Perumahan Grand Permata Residence), hari ini saya sidak,” kata Maruarar Sirait di hadapan warga dan pengembang perumahan Grand Permata Residence, Desa Sriamur Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi.
Dikatakannya bahwa permasalahan banjir di perumahan bersubsidi wilayah Tambun sudah diketahuinya dari jejaring Kementerian PKP.
“Hari ini perumahan perumahan tersebut saya sidak dan sekaligus mempertemukan warga dengan pihak pengembang,” kata Maruarar Sirait.
Dia lalu minta pengembang untuk menyelesaikan persoalan banjir agar selesai dalam waktu sebulan.
“Ini tanggal berapa? 9 Februari 2025 ya, saya minta tanggal 9 Maret 2025 mendatang tidak ada lagi keluhan warga terkair banjir,” kata politisi Partai Gerindra itu, seraya mengingatkan bahwa perumahan bersubsidi menggunakan sumber dana dari APBD sebesar 75 persen per rumah, dan sisanya kewajiban pengembang.
“Ingat ya, ini dana APBN, jangan disepelekan,” tegasnya.
Didampingi Plt Direktur Operasi Pemanfaatan BP Tapera Muhammad Naufal Al Ammari, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Bekasi Heri Noviar dan Penjabat (Pj) Ketua Kadin Kota Bekasi, Qadar Ruslan Siregar, Menteri PKP menyempatkan diri untuk melihat langsung rumah warga yang sudah dihuni.
Tak hanya itu, Maruarar Sirait juga mendengar keluhan-keluhan dari penghuni rumah di Perumahan Grand Permata Residence.
Beberapa penghuni, selain menyampaikan keluhan banjir, juga kurangnya pencahayaan lampu pada malam hari.
Adapula penghuni yang berharap agar saluran drainase dikeruk dan akses jalan segera diaspal.
Menteri PKP lalu meminta nomor kontak warga yang mengeluh soal banjir agar melaporkan persoalan banjir yang akan diperbaiki pihak pengembang.
“Sebagai menteri memang perlu turun ke lapangan untuk memastikan kenyamanan para penghuni rumah bersubsidi,” kata Maruarar Sirait.
Dalam sidak tersebut, Maruarar Sirait juga menemukan 1 unit rumah bersubsidi yang nampak hampir roboh.
“Tolong jelaskan mengapa ada rumah bersubsidi seperti ini, apakah dibiarkan penghuninya atau kenapa, kan seharusnya setahun setelah akad harus sudah ditempati,” ucapnya.
Dalam sidak lainnya di Perumahan Suropati Residence, Maruara Siraid mengakui secara umum kondisinya sudah baik.
Walaupun ia juga tidak memungkiri ada beberapa keluhan yang disampaikan penghuni. Seperti soal perlunya penerangan jalan.
Yang positif disini (Perumahan Suropati Residence), saya tanya masyarakat airnya oke, aman. Jadi saya pikir ada yang sudah baik dan ada yang belum baik sehingga perlu diperbaiki,” pungkasnya.
BN News.com, Jakarta – Tim Penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) telah menetapkan 1 (satu) orang Tersangka, pada perkembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero) pada beberapa perusahaan periode tahun 2008 s.d. 2018.
Adapun proses penyidikan tersebut dilakukan berdasarkan pada Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta tanggal 26 Juni 2019; Surat Perintah Penyidikan Direkrur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus tanggal 17 Desember 2019; danSurat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus tanggal 27 Desember 2019.
Berdasarkan hasil pemeriksaan dan dikaitkan dengan alat bukti yang telah diperoleh selama penyidikan, Tim Penyidik telah mendapatkan alat bukti yang cukup untuk menetapkan 1 (satu) orang Tersangka yaitu Tersangka IR selaku Kepala Biro Perasuransian pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) periode tahun 2006 s.d. 2012, berdasarkan Surat Penetapan Tersangka tanggal 7 Februari 2025 dan Surat Perintah Penyidikan tanggal 7 Februari 2025.
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksan Investigatif dalam rangka penghitungan kerugian negara atas pengelolaan keuangan dan dana investasi PT AJS periode tahun 2008 s.d. 2018 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), negara dirugikan sebesar Rp16.807.283.375.000 (enam belas triliun delapan ratus tujuh miliar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
Pasal yang disangkakan terhadap Tersangka IR yaitu Pasal Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Tersangka IR dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 7 Februari 2025.
Sumber Berita: Kapuspenkum Kejaksaan Agung RI(Diedit oleh. : Muhammad Da’im Alfarija – Tim Badar Nusantara News.com)
