badarnusantaranews.com||BEKASI – Ratusan insan pers Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi berkumpul di Saung Jajaka, Tambun Utara Kabupaten Bekasi, Kamis, 03 Juli 2025. Mereka menyoal statemen Gubernur Jawa Barat yang akrab dipanggil Kang Dedi Mulyadi (KDM) karena secara terang terangan mengajak masyarakat untuk tidak bekerjasama dengan media. Statemen itu viral di media sosial dan menyakiti perasaan insan media.

“Media adalah corong bagi masyarakat, terlepas saat ini ada media sosial itu hanya bisa jadi milik pribadi, berbeda dengan produk media atau jurnalis, semua ada pertanggungjawabannya,” ujar Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) perwakilan Kabupaten Bekasi, Doni Ardon mengawali sambutannya di hadapan para ketua organisasi pers, pengusaha media, wartawan dan tokoh masyarakat.

Dia menyayangkan statemen tersebut dilontarkan sosok Gubernur dan disampaikan dengan kesan mengajak, bahkan viral di media sosial.

“Statemennya tidak mencerminkan sosok seorang pemimpin dan tanpa nurani telah menyakiti perasaan insan pers,” ungkap Doni Ardon.

Terlepas KDM beralasan untuk efisiensi anggaran Pemprov Jawa Barat, lanjut Doni Ardon, namun jangan menyakiti perasaan insan pers.

“Yang lebih menyakiti, dia (gubernur Dedi Mulyadi) malah menyarankan kepada masyarakat untuk mempublikasikan kegiatan di facebook, tiktok, youtube, istagram,” beber Direktur Perusahaan Media Informa Indonesia, Mitranews.net itu.

Dia berharap para kepala daerah tidak terpengaruh dengan statemen KDM dan tidak kerajinan membuat konten di media sosial, namun tidak melaksanakan kewajibannya secara maksimal sebagai kepala daerah.

Hal senada disampaikan Ketua PWI Bekasi Raya, Ade Muksin. Direktur media Fakta Hukum itu menilai pernyataan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi telah menyepelekan peran media profesional.

“Ini harus kita hadapi dengan kepala dingin, namun pikiran yang tajam,” ungkapnya.

Ade Muksin mengajak seluruh insan media, khususnya di Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi menyikapi hal tersebut dengan tetap menjunjung etika profesi.

“Kita bukan sedang baper, kita sedang menjaga marwah profesi jurnalis agar tidak dipermainkan oleh narasi yang menyesatkan publik. Dan hari ini, kita berkumpul bukan karena amarah, tapi karena panggilan moral,” beber Ade Muksin.

Senada, Ketua Aliansi Wartawan Indonesia Bangkit Bersama (AWIBB) Jawa Barat, Raja Tua mengingatkan Gubernur Dedi Mulyadi bahwa pernyataan sikap insan pers Bekasi Raya lahir dari niat luhur mempertahankan kehormatan profesi wartawan.

“Kami ingin menegaskan bahwa media bukan musuh negara, tapi mitra bangsa,” ungkapnya.

Hadir dalam Dialog apers tersebut yakni jajaran pengurus dan anggota SMSI Kabupaten Bekasi, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bekasi Raya, Aliansi Wartawan Indonesia Bangkit Bersama (AWIBB) Jawa Barat, Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI) Kabupaten Bekasi, Perkumpulan Pemimpin Redaksi Independen (PPRI) cabang Kabupaten Bekasi, Aliansi Wartawan Indonesia (AWI) Kabupaten Bekasi, Komunitas Sosial Media Indonesia (KOSMI), Forum Hari Ini (FHI), para direktur dan pemimpin redaksi perusahaan pers, ratusan wartawan serta insan media di Bekasi Raya.

Hadir juga Ketua Umum ormas Jawara Jaga Kampung (Jajaka) Nusantara HK Damin Sasa dan Presiden Facebooker Ebong Hermawan.

Kedua tokoh Kabupaten Bekasi tersebut memberikan masukannya kepada insan media di Bekasi Raya dan mengingatkan KDM untuk menghormati pers sebagai salah satu pilar demokrasi.

Usai penyampaian pandangan dari para pemimpin media dan tokoh masyarakat, Dialog Pers dilanjutkan dengan pernyataan sikap bersama yang dipimpin oleh Ketua SMSI Kabupaten Bekasi Doni Ardon dan Ketua PWI Bekasi Raya Ade Muksin.

Acara dipandu secara apik oleh pengurus SMSI Kabupaten Bekasi Suryo Sudharmo dan Paulus Simalango dan berjalan secara tertib serta damai.

Ada beberapa poin yang disuarakan dalam Dialog Pers Bekasi Raya tersebut. Poin-poin tersebut, yakni :

A. Menegaskan fungsi Pers sebagai pilar demokrasi, bukan penggembira.

1. Media adalah pilar keempat demokrasi, bukan hanya pelengkap seremoni pemerintah.

2. Wartawan bukan buzzer. Pers bukan alat promosi.

3. Tanpa media, publik kehilangan alat kontrol terhadap kekuasaan.

B. Menolak Stigma “Media Tak Diperlukan” oleh Pejabat Publik”

1. Pernyataan Gubernur Jabar KDM yang menyatakan media tak perlu lagi, cukup medsos, adalah bentuk pengerdilan profesi wartawan.

2. Meminta klarifikasi Gubernur Jabar KDM dan menuntut penghormatan terhadap UU Pers No. 40 Tahun 1999.

C. Media Sosial Tidak Bisa Gantikan Pers

1. Medsos tidak punya redaksi, tidak punya sistem verifikasi, dan tidak tunduk pada Kode Etik Jurnalistik.

2. Pers hadir dengan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.

D. Membangun Narasi Sinergi Media – Pemerintah – Masyarakat.

1. Pers tidak anti pemerintah, justru menjadi mitra strategis dalam penyebaran informasi publik yang benar.

2. Mendorong pola kerja sama yang sehat, bukan transaksional.

E. Memperkuat Solidaritas & Martabat Profesi Wartawan

1. Media di Bekasi harus bersatu dalam satu sikap, tidak saling melemahkan.

2. Jangan beri celah kepada pihak luar untuk memecah belah komunitas pers.

(Red/Dian S)

badarnusantaranews.com||KOTA BEKASI- Orientasi Keanggotaan Kewartawanan (OKK) Angkatan ke-26 yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bekasi Raya, Senin (30/6/2025), menjadi ajang penting pembinaan calon anggota wartawan yang profesional, beretika, dan berkomitmen.

Bertempat di Aula Universitas Bina Insani, Kota Bekasi, sebanyak 64 peserta dari berbagai media mengikuti kegiatan yang memadukan peran organisasi, legislatif, dan pemerintah daerah dalam memperkuat kapasitas pers lokal.

OKK disusun dalam tujuh sesi materi yang berlangsung sepanjang hari. Empat sesi awal diisi oleh narasumber dari PWI Provinsi Jawa Barat: Ahmad Syukri membawakan materi Sejarah PWI dan Keorganisasian, Agus Dinar menjelaskan Rambu-rambu Pers dan Etika Profesi, Ati Suprihatin menyampaikan Teknik Menulis Berita, dan Tantan S. Bukhawan membahas Peluang dan Tantangan Media Massa di Era Digital.

Pada sesi selanjutnya, Ketua DPRD Kota Bekasi, Dr. Sardi Efendi, S.Pd., M.M., menggarisbawahi pentingnya wartawan sebagai mitra kritis pemerintah dan penjaga demokrasi.

“Wartawan harus menjadi kekuatan kontrol yang sehat, bukan alat propaganda. Profesionalisme dan keberanian menyampaikan kebenaran adalah prinsip utama dalam menjalankan profesi,” ujarnya.

Dilanjutkan oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfostandi) Kota Bekasi, Robert Tua Parluhutan Siagian, yang mengangkat isu literasi digital dan urgensi kemitraan antara media dan pemerintah.

“Wartawan bukan sekadar peliput, tapi pilar utama dalam membangun masyarakat informatif. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam menjaga kualitas informasi publik,” tegasnya.

Ketua PWI Bekasi Raya, Ade Muksin, dalam refleksi organisasinya menekankan bahwa OKK bukan hanya agenda formal, tetapi sarana penguatan karakter dan integritas wartawan.

“OKK ini bukan sekadar pelatihan teknis, tapi penguatan komitmen moral sebagai jurnalis yang terikat etika dan perjuangan,” katanya.

Kegiatan secara resmi ditutup oleh Ketua PWI Provinsi Jawa Barat, Hilman Hidayat, yang memberikan apresiasi atas keseriusan dan kualitas pelaksanaan.

“Bekasi Raya menunjukkan bahwa regenerasi wartawan PWI berjalan dengan tertib dan berstandar. Ini patut dicontoh oleh daerah lain di Jawa Barat,” ungkapnya.

Dengan rampungnya OKK Angkatan 26, PWI Bekasi Raya menegaskan komitmennya untuk terus mencetak wartawan yang kompeten, beretika, dan loyal terhadap nilai-nilai profesi.

(Red)

BN NEWS ||Kab .Bekasi-, Musyawarah desa khusus Muara Bakti Kec Babelan kabupaten Bekasi -Jawabarat ,yang telah di selenggarakan, pelaksanaan tersebut tidak lain untuk pengajuan kepengurusan Koperasi Merah putih di tingkat desa dan kelurahan.

hal tersebut, diduga tidak sesuai juklak mentri koperasi agar di tinjau ulang karena ini akan berpotensi menjadi polemik kalangan masyarakat khususnya pelaku UMKM di desa muara bakti, pelaksana tersebut seharusnya dalam.musyawarah kusus desa pembentukan pengurus. Dapat mengundang Tokoh masyarakat Tokoh agama Tokoh petani Tokoh UMKM.

Sebab menurutnya,keanggotaan koperasi itu di tawarkan bukan di tentukan karena ini kedepannya mengelola uang negara bukan yang perkumpulan atau individu ,lewat keterangan tulisnya dari salah satu peserta musyawarah desa khusus desa muara bakti kepada, Media redaksi.badarnusantaranews.com sabtu,17 Mei 2025.yang engan di sebutkan nama nya.

Sementara itu, Kepala Seksi Pemerintahan (Kasipem) Kecamatan Babelan, Asep Edwin ,belum sampe sana, nanti setelah ada acuan ADART, juklak juknis yg jelas tentang KPM baru diperbaharui.Dan pertemuan tadi adalah pertemuan kedua setelah minggu kemarin musyawarah desa .

“Ya ,nanti setelah terbentuk, kan sekarang mah belum ada koperasi”.

seharusnya seperti itu, tapi karena saya hadir monitoring itu ternyata sudah tersusun kepengurusannya yang katanya hasil dari musyawarah sebelumnya,dan saya tidak punya kapasitas untuk menganulir atau mengulang pembentukan dimaksud.

“Akan tetapi ,saya sudah menekankan kepada pak Kades/lurah dan ketua bpd bahwa pengurus yang diusulkan karena sifatnya sementara sampai adanya legalitas dan ADART nya untuk selanjutnya diadakan lagi musyawarah kepengurusan dan menentukan bidang-bidang usahanya,sambung lewat Edwin, lewat WhatsApp singkat.

Terpisah, Izhar Maksum Rosadi Ketua DPP LSM BALADAYA menekankan pentingnya pemerataan pekerjaan di desa yang berprinsip keadilan, bukan kemudian posisi – posisi pekerjaan di koperasi merah putih itu diisi oleh kerabat Kepala desa dan perangkat desa hingga BPD, jika ditelusuri mendalam, masih ada sumber daya manusia berkualitas lainnya, yang terpendam, belum memiliki pekerjaan dan tidak memiliki akses terhadap posisi-posisi pekerjaan atas kehadiran Koperasi Desa Merah Putih.

“Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih di desa Muara Bakti Kecamatan Babelan Kab Bekasi harus dirancang untuk mampu memutus mata rantai pengangguran dan ketidakmerataan peluang pekerjaan di Desa. Jabatan dalam Koperasi Desa Merah Putih harus bebas dari kepentingan pribadi/keluarga, misalnya Mertua dan Menantu mengambil posisi sebagai Pengawas. Sekertaris desa mengambil posisi sebagai Pengawas, lalu kemudian keponakan kepala desa mengambil posisi sebagai wakil ketua, bahkan orang yang sudah memiliki jabatan di pemerintahan desa sebagai perangkat desa dan BPD, tetapi mengambil posisi rangkap jabatan kepengurusan koperasi desa merah putih. Pemerintahan Desa harus bijaksana dalam pembentukan Koperasi Desa Merah Putih dan Tunduk pada peraturan yang yang berlaku serta mengikuti Petunjuk Pelaksanaan Menteri Koperasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, utamanya Bab III yang mengatur teknis pengisian jabatan Pengurus, Pengawas, Dan Pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Juka tidak tunduk aturan, ya rawan disoal oleh warga dan atau dapat saja timbul masalah di kemudian hari.” Tegas Izhar Maksum Rosadi.

(Dian Surahman/Red).

badarnusantaranews.com|| BABELAN -Kab.Bekasi,- Sebagai wujud kepedulian sosial terhadap masyarakat yang terdampak bencana, Kelompok Kerja (Pokja) Wartawan Babelan Utara resmi melayangkan surat permohonan bantuan kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bekasi.

Permohonan ini ditujukan untuk membantu warga di wilayah Kedung Pengawas yang menjadi korban musibah angin puting beliung.Bencana yang terjadi pada Rabu (13/5/2025) malam lalu, menyebabkan kerusakan parah, termasuk ambruknya rumah Nisah (42) warga kampung baru RT015/05, Desa Kedung Pengawas, Kecamatan Babelan. Dalam upaya meringankan beban warga terdampak, Pokja Wartawan Babelan Utara menginisiasi langkah pengajuan bantuan guna mempercepat proses pemulihan.

Wakil Ketua Pokja Wartawan Babelan Utara, dalam keterangannya, menyatakan bahwa inisiatif ini merupakan bentuk nyata kepedulian sosial para wartawan terhadap warga yang sedang mengalami kesulitan.

“Ini adalah bagian dari tanggung jawab sosial kami. Kami tidak hanya hadir untuk meliput, tetapi juga ingin berkontribusi secara nyata dalam membantu masyarakat yang sedang tertimpa musibah, “ujar Nurdin saat ditemui dikantor Sekretariat, Jumat (16/5/2025).

Dirinya berharap, melalui permohonan yang telah diajukan, BAZNAS Kabupaten Bekasi dapat segera memberikan bantuan yang dibutuhkan, sehingga para korban dapat kembali menjalani kehidupan dengan layak.

“Kami berharap surat permohonan yang kita layangkan, dapat terealisasi segera, “ungkapnya.(Red/Tim)

badarnusantaranews.com|| Bekasi – Sebanyak 28 organisasi wartawan dan insan pers Kota dan Kabupaten Bekasi sukses menggelar Hari Pers Nasional (HPN) Bekasi Raya 2025 dan Hari Kebebasan Pers Sedunia di Gedung Juang, Jalan Sultan Hasanudin No. 39, Desa Mekarsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Sabtu (10/5/25).

Dengan mengusung tema “Pers Berintegritas Menuju Indonesia Emas”, kegiatan ini menegaskan pentingnya nilai integritas dan profesionalisme dalam dunia jurnalistik.

Kegiatan ini juga menjadi momentum penting dalam mempererat sinergi antara organisasi pers dan pemerintah daerah.

Puluhan organisasi pers turut berpartisipasi, di antaranya: PWI Bekasi Raya, AWPI (Kabupaten dan Kota Bekasi), SMSI (Kota dan Kabupaten Bekasi), Pokja Humas Pemkot Bekasi, Forjas, Rujuk, FWJ Indonesia, Komodo, Pokja Polres Bekasi Kota, IJTI, Pokja Polres Bekasi, Awasi, Media Center DPRD Kabupaten Bekasi, GWI, Team Work, AWIBB, IWO Indonesia, PRSSNI, Pokja Wartawan Babelan Utara, AsMEN (Kota dan Kabupaten Bekasi), Pokja Bantargebang, FWBR, FPWI, PWRI, dan lainnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Wakil Wali Kota Bekasi Dr. H. Abdul Harris Bobihoe mewakili Wali Kota Bekasi, serta perwakilan dari Bupati Bekasi, Polres Metro Bekasi Kota dan Kabupaten, Dandim 0507/Kota Bekasi, Dandim 0509/Kabupaten Bekasi, dan para undangan dari berbagai instansi pemerintahan.

Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe menyampaikan apresiasi tinggi atas terselenggaranya acara tersebut dan menekankan peran penting pers dalam membentuk citra positif bangsa.

Ia juga menyampaikan komitmen Pemerintah Kota Bekasi untuk mengalokasikan anggaran dalam APBD tahun depan guna mendukung kegiatan HPN.

“Dengan adanya HPN Bekasi Raya 2025, diharapkan para jurnalis dapat terus meningkatkan kualitas dan kontribusinya bagi masyarakat dan bangsa. Kami juga akan berupaya mendukung kegiatan ini secara anggaran pada tahun depan,” ujar Abdul Harris Bobihoe.

Hal senada disampaikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bekasi, Yan Yan Akhmad Kurnia, yang mewakili Bupati Bekasi.

Ia mengapresiasi penyelenggaraan HPN yang sukses meski tanpa bantuan anggaran dari Pemkab Bekasi, dan menyebutnya sebagai langkah besar untuk memperkuat silaturahmi antar insan media.

“Kami akan berupaya mengalokasikan anggaran di tahun depan agar perayaan HPN bisa lebih meriah lagi. Semoga insan media semakin maju, berkualitas, dan mampu memberikan informasi yang membangun untuk masyarakat,” ungkap Yan Yan.

Ketua PWI Bekasi Raya, mewakili seluruh organisasi wartawan yang tergabung berharap semangat persatuan dan integritas ini terus dijaga oleh para jurnalis.

“HPN Bekasi Raya 2025 bukan hanya berlangsung meriah, tapi juga menjadi momentum penyatuan jurnalis Kota dan Kabupaten Bekasi serta peneguhan nilai profesionalisme dalam dunia pers,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Panitia HPN 2025 Bekasi Raya, Suryono S.T, mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kota dan Kabupaten Bekasi atas dukungan yang diberikan.

Ia menegaskan komitmen insan pers untuk terus berkontribusi dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

“Kami siap mendukung pembangunan daerah melalui peran pers yang kritis dan konstruktif,” tutup Suryono. (Tim/Red).

badarnudantaranews.com|| BEKASI,- Pengadilan Negeri (PN) Kota Bekasi resmi menjatuhkan vonis penjara selama 2 tahun 3 bulan kepada dua terdakwa, Arif Kusnandar Suyuti dan Noval Saputra, pelaku pengeroyokan terhadap jurnalis Fakta Hukum Indonesia (FHI), Charles Persy Gunawan, dalam sidang putusan pada Rabu, 6 Mei 2025.

Putusan yang dibacakan oleh Majelis Hakim yang diketuai Purnama, S.H. ini menjadi tonggak sejarah penegakan hukum terhadap kekerasan kepada jurnalis di Kota Bekasi. Kedua terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan pengeroyokan sebagaimana diatur dalam Pasal 170 KUHP.

Ketua PWI Bekasi Raya, Ade Muksin, menyambut baik putusan tersebut dan menyatakan bahwa ini merupakan sinyal kuat bahwa kekerasan terhadap wartawan tidak akan ditoleransi.

“Ini menjadi bukti nyata bahwa insan pers memiliki perlindungan hukum. Kami harap ini menjadi preseden penting bagi aparat dalam menegakkan kebebasan pers,” ujarnya.

Insiden pengeroyokan terjadi pada Jumat, 22 November 2024, di depan Gedung Sekretariat PWI Bekasi Raya, setelah korban membagikan tautan berita terkait dugaan peredaran obat terlarang di Kota Bekasi. Kasus ini sempat mendapat perhatian luas dari organisasi pers tingkat daerah hingga pusat.

Penangkapan kedua pelaku oleh Unit Jatanras Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota diapresiasi sebagai bentuk respons cepat aparat penegak hukum. Meski demikian, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan masih mempertimbangkan langkah banding, karena tuntutan awal sebesar 3 tahun 6 bulan tidak dikabulkan sepenuhnya oleh majelis hakim.

Sementara itu, korban Charles Persy Gunawan menyatakan menerima dengan ikhlas putusan hakim dan berharap para pelaku dapat mengambil pelajaran untuk lebih menghormati kerja jurnalistik.

Namun, kuasa hukum korban dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) PWI Bekasi Raya, Agus ATP, S.H., mengaku tidak puas dengan putusan yang dinilai terlalu ringan. Ia menyebut akan berkoordinasi dengan JPU untuk meninjau langkah hukum selanjutnya berdasarkan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan pasal-pasal KUHP yang berlaku. (Red)